Dua Sisi Pariwisata Indonesia : Antara Potensi Ekonomi dan Jebakan Ketergantungan

Pariwisata sering kali dipandang sebagai sektor yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, terlebih Indonesia yang kaya akan keberagaman sektor pariwisatanya. Lima indikator utama yaitu rata-rata lama menginap tamu, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara, rata-rata pengeluaran wisatawan per hari, tingkat penghunian kamar (TPK), dan penerimaan dari wisatawan mancanegara sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan sektor ini. Namun, melihat pariwisata hanya dari angka-angka tersebut adalah pendekatan yang terlalu sempit. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pariwisata dan risiko yang muncul jika sektor ini mengalami penurunan.

Jika melihat rata-rata lama menginap tamu dan lama tinggal wisatawan mancanegara, ini memang menjadi gambaran daya tarik suatu destinasi wisata. Misalnya, rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61 hari, mencerminkan bahwa wisatawan mancanegara masih memiliki minat tinggi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi menginap, bukan sekadar persinggahan singkat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, durasi tinggal wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Di beberapa tempat, wisatawan bisa tinggal lama tetapi dengan pengeluaran yang minim, seperti dalam tren backpacker yang sering terjadi di destinasi populer seperti Bali atau Lombok. Hal ini bisa menguntungkan dalam aspek promosi destinasi, tetapi kurang berdampak signifikan bagi ekonomi lokal.

Selanjutnya, rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari menjadi faktor yang lebih krusial. Berdasarkan hasil Passenger Exit Survey tahun 2023 dari BPS, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan ke Indonesia mencapai USD 1.200, dengan rata-rata lama tinggal sekitar 8 hari. Ini berarti mereka menghabiskan kurang lebih USD 150 per hari selama berada di Indonesia. Sayangnya, banyak lokasi wisata yang hanya bergantung pada daya tarik alam tanpa pengembangan atraksi atau layanan yang dapat mendorong pengeluaran lebih besar dari wisatawan. Pemerintah dan pelaku industri harus lebih inovatif dalam menghadirkan pengalaman wisata yang bernilai tambah agar uang wisatawan benar-benar berputar di ekonomi lokal.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) juga menjadi tolok ukur aktivitas ekonomi di sektor akomodasi. Di Jakarta misalnya, TPK hotel berbintang pada Agustus 2023 mencapai 55,86 persen, meningkat dari bulan sebelumnya dan bahkan dibandingkan Agustus tahun sebelumnya menurut laporan BPS Provinsi DKI Jakarta. Namun, capaian seperti ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak daerah dengan potensi wisata besar justru memiliki hunian kamar rendah karena belum mampu menarik wisatawan dalam jumlah dan durasi yang cukup. Di sisi lain, pembangunan hotel secara masif tanpa memperhatikan kebutuhan jangka panjang justru berisiko menciptakan kelebihan kapasitas dan dampak lingkungan.

Ketimpangan ini diperkuat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap destinasi wisata tertentu. Bali menjadi contoh paling mencolok. Dari total kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023 yang mencapai lebih dari 11 juta kunjungan, sekitar 40 persen di antaranya memilih Bali sebagai tujuan utama menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Artinya, hampir separuh pendapatan pariwisata Indonesia terpusat di satu provinsi saja. Ketika Bali terdampak bencana, krisis, atau ketegangan geopolitik, maka seluruh sektor pariwisata nasional pun ikut terguncang. Hal ini terbukti saat pandemi COVID-19 melanda. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali turun lebih dari 80 persen dan menyebabkan penutupan ribuan usaha kecil, hilangnya mata pencaharian, serta peningkatan kemiskinan di daerah yang selama ini dianggap makmur secara pariwisata.

Ketergantungan ini juga menimbulkan dilema sosial dan budaya. Di sejumlah tempat wisata, penduduk setempat harus beradaptasi dengan permintaan pasar dari para wisatawan, sering kali dengan mengorbankan budaya asli mereka. Contohnya, di sejumlah wilayah, penduduk setempat mulai meninggalkan pekerjaan tradisional seperti agrikultur dan perikanan untuk beralih ke industri pariwisata. Apabila industri ini tiba-tiba anjlok, mereka akan mengalami kesulitan untuk kembali ke pekerjaan yang lama.

Penerimaan dari turis asing memang menjadi indikator kesuksesan ekonomi, dan pada tahun 2023 Indonesia berhasil mencatat devisa pariwisata sebesar USD 14 miliar menurut laporan resmi BPS. Namun, pertanyaan penting tetap muncul: apakah angka fantastis tersebut benar-benar dinikmati masyarakat lokal? Dalam banyak kasus, keuntungan terbesar justru diraup oleh pemilik modal besar seperti pemilik hotel bintang lima, pemilik jaringan restoran internasional, dan pemilik agen tur asing, sementara warga lokal hanya mendapatkan bagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan.

Pariwisata memang dapat menjadi penggerak ekonomi yang kuat, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak dikelola dengan baik. Hanya berfokus pada jumlah wisatawan dan indikator ekonomi dasar tanpa melihat ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini adalah kesalahan besar. Destinasi wisata yang sehat adalah yang tidak hanya menarik bagi banyak wisatawan tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah wisatawan tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dan tidak menciptakan ketergantungan berlebihan yang bisa berujung pada bencana saat sektor ini mengalami krisis. Pemerintah juga harus memperkuat konektivitas dan promosi destinasi alternatif di luar Bali agar persebaran wisatawan lebih merata. Provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur memiliki potensi budaya dan alam yang luar biasa namun masih tertinggal secara infrastruktur. Dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan di destinasi tersebut, bukan tidak mungkin wisatawan mancanegara akan mulai melirik alternatif selain Bali. Diversifikasi ini bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga bentuk perlindungan jangka panjang terhadap ketahanan sosial masyarakat lokal. Jika tidak dilakukan dari sekarang, ketimpangan pariwisata hanya akan terus melebar dan menyulitkan proses pemulihan ketika krisis kembali datang.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023a). Rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang, 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI%3D/rata-rata-lama-menginap-tamu-asing-pada-hotel-bintang.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023b). Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan menurut negara tempat tinggal, 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjcyIzI%3D/rata-rata-pengeluaran-wisatawan-mancanegara-per-kunjungan-menurut-negara-tempat-tinggal.html

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta Agustus 2023 sebesar 55,86 persen. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/02/1074/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel-bintang-di-jakarta-agustus-2023-sebesar-55-86-persen--naik-0-36-persen-poin-dibandingkan-juli-2023-dan-naik-1-10-persen--poin-dibandingkan-agustus-2022.html

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Tahun 2023, pariwisata RI hasilkan devisa US$14 miliar. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/tahun-2023-pariwisata-ri-hasilkan-devisa-us14-miliar-YTF10