Preman Kota dan Kota Ormas

Frans Ari Prasetyo

Lalu lintas milik kita !, daerah ieu nu aing (daerah ini punya saya) , begitulah ucapan Ucok, mantan gangster motor jalanan yang tumbuh diawal 90an di kawasan Dago. Geng motornya ini menjadi salah satu legenda kota Bandung. Siapa yang tidak tahu Moonracker dengan logo bendera mirip bendera Belanda (merah putih biru). Begitu pula geng motor lainnya bernama GBR dengan logo mirip bendera Jerman atau Brigezz dengan logo mirip bendera Ukraina. Geng motor diatas ini berkembang di Bandung di tahun 70an dan masih aktif hingga sekarang ini, walau kemudian di ‘soft’kan oleh negara dengan harus bergabung dibawah IMI (Ikatan Motor Indonesia) sebagai organisasi motor resmi yang diakui negara dan IMI adalah sebuah organisasi masyarakat (ormas).

Saya melihatnya seperti semakin dijinakkan oleh elit politik yang jauh lebih kejam dengan caranya sendiri, formalisasi. Tapi pertanyaannya, Mengapa transisi dari pemerintahan otoriter sering ditandai dengan lonjakan kekerasan komunal ? terutama secara halus dan lunak oleh sekema formalisasi?. Selama ini orde baru dikenal kadung memberikan represif oleh praktik militerisme lantas berubah setelah reformasi oleh praktik represif oleh sesama warga sipil, salah satunya leh keberadaan ormas yang semakin banyak.

Kampung kota Cicadas, sebuah perkampungan padat penduduk di Bandung seolah telah ditasbihkan sebagai area gheto, markas preman, kriminalitas tinggi dan kantong kemiskinan, Joshua Barker dalam artikelnya menyebutnya sebagai Nagara Beling. Dalam istilah lokal (sunda), area ini disebut sebagai daerah “gang sarebu punten” , seperti jalan atau lorong dengan seribu tanda hormat atau permisi yang mengindikasikan sebagai area spatial yang harus banyak hormat karena respek atau ketakutan yang ditebarkan oleh penduduk lokal Cicadas.

Itu hanya cerita kondisi nyata sederhana bagaimana premanisme skala kampung perkotaan terjadi didepan mata dan telah beregenerasi hingga sekarang ini walau mulai dijinakan dengan formasi kerja yang lain. Penetrasi kekuatan modal, politik lokal terutama keika menjelang pilkada, ormanisasi hingga perebutan area spatial untuk proses penghisapan publik secara informal, seperti tempat parkir di pasar Cicadas atau iuran informal untuk semua pedagang disepanjang area Cicadas.

Itu hanya contoh, terkait penataan kembali dalam cara kita memahami masyarakat perkotaan karena terkait erat dengan politik lokal, etnisitas, transisi demokrasi, korupsi, kolusi, neporisme,budaya populer, dan bidang-bidang lain mengisyaratkan konsep-konsep baru negara yang terinstall dalam kerangka spatial perkotaan dan terus mengalami dinamisasi dan upgrade sesuai kebutuhan dan permintaan. Transisi (perkotaan) Indonesia ke demokrasi mengembangkan penjelasan baru untuk fenomena ini yang juga menjelaskan mengapa masyarakat sipil rentan terhadap eksploitasi kekerasan selama transisi tersebut sementara yang lain mampu menjaga keamanannya. Hal ini juga menunjukan skema finansialisasi masyarakat sipil oleh kekuatan informal, seperti ormas terutama dalam sektor jasa pengamanan spatial atau jasa bisnis pengamanan.

Para anggota geng motor, preman kampung seperti di Cicadas ini, biasanya masih muda yang secara kolateral dirusak oleh perang perebutan daerah kekuasaan dan menjadi pecandu adrenalin kekerasan serta tidak bertoleransi terhadap konvensi kehidupan sehari-hari. Tahun 70–90-an adalah hari-hari kejayaan para gangster kota, munculnya preman berdasarkan area geografis dan bahkan berdasarkan sektor ekonomi. Munculnya preman jalanan, preman kampung ,preman pasar, preman terminal yang nyata-nyata menunjukan penguasaan atas spatial/geografis tertentu. Namun, eskalasi ini mulai berubah ketika pasca reformasi diakhir 90an. Kemunculan organisasi masyarakat (ormas) menjadi lebih dominan sebagai sekelompok orang yang menguasai suatu area geografis/spatial tertentu secara politik, kewargaan dan ekonomi .

Ormas ini kemudian lebih banyak diasosiasikan dengan narasi premanisme “berdasi” yang bekerja secara bawah tanah dalam mendukung atau memback-up sesuatu, seperti individu pada politisi atau arena spatial tertentu. Ini sebagai contoh awal bagaimana formalisasi premanisme dan kekerasan berlangsung di kota dengan kemasan ormas. Pola ini menghasilkan figur-figur otoritas yang hidup dan berusaha mengukir posisi-posisi kekuasaan untuk mereka sendiri dengan menggunakan cara-cara legal dan ilegal.

Sejak berakhirnya Soeharto-Orde Baru (1966–1998) di Indonesia dan semakin maraknya letusan kekerasan kelompok tertentu. Namun, seberapa luaskah kekerasan kelompok itu? Apa motifnya dan bentuk-bentuknya, religius, ekonomi, apakah ada yang lain? Atau ada motif lain secara politik dan spatial? Lantas, apakah bentrokan atau formalisasi tahun-tahun pasca-Suharto secara signifikan lebih luas, atau lebih buruk, dari pada diera Orde Baru?

Intervensi represif oleh pasukan keamanan selama periode otoriter membuat warga sipil atau beberapa komunitas bergantung pada negara untuk menjaga keamanan antar-komunal, sedangkan masyarakat dengan paparan yang lebih lemah terhadap negara mengembangkan lembaga informal mereka sendiri untuk menjaga keamanan. Namun pola ini mulai mengalami pergeseran sosio-geo-politik, ketika masyarakat dengan paparan kelas yang lebih tinggi mampu menjangkau alat negara untuk kemanannya atau mereka menyediakan bisnis keamannnya sendiri.

Sejak itu, di bawah otoritas, premanisme di jalanan telah memberi jalan bagi kleptokrasi dikota. Massa otoritarian ordebaru berakhir, ekonomi tumbuh dengan cara yang berbeda tapi bertujuan sama, kota-kota di Indonesia sekarang dihias oelh demokrasi dan desentralisasi uang menguatkan jaringan-jaringan informal lokal yang ditambah oleh penetrasi kapital dan ikon globalisasi. Ormas mencul dalam beragam bentuk dan kepentingan, serta bertransformasi dan bermutasi organik dalam lingkungan masyarakat heterogen dan dinamis seperti yang terjadi di kota. Mereka masuk dalam formasi kerja informal sebagai konsultan bisnis, konsultan pemerintah hingga bisnis pengamanan. Seperti gelombang baru premanisme perkotaan, sebuah metafora bagi masyarakat yang akan jatuh ke dalam pusaran kekerasan dan kriminalitas jalanan yang hampir tak terkendali.

Keberadaan Tato, dalam frame premanisme terutama di perkotaan menjadi signifikan ebagai sebuah identitas. Namun sebagai identitas, keberadaan tato sebagai sesuatu hal yang paling mahfum dalam mengidentifikasi preman mulai menghilang terutama di area modern perkotaan atau perkantoran, hanya tersisa preman-preman skala kampung kota atau area-area miskin dan kumuh termasuk pasar yang masih bisa terlihat dan teridentifikasi sebagai bahasa visual tertentu sebagai invisible hand dan representasi dari kekuatan jalanan yang membuktikan adanya kehidupan bawah tanah. Tetapi, hingga sekarang ini, tatonya itu sekaligus komitmennya untuk kehidupan premanisme-kriminal-kekerasan, dan juga CV-nya.

Tato sebagai identitas subkultur yang secara radikal dibentuk dalam upaya mengadopsi penolakan tanpa kompromi terhadap dunia yang sah dan menato diri sebagai isyarat pembangkangan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri dan figur otoritas mereka sendiri. Seiring waktu, akan kehilangan dominasi mereka, tetapi mereka tidak hilang sama sekali. Di Indonesia pasca ordebaru, mereka bergabung dengan elit baru. Tato menghilang atau tersembunyi di bawah kemeja putih bersih dari ras baru gangster-pengusaha atau otoritas.

Tato menjadi simbol yang mulai hilang dalam arena pergulatan kekuasaan informal dan premanisme, tapin tetap memiliki legitimasi aktif sebagai perpanjangan tangan kekuasaan dengan kekerasan. Melalui tato sebagai simbol publik dan menjadi alat untuk memperebutkan kekuasaan baru dan mempertahankan aset lama sepanjang masih bisa bertahan di rimba premanisme ini. Aset publik diprivatisasi, bisnis dipaksa membayar untuk perlindungan dan tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang semakin terorganisasi.

Apakah para gangster atau ormas menjalankan premanisme perkotaan, nyatanya banyak bisnis dan politisi menggunakan metode yang lebih berhutang pada dunia bawah daripada praktik hukum resmi. Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah sejauh mana negara telah berhasil menjinakkan para gangster-preman, tetapi seberapa jauh nilai-nilai dan praktik-praktik kekuasaan itu telah membentuk kota modern. Momok khusus bagi premanisme perkotaan- itu berarti bahwa kota, atau setidaknya aparat kota itu sendiri berada di bawah kendali sesuatu yang dianggap invisible hand yang nyatanya merupakan dalang bayangan dalam membuat kekuasan ini menari diatas genderang senarnya.

Ada tingkat korupsi perkotaan yang menyediakan lingkungan kondusif untuk pola kerja premanisme terorganisasi yang mengeksploitasi peluang yang disediakan oleh kapitalisme. Hubungan antara elit dan preman (gangter-ormas) biasanya berkisar pada hubungan yang saling menguntungkan — tetapi hubungan ini juga dapat berantakan dengan cara yang spektakuler tanpa terduga, bisa sangat halus melalui formalisasi atau sangat kejam oleh kekerasan fisik diantara mereka. Bandung memiliki sejarah premanisme dan wilayah kekuasaan politiknya sendiri, maka dibutuhkan orang/organisasi/kelompok yang khusus untuk mengendalikan ini semua , dan kemudian tidak salah juga jika kemudian dikatakan sebagai kota ormas.

Karakteristik kunci dari premanisme saat ini adalah kedalaman keterkaitannya dengan ekonomi yang sah. Tidak memilih praktik kotor dari uang bersih di kota karena sejak tahun 1990-an tidak mungkin menghasilkan uang dalam jumlah besar tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang secara etis patut dipertanyakan, dan benar-benar ilegal yang paling buruk. Jika sebelum reformasi seperti ada benteng lain yang membuat praktik premanisme sipil kurang bekerja maksimak karena adanya kekuatan besar militerisme yang menopang kerja ordebaru tapi juga menjadi teman baik dalam praktik kerja bersama untuk terus menghubungkan dunia kejahatan dan bisnis. Ekonomi bawah perkotaan pasti akan mengembangkan berbagai industri layanan dan ceruk pasar yang kompleks.

Ini hanya merupakan salah satu dari banyak cara premanisme yang dapat membeli layanan dari agen negara, seperti militer dan polisi. Layanan keamanan sipil hingga hal-hal sepele untuk hak menempatkan lampu sirine yang berkedip di mobil untuk mendapatkan akses jalan bebas hambatan. Hal ini seolah melambangkan budaya ,di mana uang dan koneksi dapat membeli tingkat impunitas. Ketika cengkeraman paksa rezim otoriter mengendur, masyarakat yang lebih terbiasa dengan intervensi negara lebih rentan terhadap lonjakan kekerasan komunal sampai mereka mengembangkan lembaga informal yang lebih baik diadaptasi untuk intervensi negara kurang, maka ormas adalah hasilnya.

Ini merupakan praktik dari proses baru kebijakan keamanan perkotaan dan politik normal sebagai respons terhadap ancaman eksistensial terhadap negara, seperti adanya proses sekuritisasi dan desecuritisasi yang dilakukan. Sekarang ini, anda, kita atau siapapun bisa membayar untuk mendapatkan “tanda tangan” perlindungan dan keamanan. Premanisme pernah menjadi sesuatu yang mendefinisikan orang, yang membuat mereka menjauh dari masyarakat lainnya. Sekarang, premanisme ini hanyalah rute lain menuju kekuasaan dan kemakmuran di dalam masyarakat dalam formasi yang lebih modern dari sekedar preman jalanan, preman kampung, preman pasar , atau geng motor dikota ini. Ini menunjukkan bahwa kota tidak monolitik, tetapi didasari dari dasar oleh sejumlah negosiasi lokal dan praktik simbolik.

Catatan : Artikel ini sebagai pengantar Antropology Talk dengan pembicara utama Prof. Okamoto Masaaki (CSEAS, Kyoto University) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Antrolopologi Indonesia dan ARC-Agrarian Resourse Center di Kantor Koran Pikiran Rakyat. 26 Maret 2018.