Mengkritisi Kembali Kebijakan “Lockdown” atau PPKM Indonesia

Mengkritisi Kembali Kebijakan “Lockdown” atau PPKM Indonesia

Oleh: Muhammad Sulthon Ali

Sumber gambar: https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/10/19/06451851/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-dki-jakarta-berstatus-level-2

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang sangat dieksploitasi oleh pemerintah dan kelas birokrasi, di mana mereka bisa mengikis kebebasan dasar dari masyarakat yang luas. Dari secara perlahan maupun secara keras, kebijakan anti-Covid merupakan masa gelap di banyak negara, baik Barat maupun Timur. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa sebenarnya pandemi yang asli bukan Covid-19, namun pemerintah-pemerintah dunia yang seperti aktor tiran yang haus kuasa untuk melucuti hak-hak rakyat secara global. Di Indonesia, ada sebuah kebijakan yang dinamakan dengan PPKM atau “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”, yang menurut penulis merupakan kebijakan yang dari awal bermaksud untuk merampas hak masyarakat.

Walaupun ada beberapa yang mungkin akan mengatakan bahwa masalah ini sudah berlalu atau sekarang masyarakat sudah “move on” dari isu ini, tapi kita harus ingat tentang apa yang pemerintahan telah lakukan lewat kebijakan PPKM tersebut. Para birokrat yang terbiasa dengan terminologi dan singkatan rumit untuk dipahami masyarakat biasa, seperti PSBB dan PPKM, telah membagi kebijakan terkait Covid-19 dalam beberapa level “intensitas” Covid. Dari level terendah 1 sampai level 4, pemerintah memakai segala macam cara untuk mengubah kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Level 4 merupakan PPKM yang paling restriktif, dengan larangan untuk beribadah dan larangan kerja langsung ditempat, dan bisnis dipaksa untuk tutup pada jam 8 malam (Saptoyo et al., 2021).

Regulasi yang banyak sekali ini sangat membebankan masyarakat Indonesia dari aspek ekonomi, kebebasan, dan lain-lain. Seperti yang dicatat oleh Syahri dan Yanwardhana (2021), bahwa bisnis telah mengalami masalah besar yang disebabkan oleh PPKM level 4, di mana Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengatakan bahwa pekerja kontrakan telah dicabut dan tidak bisa dihindarkan karena PPKM, dan mereka meminta pemerintah untuk membebaskan mereka untuk bekerja seperti biasa kembali. Syahri dan Yanwardhana (2021) juga menambahkan catatan tentang keluhan dari Asosiasi Persatuan Pusat Belanja, bahwa mereka tidak menjalankan bisnis mereka secara 100 persen kapasitas dan 50 persen dari pekerja dipulangkan. Mereka mengatakan bahwa situasi ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena walaupun hanya 50 persen pekerja, mereka masih memberi gaji seratus persen terhadap semua pekerja. Secara keseluruhan, efek PPKM sangat berat bagi bisnis kecil, yaitu penurunan penjualan sebesar 60 persen (Universitas Medan Area, 2021). Dengan regulasi yang terlalu ketat seperti itu, tidak bisa dipungkiri pasti banyak dari bisnis kecil yang mengalami kebangkrutan dan lain-lain.

Pemerintah hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan bagi rakyat saat PPKM dicabut di akhir tahun 2023. Masalah dari PPKM juga adalah tentang basis data dan dari sains mana yang digunakan untuk alasan bahwa “penjauhan sosial” efektif dalam menghentikan Covid-19. Wall Street Journal (2024), mendiskusikan bagaimana Anthony Fauci (sebuah birokrat medis tertinggi di Amerika yang mendorong kebijakan anti-Covid) akhirnya setelah masalah covid selesai, mengakui bahwa sebenarnya “social distancing” tidak memiliki dasar ilmiah maupun efektif dalam melawan Covid-19. Konsep ini kebetulan muncul tersendiri dan akhirnya dipakai oleh Amerika dan juga Indonesia. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kebijakan PPKM tidak memiliki basis sains yang valid dan kuat. Pemerintah memakai segala macam alasan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Namun, tidak semua negara maupun negara bagian setuju dengan kebijakan anti-Covid, di dunia ini hanya ada dua entitas. Yaitu Swedia dan negara bagian Amerika, Florida. Swedia walaupun menjadi target banyak kritisisme dan pandangan negatif terhadap kebijakan Covid, tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian Covid yang rendah. Kebijakan Covid mereka merupakan penganjuran, bukan pemaksaan (Frans, 2022), lewat panduan pemerintah tentang Covid, tapi pemerintah tidak pernah menggunakan paksaan dan kekuataan kepolisian misalnya dalam menerapkan kebijakannya. Mereka pun terus melanjutkan kegiatan edukasi seperti biasa di Swedia.

Frans (2022) juga mencatat bahwa pemerintah Swedia merupakan sebuah pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi kebebasan individu di dalam masyarakatnya. Satu entitas lain yaitu Florida, negara bagian Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Gubernur Ron Desantis. Gubernur Ron Desantis memang melakukan sebuah kebijakan anti-Covid di awal pandemi tersebut, akan tetapi di tahun yang sama dia langsung mencabut semua restriksi (Stossel, 2023). Desantis bahkan mengeluarkan larangan untuk pemerintah lokal mewajibkan vaksinasi dan tes Covid di negara bagiannya. Kebijakan kebebasan ini pasti akan diserang oleh orang pro-otoritarianisme, namun sesuai data dari Burroughs (2022), yang membandingkan data dari California dan Florida, ditemukan bahwa walaupun California melakukan kebijakan anti-Covid yang keras, California memiliki angka kematian yang sama secara rata-rata dengan Florida. Ini membuktikan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara negara bagian yang sangat merestriksi kebebasan masyarakatnya dibandingkan negara bagian yang sangat mementingkan hak rakyatnya dalam masalah kematian dari Covid, dan perekonomian Florida pun masih normal.

Sebagai penutup, jika kita kembali ke isu kebijakan PPKM di Indonesia, pengalaman di Sweden dan Florida jauh berbeda dengan Indonesia karena mereka mementingkan hak-hak rakyat mereka sendiri, dibandingkan Indonesia yang sangat mementingkan kesan bahwa mereka “peduli” dengan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Burroughs, Dillon. “New Study Reveals Florida And GOP-Led States Dominate COVID-19 Best Responses; Democrat-Led States Rank Among Worst”. The Daily Wire. 11. April 2022. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, dari https://www.dailywire.com/news/new-study-reveals-florida-and-gop-led-states-dominate-covid-19-best-responses-democrat-led-states-rank-among-worst.

Frans, Emma. “Did Sweden’s Controversial COVID Strategy Pay Off? In Many Ways It Did – but It Let the Elderly Down”. The Conversation. 12 Agustus 2022. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, dari https://theconversation.com/did-swedens-controversial-covid-strategy-pay-off-in-many-ways-it-did-but-it-let-the-elderly-down-188338.

Saptoyo, Arianti, D., Rosi, dan Kurniawan, Rendika F. “Ini Perbedaan Aturan PPKM Level 1, 2, 3, dan 4.” KOMPAS.com. 31 Juli 2021. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 08.30 WIB, dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4.

Stossel, John. “Ron DeSantis – The FULL Interview on 2024, Donald Trump, COVID, the Border Crisis, Education & More”. YouTube. 23 Mei 2023. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, dari https://www.youtube.com/watch?v=_uGoWr1hspM.

Syahri, Khairun A., and Emir Yanwardhana. “PPKM Berjilid-Jilid, Pangkas Pekerja Skenario Pahit Pengusaha”. CNBC Indonesia. 21 Juli 2021. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721142316-4-262510/ppkm-berjilid-jilid-pangkas-pekerja-skenario-pahit-pengusaha.

Universitas Medan Area. “Pengaruh PPKM Terhadap UMKM Dan Strategi Bertahan Saat Pandemi”. Jurusan Manajemen Universitas Medan Utara. 1 Oktober 2021. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, dari https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/pengaruh-ppkm-terhadap-umkm-dan-strategi-bertahan-saat-pandemi/.

Wall Street journal. “Anthony Fauci Fesses Up”. Wsj.com. 11 Januari 2024. Diakses pada 12 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, dari. https://www.wsj.com/articles/anthony-fauci-covid-social-distancing-six-feet-rule-house-subcommittee-hearing-44289850.