Oleh: Eruswandi, S.Sn.

Kemerdekaan dalam Simbol dan Realitas: Tinjauan Kritis atas Perayaan 17 Agustus sebagai Ruang Aktualisasi dan Paradoks Kebangsaan

Setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus dirayakan sebagai tonggak bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dari istana negara hingga pelosok desa, semangat nasionalisme menyeruak dalam berbagai bentuk simbolik: bendera dikibarkan, lomba-lomba rakyat digelar, lagu-lagu perjuangan dikumandangkan, dan pidato-pidato penuh semangat disampaikan oleh para pejabat. Di permukaan, perayaan ini tampak sebagai ruang aktualisasi kebangsaan — tempat seluruh elemen masyarakat menegaskan identitas mereka sebagai bangsa yang merdeka. Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan pertanyaan fundamental yang kerap terabaikan: sejauh mana rakyat Indonesia benar-benar telah merdeka dalam makna yang substansial?

Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun realitas sosial-ekonomi-politik Indonesia kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara makna ideal kemerdekaan dan kondisi faktual rakyatnya.

Perayaan 17 Agustus sering kali menjadi ruang apresiasi yang meriah, namun juga mengandung paradoks dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, masyarakat akar rumput menunjukkan semangat gotong royong, solidaritas, dan kreativitas melalui lomba dan pertunjukan budaya. Di sisi lain, perayaan tersebut kerap dijadikan ajang legitimasi kekuasaan oleh elit politik, dengan narasi tunggal tentang nasionalisme yang tidak selalu merepresentasikan keragaman pengalaman hidup masyarakat. Ruang-ruang ekspresi yang mestinya terbuka justru tersumbat oleh seremoni yang lebih menekankan kesan formalistik daripada keterlibatan kritis warga negara.

Lebih jauh, aktualisasi kemerdekaan sejatinya menyentuh aspek-aspek paling mendasar dari kehidupan rakyat. Apakah petani kecil telah merdeka dari ketergantungan pada tengkulak dan monopoli benih? Apakah nelayan telah merdeka untuk mengakses laut dan mendapatkan harga jual yang adil? Apakah buruh telah merdeka untuk bersuara tanpa takut dikriminalisasi? Apakah masyarakat adat telah merdeka untuk mengelola tanah ulayatnya tanpa diintervensi oleh korporasi besar? Jika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kejujuran, maka jelas bahwa kemerdekaan kita masih bersifat parsial dan belum menyentuh dimensi struktural yang menjamin kedaulatan rakyat.

Selain itu, ketimpangan ekonomi yang terus menganga menjadi indikator kuat bahwa cita-cita keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Laporan distribusi kekayaan nasional menunjukkan bahwa sebagian besar aset nasional dikuasai oleh segelintir elit ekonomi. Sementara itu, jutaan rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Dalam konteks ini, kemerdekaan menjadi konsep yang problematis ketika tidak disertai dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang adil.

Di ranah budaya dan informasi, kemerdekaan berekspresi pun belum sepenuhnya terjamin. Pembatasan terhadap kebebasan pers, represi terhadap aktivis, dan kontrol terhadap narasi publik menunjukkan bahwa ruang kebebasan sipil masih rentan ditekan oleh kepentingan politik tertentu. Perayaan kemerdekaan, yang seharusnya menjadi arena diskusi dan pembelajaran kritis tentang demokrasi, justru kerap dijalankan dalam format yang membungkam suara-suara alternatif dan memperkuat status quo.

Ironi kemerdekaan juga tampak dalam cara negara mengelola wilayah pinggiran dan kelompok rentan. Wilayah-wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi masih menghadapi persoalan dasar: infrastruktur minim, kualitas pendidikan rendah, dan akses terhadap layanan publik yang buruk. Penduduknya sering kali dianggap “belum cukup nasionalis” jika menyuarakan kritik, padahal justru dari kritik itulah kita bisa menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa dalam memenuhi janji kemerdekaan.

Perlu disadari bahwa kemerdekaan sejati bukanlah produk yang selesai dan permanen. Ia merupakan proses yang terus bergerak, diperjuangkan dari waktu ke waktu oleh rakyat yang sadar dan kritis. Dalam pengertian ini, perayaan 17 Agustus harus dibaca ulang bukan sebagai peneguhan simbolik belaka, melainkan sebagai cermin untuk melihat sejauh mana cita-cita bangsa telah dan belum tercapai. Ruang aktualisasi dan apresiasi yang dibuka oleh momen ini harus diperluas menjadi ruang refleksi dan tindakan. Ia harus menjadi medan dialektika antara harapan dan kenyataan, antara simbol dan substansi, antara kekuasaan dan rakyat.

Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang mampu mengibarkan bendera, tetapi yang mampu menanamkan rasa keadilan, menjamin kesejahteraan warganya, dan membuka ruang partisipasi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kritik terhadap realitas kemerdekaan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud cinta pada tanah air. Ia adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa kemerdekaan tidak sekadar menjadi slogan tahunan, tetapi menjadi kenyataan hidup yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara — dari pusat hingga pinggiran, dari kota hingga desa, dari mereka yang bersuara hingga yang selama ini dibungkam.

Maka, dalam merayakan kemerdekaan, kita tidak hanya diajak untuk mengenang masa lalu atau bersuka cita dalam kebersamaan, tetapi juga untuk menuntut, mempertanyakan, dan memperjuangkan masa depan. Sebab hanya dalam keberanian untuk mengkritik, kita bisa menapak lebih dekat menuju kemerdekaan yang sejati.