Pesta Babi Dalam Lingkup Masyarakat Risiko - Ulrich Beck

https://media.suara.com/pictures/970x544/2026/05/19/37964-ilustrasi-pesta-babi-di-papuaa-ilustrasi-oleh-ai.jpg

Belakangan ini, telah mencuat film dokumenter yang berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya dari Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang sudah ditonton secara kolektif pada 1.600 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pada karya ini, terdapat makna mendalam dari masyarakat Papua yang hingga saat ini masih bertahan hidup di bawah dampak Proyek Strategis Nasional, khususnya di bagian industri sawit dan tebu. Saya Yoga Parulian Panggabean selaku penulis akan menggunakan perspektif teoritis sebagai dasar untuk menelisik pergeseran ruang hidup masyarakat tradisional yang menimpa kawan-kawan kita di wilayah Papua dengan teori Masyarakat Risiko dari tokoh Post-modern bernama Ulrich Beck dalam cakupan Sosiologis.

Masyarakat Pra-Industri

Dari video dokumenter Pesta Babi, kita bisa melihat bahwa masyarakat adat Papua masih meyakini bahwa hutan merupakan warisan milik nenek moyang yang harus terus dijaga kelestariannya meskipun nyawa menjadi taruhan. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan adanya faktor tradisi yang meyakini bahwa adanya kerusakan alam memang takdir yang harus dihadapi karena hal tersebut merupakan hukum alam dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Faktor eksternal inilah yang diyakini mereka secara turun-temurun. Kondisi ini merupakan ciri khas dari masyarakat tradisional atau bisa disebut sebagai masyarakat Pra-Industri.

Masyarakat Industri

Pada era modern yang sudah mengandalkan teknologi ini, logika masyarakat Pra-Industri mulai bergeser ditandai dengan kerusakan lingkungan yang sebelumnya disebabkan oleh alam itu sendiri, kini berganti karena adanya ikut campur tangan manusia yang memiliki sifat serakah dalam mencari keuntungan, seperti Industri Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disebut “Haji Isam” sebagai tokoh utama dalam proyek pembukaan 1 juta hektare sawah ditandai dengan ribuan alat berat dari Kalimantan hingga Papua.

Adanya Industri Pangan (Food Estate), Industri Bioenergi (Biodesel & Bioetanol) dan kegiatan ekstraktif lainnya, kita bisa melihat bagaimana hutan yang menjadi rumah bagi masyarakat adat mulai tergerus habis akibat pembukaan lahan secara paksa dengan dalih proyek strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam lingkup masyarakat industri, aspek yang tidak kalah penting adalah Distribusi Kemakmuran. Distribusi Kemakmuran perlu dijadikan perhatian khusus karena mencakup bagaimana pihak industri menyerap tenaga kerja pada masyarakat demi terciptanya keseimbangan. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan dari masyarakat akibat kurangnya pendidikan sering kali menjadi penyebab utama Distribusi Kemakmuran hanya menjadi kalimat penenang bagi masyarakat kelas bawah.

Saya sebagai penulis bukan anti industrialisasi, bukan juga anti modernisasi, melainkan anti eksploitasi yang bersifat ekstraktif disertai dengan kekerasan terhadap masyarakat. Menjadi pertanyaan besar mengapa bisa terjadi disfungsi dari pihak tentara yang seharusnya menjaga keselamatan warga dalam aspek pertahanan, kini justru menyibukkan diri dengan ikut terlibat dalam aspek pertanian.

Masyarakat Risiko

2 kata “Masyarakat Risiko” merupakan situasi yang sedang dialami oleh masyarakat Papua. Masyarakat Risiko merupakan situasi dari gagalnya Distribusi Risiko yang di mana masyarakat sipil harus menelan fakta bahwa kegiatan industri yang merusak lingkungan sangat merugikan dalam segala aspek. Aspek pertama adalah lingkungan hidup yang ditandai dengan peralihan tempat tinggal secara terpaksa untuk menghindari operasi militer yang sudah berjalan selama 60 tahun silam. Aspek kedua adalah pendidikan yang tidak merata dengan adanya bukti bahwa generasi muda hanya menempuh pendidikan sampai di bangku sekolah dasar. Aspek ketiga adalah kerusakan lingkungan dengan bukti pembukaan hutan secara masif dengan alat-alat berat tanpa perizinan yang jelas kepada masyarakat adat. Terakhir, aspek penyerapan tenaga kerja yang masih mengandalkan transmigran dari daerah lain dengan dampak penghasilan warga lokal yang dipotong 50% dan penghasilan tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka.

Masyarakat risiko merupakan masalah yang kompleks, meskipun efek bumerang masih belum dirasakan pada wilayah Papua, tetapi kita juga harus menyadari bahwa peristiwa banjir di Aceh merupakan fenomena yang harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah akibat pembukaan lahan yang begitu ekstraktif. Apakah pemerintah ingin menunggu peristiwa itu terjadi untuk kesekian kalinya atau memang pemerintah sudah benar-benar tidak peduli terhadap alam di bumi pertiwi kita? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh waktu dan kita hanya bisa terus berusaha dengan perlawanan kecil seperti halnya menulis, berdiskusi tentang buku dan juga mengadakan nonton bareng tentang film-film dokumenter untuk membangun kesadaran kolektif.

Film ini mengingatkan kita pada sejarah pembantaian peradaban dari Inca dan Aztek oleh bangsa Eropa, Etnis Tutsi oleh ekstremis Hutu, kelompok Yahudi oleh Nazi Jerman, dan kini sejarah mencatat adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menghilangkan masyarakat Papua secara perlahan melalui militerisme.

Sejarah dalam pandangan Soemarsaid Moertono seharusnya dijadikan refleksi agar kesalahan di masa lalu tidak terjadi di masa mendatang, namun pada konteks hari ini pemerintah Indonesia tetap abai dan melihat bahwa kematian dari masyarakat sipil hanya sebagai data statistik, bukan sebuah kesalahan pada kebijakan yang sedang dijalankan.

Penulis meyakini bahwa mulai hari ini, narasi mengubah suatu tatanan negara harus dari dalam adalah sebuah kebodohan dan kebohongan. Siklus oligarki akan terus berjalan bagaikan lingkaran setan, oleh karena itu, saya dengan sadar meyakini bahwa suatu perubahan akan bisa diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran secara kolektif terlebih dahulu dan ini harus dilakukan oleh orang-orang di luar sistem kekuasaan negara. Masyarakat harus terus mau mengkritisi siapa pun pemimpinnya, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, saya sebagai penulis akan terus menilai dan mengkritisi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan mengambil posisi dari luar sistem mulai hari ini, nanti, hingga mati.