SEPTEMBER HITAM 2025: BEM FH USM Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM

September Hitam 2025 di depan Gor USM Prof. Sudarto, S.H. Kamis (25/09/2025). (LPM OPTIMUS/Reino)

LPM OPTIMUS — Universitas Semarang, 25 September 2025 . Aksi September Hitam kembali digelar tahun ini, sebagai upaya mahasiswa USM untuk mengingatkan publik terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini masih belum terselesaikan.

Dalam wawancara bersama Fauzan, Gubernur BEM Fakultas Hukum USM, menegaskan bahwa gerakan ini penting untuk mengingatkan kembali publik serta menuntut keadilan terhadap apa yang terjadi pada korban pelanggaran HAM.

Orasi oleh Ketua BEM Fakultas Hukum USM Fauzan Ikhlasul Ammar Andira. (LPM OPTIMUS/Reino)

Hingga saat ini aksi-aksi simbolik seperti September Hitam maupun Kamisan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kebijakan negara. “Sebetulnya, aksi-aksi itu tidak ada yang benar-benar berdampak sesuai ekspektasi. Contohnya kasus Munir yang sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, tapi sampai sekarang belum diusut tuntas. Namun kita akan terus melawan dan mengusung kegiatan hingga keadilan tercapai,” ujarnya.

Terkait kondisi demokrasi, Fauzan menilai ruang kritik masyarakat sejatinya tetap ada karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E yang berisi tentang, setiap orang diberi kebebasan berpendapat di muka umum. Namun, ia menekankan bahwa praktik di lapangan berbeda. “Ruang kritik secara materil memang bebas, tapi secara formil kita tahu ada batasan yang dilakukan. Respon pemerintah terhadap kritik juga sering kali tidak sesuai dengan harapan,” katanya.

Ia berharap gerakan ini bisa diperluas ke berbagai daerah, bahkan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes maupun perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain itu, Fauzan menekankan pesan politik dan moral dari aksi ini, yakni menuntut pemerintah bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM.

Menutup pernyataannya, Fauzan kembali menegaskan tuntutan utama gerakan mahasiswa. “Usut tuntas kasus Munir, usut tuntas pelanggaran HAM, dan hentikan pembatasan ruang demokrasi yang kerap terjadi dalam setiap aksi,” tegasnya.