Mari Tendang Kepercayaan Kaum Diskriminatif Itu!

Saya itu bosan menjelaskan semua bahasan yang akan datang di bawah ini. Berkali-kali saya sudah mengemukakannya saat berhadapan dengan orang-orang yang kurang pengetahuan. Tapi kalian ini benar-benar bikin gemas. Selalu saja berputar pada ketidakpahaman yang sama.

Padahal saya bisa saja membahas penerimaan diri, relasi, atau banyak hal lain yang jauh lebih menarik untuk dibaca. Namun bagaimana mungkin pembahasan seperti itu tumbuh dengan sehat jika lingkungan sosialnya sendiri masih sibuk memperdebatkan keberadaan orang-orang yang mengalaminya? Sulit berbicara tentang menerima diri sendiri ketika sebagian masyarakat bahkan belum sampai pada tahap menerima bahwa orang tersebut berhak ada tanpa terus-menerus dijadikan bahan perdebatan.

Selamat, karena ada perjuangan agar terlahir bulan yang ditetapkan sebagai Pride Month. Bulan Bangga.

Setelah membaca tulisan di atas, apakah anda memunculkan penolakan di pikiran anda? Seperti saya mendukung LGBTQ+? Dan itu salah? Ayo berbicara! Tidak butuh keberanian apa-apa untuk menulis ini, menurut saya ini normal, sama halnya seperti saya menulis untuk hari kartini dan sebagainya.

Pernahkah kalian merasa beruntung untuk terlahir di lingkungan yang religius? Di antara kalian pastilah di ajarkannya sholat, pergi ke gereja, menyalakan dupa, menerima tirta dan membaca parita suci. Spektrum ibadah tentu sangat banyak, diperkenalkan pada kalian mulai dari pahala sampai dosa, surga sampai neraka, melakukan kewajiban terbaik sebagai manusia di dunia sampai memahami reinkarnasi.

Hingga banyak dari kita, membungkus diskriminasi dengan alasan keagamaan.

“Aduh, pendukung kaum sodom ini bicara soal diskriminasi melulu, apa tidak punya argumen lain? Jelas-jelas kaum Nabi Luth dapet azab gara-gara homoseksual!”

Aduh! Justru yang membuat saya heran adalah bagaimana kisah yang begitu panjang dan kompleks bisa diringkas menjadi satu kalimat sesederhana itu.

Bahkan di kalangan akademisi, teolog, maupun penafsir agama sendiri tidak ada kesepakatan tunggal mengenai apa sebenarnya inti pelanggaran kaum Nabi Luth. Ada yang menekankan unsur kekerasan seksual, ada yang menyoroti percobaan pemerkosaan terhadap tamu, ada yang membahas pelanggaran terhadap kewajiban menjamu tamu, ada pula yang memasukkan hubungan sesama jenis sebagai bagian dari persoalan tersebut.

Namun entah mengapa, ketika kisah ini masuk ke ruang publik, seluruh kompleksitas itu mendadak menghilang. Yang tersisa hanya satu kalimat pendek yang diulang terus-menerus sampai terdengar seperti fakta yang tidak boleh dipertanyakan.

Padahal bukankah kita selalu diajarkan untuk membaca kitab suci dengan hati-hati? Bukankah kita juga diajarkan bahwa memahami teks keagamaan membutuhkan konteks, sejarah, penafsiran, bahkan perbedaan pendapat? Lalu mengapa prinsip itu tiba-tiba ditinggalkan ketika topiknya adalah LGBTQ+?

Saya tidak sedang meminta siapa pun untuk mengubah keyakinan agamanya. Saya hanya mempertanyakan mengapa sebagian orang begitu yakin bahwa tafsir mereka adalah satu-satunya tafsir yang boleh ada, lalu menggunakan keyakinan tersebut sebagai dasar untuk membenarkan diskriminasi terhadap manusia lain.

Angkat tangan sekali mengajarkan yang namanya saling menghargai, karena dasar utama kebodohannya sering kali terletak pada mereka yang tidak mengerti makna dari saling menghargai itu sendiri.

Setelah itu, muncullah kalimat legendaris:

“Kami menerima perbedaan, bukan penyimpangan.”

Membuka kolom komentar orang-orang diskriminatif ini rasanya persis seperti membantu teman saya memilih template JJ dari CapCut. Sekilas terlihat bervariasi, namun nyatanya memiliki pola yang sama.

Masalahnya, siapa yang berwenang menentukan arti dari perbedaan dan “penyimpangan”? Kecuali stigma dan stereotip. Saya akhiri dengan titik, bukan tanda tanya, karena itulah jawabannya.

Jika sesuatu hadir secara alami dalam masyarakat dan tidak merugikan orang lain, menyebutnya sebagai penyimpangan hanyalah salah satu dari banyak cara untuk membungkus penolakan dengan kata yang terdengar lebih sopan.

Tidak akan kalian percaya jika saya bilang bahwa sebagian besar hukum anti-LGBT modern yang masih bertahan di banyak negara justru memiliki jejak sejarah yang berkaitan dengan kolonialisme. Lucu sekali, ya. Kelompok yang sering dituduh sebagai ancaman moral justru terkadang lebih rajin membaca sejarah dibanding mereka yang terus mengulang argumen yang sama selama puluhan tahun.

Lalu setelah kami menjawab semua pertanyaan kalian dengan logika yang matang, sejarah nyata, dan data yang transparan, kalian pun masih punya pertanyaan lagi. Tidak apa-apa, rasa penasaran baik untuk pertumbuhan otak.

“Bukankah homoseksual menyebabkan HIV?”

Tidak, sayang. HIV ditularkan melalui praktik seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama, serta mekanisme biologis lainnya. Virus tidak memeriksa orientasi seksual seseorang sebelum menginfeksi tubuhnya.

Dan bagi kalian yang masih menganggap LGBTQ+ hanya sebatas persoalan seks, saya sungguh menyarankan untuk meninjau ulang cara berpikir itu. Eh, tidak perlu repot-repot. Toh selama ini kalian juga berhasil mereduksi identitas manusia yang begitu kompleks menjadi satu aktivitas seksual saja.

“Tapi kita tinggal di Indonesia?”

Ya. Dan saya cukup yakin tidak ada satu pun orang yang lupa akan hal itu. Bahwa kita tinggal di Indonesia.

Tapi saya sering bingung kenapa sih kalimat ini selalu muncul, kalian tidak akan berpikir bahwa ini mampu mengakhiri seluruh percakapan, kan? Kita memang tinggal di Indonesia. Kita hidup di bawah hukum Indonesia. Aturan hukum Indonesia juga memandang berbagai persoalan melalui batasan kesusilaan, perlindungan anak, serta norma perkawinan yang berlaku.

Namun sejak kapan keberadaan seseorang ditentukan oleh apakah negara mengakui identitasnya atau tidak? Sejak kapan hak untuk tidak dihina, tidak direndahkan, tidak diusir dari rumah, tidak kehilangan pekerjaan, atau tidak menjadi sasaran kekerasan harus menunggu persetujuan hukum terlebih dahulu?

Bukankah hukum dan kemanusiaan adalah dua pembahasan yang berbeda? Seseorang bisa saja berdebat panjang mengenai legalitas suatu hal. Itu hak mereka. Tetapi menggunakan keberadaan hukum sebagai pembenaran untuk mendiskriminasi manusia lain adalah persoalan yang berbeda sama sekali.

Lagi pula, sejarah manusia cukup panjang untuk menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Ada masa ketika diskriminasi terhadap perempuan dianggap wajar. Ada masa ketika segregasi ras dianggap sah. Ada masa ketika banyak bentuk ketidaksetaraan justru dilindungi oleh aturan yang berlaku.

Karena itu, mengatakan “tapi kita tinggal di Indonesia” tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang diskriminasi. Yang ada malah hanya menjelaskan lokasi geografis kita.

Tidak lebih. Sama sekali!

Sebab yang sedang saya bicarakan sejak awal bukanlah bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya, melainkan mengapa sebagian orang merasa berhak memperlakukan manusia lain dengan lebih buruk hanya karena identitas yang mereka miliki.

Dan mungkin itulah alasan mengapa Pride Month masih terus ada. Bukan karena LGBTQ+ membutuhkan satu bulan untuk merasa bangga. Tapi, karena setelah puluhan tahun, keberadaan mereka masih terus diperlakukan sebagai perdebatan yang tidak kunjung selesai.

Pada 17 Mei 1990, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menghapus homoseksualitas dari klasifikasi gangguan mental setelah kajian ilmiah yang panjang. Sejak saat itu, berbagai organisasi kesehatan internasional terus bergerak ke arah yang sama, mengakui bahwa homoseksualitas merupakan variasi alami dari seksualitas manusia, bukan penyakit yang membutuhkan penyembuhan. Bahkan WHO dalam berbagai publikasinya terus menegaskan bahwa stigma dan diskriminasi merupakan hambatan nyata terhadap kesehatan, keselamatan, dan akses layanan publik bagi komunitas LGBTQ+.

Namun kocaknya, tiga puluh lima tahun setelah keputusan tersebut, sebagian orang masih merasa lebih percaya pada potongan ceramah tiga menit di Tiktok, unggahan Twitter tanpa sumber, atau tangkapan layar pesan berantai dibanding konsensus ilmiah global yang dibangun oleh ribuan peneliti, dokter, psikolog, psikiater, dan tenaga kesehatan dari seluruh dunia. Jadi mungkin, dari awal memang tidak pernah terletak pada kurangnya data. Data sudah ada. Sangat jelas, kok.

Tuh kan, penelitian sudah ada. Sejarah sudah ada. Yang belum ada hanyalah kemauan untuk mendengarkan. Karena jika puluhan tahun bukti ilmiah, pengalaman hidup jutaan manusia, dan konsensus lembaga kesehatan dunia masih dianggap kurang, saya benar-benar tidak yakin satu artikel Medium, dari anak lahiran 2010 ini akan menjadi argumen yang akhirnya mengubah pikiran kalian, hahaha.

Terima kasih.