MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL PANCASILA

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara agraris sekaligus maritim, Indonesia dikaruniai keragaman hayati yang luar biasa, modal utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi ekonomi pasar bebas, ketergantungan bangsa terhadap bahan pangan impor justru semakin meningkat. Komoditas seperti gandum dan beras premium mendominasi konsumsi masyarakat, sementara bahan pangan lokal seperti singkong, jagung, sorgum, dan sagu semakin tersisih dari meja makan bangsa sendiri.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan persoalan ekonomi dan produksi, tetapi juga krisis identitas dan degradasi nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi peradaban Nusantara. Tradisi pertanian lokal yang mengandung nilai-nilai ekologis, spiritual, dan sosial, seperti sistem subak di Bali atau tumpangsari di Jawa, perlahan tergerus oleh orientasi modernisasi yang sering kali tidak berpihak pada keberlanjutan.

Dalam konteks Pancasila, khususnya sila ke-3 Persatuan Indonesia dan sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis produksi. Ia merupakan tanggung jawab moral dan ideologis untuk memastikan bahwa pangan tidak sekadar tersedia, tetapi juga adil dalam distribusi, lestari dalam produksi, dan bermartabat dalam nilai. Membangun kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal berarti menghidupkan kembali semangat gotong royong, kemandirian, dan cinta tanah air, nilai-nilai Pancasila yang harus menuntun arah kebijakan pangan nasional.

Permasalahan

1. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor yang menyebabkan rapuhnya kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

2. Menurunnya praktik pertanian tradisional yang mengandung kearifan ekologis dan sosial, akibat modernisasi yang tidak seimbang dan eksploitasi sumber daya alam.

3. Merosotnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pangan, terutama nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, dan pemerataan kesejahteraan.

4. Minimnya kebijakan afirmatif bagi petani lokal, yang menyebabkan kesenjangan struktural antara pelaku ekonomi kecil dan industri besar.

5. Rendahnya literasi pangan lokal, sehingga masyarakat lebih memercayai pangan impor daripada produk hasil kearifan daerah sendiri.

Kebijakan Alternatif

a. Penguatan Edukasi dan Literasi Pangan Lokal Pendidikan pangan lokal harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Literasi pangan tidak hanya menekankan aspek gizi, tetapi juga aspek kebudayaan, lingkungan, dan ideologi nasional, sehingga masyarakat memahami bahwa mengonsumsi pangan lokal adalah wujud nyata cinta tanah air.

b. Revitalisasi Pertanian Tradisional Kebijakan revitalisasi perlu mendorong adopsi kembali sistem pertanian tradisional berbasis kearifan lokal yang terbukti adaptif dan ramah lingkungan. Praktik seperti subak di Bali, huma di Kalimantan, dan tumpangsari di Jawa harus direvitalisasi dengan dukungan riset dan teknologi modern tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang melekat.

c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas Semangat koperasi gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 perlu diperkuat. Pembentukan koperasi tani modern yang berbasis digital akan menumbuhkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan posisi tawar petani di pasar nasional maupun global.

d. Digitalisasi dan Inovasi Pertanian Lokal Pemanfaatan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), sistem informasi pertanian, serta marketplace hasil tani lokal dapat mempercepat distribusi dan memperluas akses pasar. Namun, digitalisasi harus dijalankan tanpa menyingkirkan nilai lokalitas, agar teknologi tetap menjadi alat pemberdayaan, bukan alat penyeragaman budaya.Usulan Kebijakan.

Usulan Kebijakan

Program Nasional “Pangan Lestari Nusantara (PLN)”.

Program ini dirancang sebagai strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan berbasis Pancasila dan kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah membangun sistem pangan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan empat pilar utama: Kearifan Lokal: Penguatan produksi dan konsumsi pangan khas daerah seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian.

1. Inovasi Digital: Pembangunan sistem informasi pangan lokal berbasis aplikasi desa untuk mempercepat distribusi dan meminimalkan ketergantungan pada rantai pasok global.

2. Keadilan Sosial: Pemberdayaan petani melalui koperasi gotong royong agar tercipta distribusi hasil yang adil.

3. Pendidikan Karakter Pancasila: Penanaman nilai-nilai etika agraris, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum pendidikan dan komunitas tani.

Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (Zero Hunger) dan ke-12 (Responsible Consumption and Production). Dengan demikian, pembangunan pangan lokal tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian dari komitmen global Indonesia terhadap keberlanjutan planet bumi.

Rencana Kerja

Tahap 1: Persiapan — Observasi daerah potensi pangan lokal dan wawancara tokoh masyarakat untuk mendapatkan data potensi pangan lokal. Tahap 2: Edukasi Masyarakat — Sosialisasi melalui sekolah, karang taruna, dan penyuluhan desa untuk meningkatkan literasi pangan lokal. Tahap 3: Pembentukan Koperasi Gotong Royong — Fasilitasi kelompok tani berbasis nilai Pancasila agar terbentuk kelembagaan ekonomi berkeadilan. Tahap 4: Digitalisasi Pemasaran — Pembuatan sistem digital pemasaran hasil pangan lokal agar akses pasar lebih luas. Tahap 5: Evaluasi & Keberlanjutan — Monitoring dan publikasi hasil kegiatan untuk membangun model program berkelanjutan berbasis SDGs 2 dan 12.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Ketahanan Pangan Indonesia 2023. Jakarta: BPS. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Strategi Nasional Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal. Jakarta: Kementan. Latif, Y. (2018). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sutanto, R. (2020). Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta: Kanisius. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations. Suryana, A. (2021). Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pertanian Indonesia di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta. Hardjono, T. (2019). Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Penguatan Pangan Nasional. Jakarta: LIPI Press.

Disusun Oleh

Nadia Tambunan — 103122400005

Muhammad Rasyid Ridho — 103122400018

Fatikhah Sukma Arti — 103122400019