Keputusan Memiliki Anak Ada Pada Siapa?

Seringkali keputusan untuk memiliki berapa anak dalam sebuah keluarga mendatangkan perdebatan. Tidak jarang keputusan ini melibatkan lebih banyak pihak daripada yang seharusnya. Mertua, orang tua, bahkan tetangga kerap merasa berhak menyampaikan harapan bahkan menentukan berapa anak yang harus dimiliki sebuah pasangan. Di Jambi, anak sering dimaknai bukan sekadar keturunan, melainkan simbol keberkahan, kebanggaan, dan kehormatan keluarga. Dalam pesta pernikahan, doa hampir selalu diakhiri dengan kalimat “semoga cepat diberi momongan.” Dalam budaya Melayu Jambi yang sarat adat dan religiusitas, perempuan kerap diposisikan sebagai penerus garis keturunan. Karena itu, pasangan tanpa anak kerap dianggap “belum lengkap” atau “tidak sempurna.” Tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari lingkungan sosial, membuat **keputusan personal perempuan sering kali terasa seperti urusan bersama.**

Namun, di tengah arus besar budaya pronatalis itu, muncul suara-suara berbeda. Fenomena berkeluarga tanpa anak (childfree), yang secara nasional mulai terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), juga hadir di Jambi. Menurut SUSENAS 2022, sekitar 8,2% perempuan menikah usia 15–49 tahun di Indonesia memilih tidak memiliki anak, naik dari 6,3% pada 2020. Angka ini memang kecil, tetapi cukup menandai adanya pergeseran pandangan, termasuk di wilayah yang masih kental tradisi seperti Jambi.

Dalam tulisan ini, penulis mewawancarai empat warga lokal untuk berbagi pandangannya mengenai situasi dilematis ini. Sebagai pemilik tubuh yang dapat mengandung dan akan menjalani proses melahirkan, seharusnya kita tidak mengesampingkan suara-suara mereka.

Pertama, penulis mewawancarai seorang guru sekolah dasar yang memutuskan untuk childfree karena alasan personal. Di usianya yang memasuki angka 30 tahun, *Fitri mengaku tumbuh dalam keluarga penuh konflik. Sehingga,sejak kecil ikut memikul tanggung jawab mengasuh adik-adiknya. Luka masa kecil itu membuatnya takut mengulang pola yang sama. “Saya takut mengulang luka itu pada anak saya nanti,” katanya. Bagi Fitri, childfree adalah bentuk perlindungan diri sekaligus upaya memutus siklus trauma antar generasi. Meski kerap mendapat pandangan sinis dari keluarga besar, ia memilih memberi makna hidupnya dengan mencurahkan kasih sayang kepada murid-muridnya,** percaya bahwa pengasuhan tak selalu lahir dari rahim, melainkan juga dari empati.

Saat penulis menemui salah satu warga lokal yang bekerja di industri kopi lokal bernama **Sinta*, keputusan serupa juga dipilih meskipun ada alasan yang berbeda. Baginya yang saat ini memasuki usia 27 tahun, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama.* Harga pangan di Jambi terus naik, sementara upah tak banyak berubah. Data Pluang (2023) menunjukkan bahwa biaya pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi bisa mencapai Rp 293 juta per anak. “Kalau saya tidak bisa menjamin kehidupan layak, lebih baik tidak punya anak,”* ujarnya. Keputusannya sering memicu obrolan tak nyaman dengan kerabat dan tetangga, tetapi Sinta memilih menahannya sambil fokus mengejar mimpinya membuka usaha sendiri.

Beralih pada cerita **Yuni* yang saat ini berusia 34 tahun dan bekerja sebagai pegawai bank, memutuskan childfree karena alasan karier dan identitas diri. Dengan pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi, ia merasa sulit membagi fokus antara peran sebagai ibu dan profesional. “Kalau saya memaksa dua-duanya, justru saya tidak akan bahagia,” katanya. Pilihannya kerap dipandang menyimpang oleh masyarakat yang masih memaknai perempuan ideal sebagai “istri sekaligus ibu.” Namun, bagi Yuni, childfree adalah keberanian untuk setia pada dirinya sendiri, bukan bentuk penolakan terhadap pernikahan atau keluarga.**

Terakhir, ada **Hani yang merupakan seorang aktivis lingkungan, memilih childfree* karena alasan ekologis.* Di usianya yang telah masuk ke angka 26 tahun, berpendapat bahwa pertambahan populasi manusia berkontribusi besar pada krisis iklim. “Kalau saya tidak bisa menjaga bumi untuk generasi berikutnya, lebih baik saya tidak menambah populasi. Selain itu, saya tidak mau ‘create another me’ seperti itu,” tegasnya. Bagi Hani, childfree* adalah sikap kepedulian terhadap keberlanjutan bumi. Di tengah ancaman banjir, kebakaran lahan, dan penurunan kualitas udara yang sering terjadi di Jambi, ia melihat keputusannya sebagai bentuk solidaritas terhadap generasi mendatang.

Pemikiran segelintir perempuan-perempuan di Jambi mengenai pendapat personal mereka tentang childfree bukanlah ajakan atau kampanye untuk mengikuti keputusan ini. Kisah keempat perempuan ini memperlihatkan bahwa childfree di Jambi lahir dari ragam pertimbangan: trauma personal, beban ekonomi, orientasi karier, hingga kesadaran ekologis. Mereka menegosiasikan norma pronatalis dengan cara berbeda. Kompleksitas ini membuka pertanyaan tentang bagaimana isu otoritas tubuh perempuan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Apakah keputusan semacam ini sepenuhnya lahir dari kehendak bebas, atau justru terbentuk melalui interaksi dengan nilai-nilai sosial dan struktur yang melingkupinya? Dalam konteks budaya Melayu di Jambi yang menjunjung tinggi garis keturunan, pilihan untuk childfree bisa dipandang sebagai bentuk negosiasi, bukan sekadar penolakan. Maka, pertanyaan yang muncul bukanlah soal benar atau salahnya pilihan, melainkan bagaimana perempuan menavigasi batas antara keinginan personal dan tuntutan lingkungan yang kerap memengaruhi arah hidup mereka?

*Fitri, Sinta, Yuni dan Hani adalah nama samaran untuk melindungi identitas narasumber

**artikel ini adalah kontribusi dari relawan sustainHER yang bernama Barokatun Nikmah