Dari Sila ke Realita: Relevansi Konsep Berketuhanan di Masa Kini

Nama : Aidah Rachma ( 241011550022)

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pamulang

Mata Kuliah : Ideologi Negara Pancasila

Dosen Pengampu : Dr. Herdi Wisman Jaya, S.Pd., M.H.

Konsep Berketuhanan dalam Pancasila selalu menjadi titik berangkat kehidupan berbangsa yang menekankan bahwa keberagaman di Indonesia adalah ruang bersama, bukan ruang saling meniadakan. Ketuhanan dalam sila pertama tidak mengajak Masyarakat untuk seragam dalam keyakinan, melainkan untuk menghargai bahwa setiap orang memiliki jalan spiritual yang layak dihormati. Dari sinilah terlihat bahwa konsep Berketuhanan memiliki relevansi yang semakin kuat di tengah perubahan Masyarakat modern.

Kita hidup di negeri yang mengaku berketuhanan, tetapi setiap hari kita disuguhi pemandangan yang membuat kita bertanya: benarkah bangsa ini masih memahami makna ketuhanan, atau kita hanya menggunakannya sebagai topeng?

Sila pertama berbicara tentang nilai moral tertinggi, tetapi di ruang publik, yang justru paling bersuara tentang ketuhanan sering kali adalah mereka yang paling cepat menghakimi. Perilaku bermoral semakin jarang, sementara klaim religiusitas justru semakin keras. Kita menyebut nama Tuhan di forum-forum resmi, tetapi membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata. Kita mengutip ayat untuk menegaskan kebenaran, tetapi enggan menerapkan ajaran etis yang paling dasar: jujur, adil, dan menghormati sesama manusia.

Fenomena ini menyingkap sebuah kenyataan pahit: nilai ketuhanan di Indonesia terlalu sering dijadikan alat pembungkus keputusan yang tidak bermoral. Korupsi ditutup dengan narasi religius. Kebijakan publik dipasarkan dengan sentimen suci. Bahkan konflik kepentingan pun bisa dipoles agar tampak seakan-akan “demi iman”. Kita seolah lupa bahwa moralitas tidak diukur dari kata-kata yang diucapkan, tetapi dari keberanian menolak ketidakbenaran, sekalipun dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan agama.

Tidak kalah mencolok adalah bagaimana media sosial telah mengubah ekspresi iman menjadi ajang pamer. Keberagamaan menjadi performa visual: siapa paling rajin memposting kutipan suci, siapa paling lantang membela kelompoknya, siapa paling cepat menandai ‘musuh’. Nilai berketuhanan yang seharusnya memerdekakan pikiran justru terjebak dalam algoritma yang memelihara fanatisme dangkal. Kita semakin religius secara simbolik, tetapi semakin miskin secara etis.

Sementara itu, negara — yang seharusnya menjadi penengah moral — sering berdiri di posisi ambigu. Ada keputusan-keputusan publik yang tampak lebih ditujukan untuk meredakan tekanan identitas daripada menjunjung prinsip keadilan. Di sinilah letak persoalan besar: ketika negara terjebak dalam permainan simbol, nilai ketuhanan berubah menjadi ornamen politik, bukan pedoman moral. Jika sila pertama hanya dipakai ketika menguntungkan, maka relevansinya tinggal dekorasi dalam upacara kenegaraan.

Generasi baru melihat semua ini dengan mata terbuka. Mereka tidak lagi terpukau oleh ritual retorik. Mereka bertanya, dengan tajam dan kritis: Apa gunanya konsep berketuhanan jika perilaku kita justru menjauh dari nilai-nilai yang kita serukan? Dan pertanyaan ini, meskipun tidak nyaman, adalah cermin paling jujur yang dimiliki bangsa ini.

Relevansi konsep berketuhanan tidak akan ditemukan selama kita bersembunyi di balik simbol. Ia hanya muncul ketika bangsa ini berani meninggalkan budaya kepura-puraan — ketika kita memilih keberanian moral di atas popularitas, keadilan di atas identitas, integritas di atas retorika agama.