Laporan Keuangan Danantara Tertunda: Akuntansi Rumit atau Soal Akuntabilitas?

Laporan Keuangan Danantara yang seharusnya mencerminkan transparansi konsolidasi seluruh BUMN, justru kembali tertunda hingga akhir Juni 2026. Bagi saya, ini menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar dibanding sekadar rumitnya proses ekonomi akuntansi: apakah keterlambatan ini murni soal teknis, atau justru sinyal soal bagaimana lembaga ini menjalankan akuntabilitasnya kepada publik.

Laporan Keuangan Danantara dan Beban Konsolidasi 1.000 Perusahaan

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembersihan menyeluruh atas laporan keuangan seluruh BUMN sebelum dapat menerbitkan laporan konsolidasi. Proses ini melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan pelat merah, dan turut mencakup penyesuaian nilai aset (impairment) yang nilainya disebut mendekati Rp100 triliun. Publikasi laporan juga masih menunggu seluruh BUMN menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing.

Menurut saya, skala kerumitan ini memang nyata dan tidak bisa disepelekan. Mengonsolidasikan ribuan entitas dengan karakter bisnis berbeda mulai dari perbankan, energi, hingga telekomunikasi bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat tanpa risiko kesalahan pencatatan.

Namun, kerumitan teknis tidak serta-merta menghapus pertanyaan soal linimasa. Penundaan yang terjadi berulang kali, tanpa kepastian tanggal yang konsisten, justru berisiko menimbulkan kesan bahwa “proses pembersihan” menjadi alasan yang terus bisa diperpanjang, bukan tahapan dengan target yang benar-benar terukur.

Mengapa Laporan Keuangan Danantara Penting Bagi Publik, Bukan Cuma Investor

Dalam konsep akuntansi, laporan konsolidasi bertujuan menggambarkan induk dan seluruh entitas di bawahnya sebagai satu kesatuan ekonomi, dengan transaksi antarperusahaan yang harus dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Nilai impairment sebesar hampir Rp100 triliun yang disebutkan Danantara bukan angka kecil ini mencerminkan betapa besar koreksi yang harus dilakukan terhadap pembukuan BUMN sebelum benar-benar bisa disebut “bersih”.

Bagi saya, nilai utama dari laporan keuangan Danantara bukan terletak pada seberapa besar atau cepat ia bisa terbit, melainkan pada konsistensi waktu dan kejelasan informasi yang diberikan kepada publik selama proses berlangsung. Lembaga sebesar ini mengelola dana yang bersumber dari kekayaan negara, sehingga publik berhak mendapat kejelasan, bukan hanya penjelasan berulang bahwa “akan selesai akhir Juni”.

Di sisi lain, ada hal positif yang patut diakui: data keuangan Danantara disebut sudah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, sekalipun publikasi resminya belum keluar. Ini menunjukkan ada jalur akuntabilitas formal yang berjalan, meski belum terlihat oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan laporan keuangan Danantara bukan pada seberapa besar atau megah laporan konsolidasi itu nanti terlihat, melainkan pada apakah proses menuju penerbitannya dijalankan dengan linimasa yang jelas dan dapat dipercaya. Tata kelola dan praktik akuntansi BUMN sedang diuji bukan oleh kerumitan angka, tetapi oleh konsistensi waktu dan keterbukaan prosesnya.