Arianespace, SpaceX, dan Krisis Identitas Hukum Antariksa

“Liability Convention 1972 ditulis dengan asumsi sederhananya: yang meluncurkan roket ke luar angkasa adalah negara. Lima dekade kemudian, asumsi itu runtuh dan tidak ada yang menggantikannya”

Launching State yang Sudah Tidak Ada

Dalam Pasal I Liability Convention 1972 berisi definisi-definisi yang menjadi dasar dari seluruh rezim pertanggungjawaban dalam konvensi ini, diantaranya: Damage (Kerugian), dimaksudkan sebagai hilangnya nyawa, cedera fisik, atau gangguan kesehatan lainnya; atau kehilangan/kerusakan properti milik negara, orang (baik natural maupun juridical/badan hukum), atau properti organisasi antar-pemerintah internasional. Launching (Peluncuran), mencakup juga attempted launching (percobaan peluncuran) jadi tidak harus berhasil mencapai titik orbit untuk terkena konvensi ini. Kemudian Launching state (negara peluncur) yang memiliki dua kategori, yaitu negara yang meluncurkan atau memerintahkan peluncuran objek antariksa atau negara dari wilayah atau fasilitasnya objek antariksa itu diluncurkan. Dan terakhir space object (objek antariksa) yang termasuk komponen-komponen objek antariksa serta kendaraan peluncur (launch vehicle) dan bagian-bagiannya.

Konvensi ini mendefinisikan launching state sebagai negara yang meluncurkan atau memesan peluncuran objek ke luar angkasa, dan negara yang wilayah atau fasilitasnya digunakan untuk meluncurkan objek tersebut. Ada empat kategori yang bisa masuk sebagai launching state:

1. Negara yang meluncurkan (the state which launches)
2. Negara yang memesan peluncuran (procures the launching)
3. Negara yang wilayahnya digunakan untuk peluncuran (territory)
4. Negara yang fasilitasnya digunakan untuk peluncuran (facility)

Setiap objek antariksa bisa terikat pada minimal satu negara, dan seringkali lebih dari satu. Konsep ini nampak sederhana dan cerdik, tapi dalam praktiknya sebenarnya jauh lebih rumit, terutama di era sekarang peluncuran komersial multi-aktor.

Kalau ada lebih dari satu launching state dalam satu peluncuran (misalnya:perusahaan AS meluncur dari fasilitas Prancis di Guyana membawa satelit negara ketiga), negara-negara peluncur tersebut bertanggung jawab secara bersama dan sendiri-sendiri (jointly and severally liable) atas kerusakan yang ditimbulkan, termasuk dalam kasus peluncuran bersama yang melibatkan negara ketiga.

Kasus Konkret: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Satu peluncuran modern bisa dengan mudah memicu keempat kategori sekaligus dengan negara yang berbeda-beda: negara tempat perusahaan terdaftar, negara tempat fasilitas berada, dan negara-negara pemilik masing-masing muatan dalam satu rideshare. Artinya satu peluncuran bisa punya 35 launching state sekaligus — ini bukan cuma isu teoretis, tapi memiliki konsekuensi struktural dari definisi 1972 yang ditulis untuk dunia dengan sedikit aktor.

Studi kasus: SpaceX Transporter-16

Untuk memahami betapa jauhnya jarak asumsi 1972 dan realitas hari ini, mari bayangkan skenario berikut, dibangun dari misi nyata yang benar-benar terjadi.

Dalam satu peluncuran, Falcon 9 membawa muatan sebanyak 119 sekaligus ke orbit sunsynchronous rendah dari Vencenberg Space Force Base, California. Dari muatan sebanyak itu, sub-kontraktor SEOPS Space saja membawa muatan yang berasal dari 13 negara berbeda — termasuk Kanada, Prancis, Malaysia, Nepal, Norwegia, Rumania, Skotlandia, Spanyol, Swiss, dan Taiwan. Sementara integrator lain, Exolaunch, memasilitasi akses peluncuran untuk lebih dari 25 klien komersial, institusi, dan pemerintah dari Amerika Serikat, Inggris, Bulgaria, Prancis, Finlandia, Yunani, Italia, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki.

Lapisan aktor dalam satu peluncuran:

1. Negara peluncur/fasilitas — AS (roket Falcon 9, diluncurkan dari pangkalan AS)
2. Perusahaan peluncur — SpaceX (swasta, terdaftar di AS)
3. Integrator rideshare — Exolaunch (Jerman), SEOPS (Texas, AS), D-Orbit (Italia) — perusahaan pihak ketiga yang memesan slot peluncuran untuk klien mereka.
4. Pemilik muatan akhir — belasan negara berbeda, dari lembaga pemerintah (DLR Jerman untuk kamera SpaceMast) sampai perusahaan swasta (Satellogic, OHB Sweden, Qubitrium)

Konvensi 1972 memang mengantisipasi kemungkinan lebih dari satu launching state — dengan mekanisme jointly and severally liable, tanggung jawab bersama dan sendiri-sendiri Tapi mekanisme ini dirancang untuk skenario dua atau tiga negara yang terlibat dalam satu peluncuran, bukan untuk realitas rideshare modern which is belasan negara bisa terlibat sekaligus, sebagian besar di antaranya bahkan tidak tahu-menahu siapa “tetangga” muatan mereka dalam roket yang sama.

Untungnya,sampai tulisan ini dibuat, belum ada insiden yang nyata dari misi rideshare ini yang benar-benar diuji melalui mekanisme Liability Convention. Tapi ketiadaan kasus bukan berarti ketiadaan risiko, ia lebih mencerminkan bahwa rezim hukum ini belum pernah benar-benar diuji oleh dunia yang ia coba atur.

SpaceX: Ketika Perusahaan Swasta Lebih Besar dari Banyak Badan Antariksa Negara

Sepanjang 2025 sebuah perusahaan swasta SpaceX meluncurukan roket lebih sering dari gabungan seluruh negara lain di dunia ini. Dunia mencatat rekor baru dengan total 315 upaya peluncuran orbital di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut SpaceX sendiri bertanggung jawab atas 165 peluncuran. Lebih dari separuh total global, dan lebih banyak dari gabungan seluruh negara lain di dunia sekaligus.

Sebagai perbandingan: China, yang menempati posisi kedua sebagai negara peluncur terbanyak, hanya mencatat 92 peluncuran lewat gabungan berbagai operator negara dan swastanya. Rusia lewat Roscosmos ada di posisi ketiga dengan 17 peluncuran, disusul Eropa dengan 8 peluncuran gabungan (Ariane 6, Vega C, dan debut Spectrum dari Isar Aerospace)

Angka ini menjadi lebih tajam kalau dilihat dari massa yang dibawa ke orbit, bukan cuma jumlah peluncuran. Menurut dokumen S-1 milik SpaceX, perusahan ini membawa 2.213 metrik ton muatan ke orbit sepanjang 2025, ada lebih dari 80 persen dari total mass-to-orbit dunia. Pembanding terdekatnya, CASC (badan antariksa China), hanya membawa sekitar 12 persen dari total yang dicapai SpaceX.

Dengan kata lain, perusahaan swasta kini mengendalikan akses fisik ke luar angkasa lebih besar dari gabungan seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara dengan program antariksa yang sudah berjalan puluhan tahun seperti Rusia dan negara-negara Eropa.

Bukan hanya statistik yang menarik, tapi juga masalah struktural

Rezim hukum antariksa 1967–1979 dibangun dengan asumsi negara sebagai aktor dominan, dengan perusahaan swasta sebagai pemain pinggiran yang tunduk pada otoritas negara. Realitas 2025 membalik asumsi tersebut: kapasitas fisik untuk mengakses ke luar angkasa kini lebih besar di tangan satu perusahaan swasta daripada di tangan hampir semua negara berdaulat di dunia.

Implikasinya bukan cuma soal siapa yang untung secara komersial — tapi soal siapa yang punya daya tawar nyata ketika negara-negara lain butuh akses ke orbit, dan siapa yang secara de facto menentukan kecepatan serta arah eksplorasi antariksa global.

Ironi terbesarnya: secara hukum, SpaceX tetaplah entitas yag tunduk pada otorisasi negara (FAA-AST). Tetapi secara kekuatan riil, dominasinya membuat pertanyaan “siapa yang sebenarnya berkuasa atas akses ke luar angkasa” semakin sulit dijawab hanya dengan menunjuk pada institusi negara.

Arianespace: Ketika “Swasta” Ternyata Masih Setengah Negara

Kalau SpaceX adalah wajah paling murni dari kapitalisme antariksa, Arianespace adalah kebalikannya: perusahaan yang secara hukum “swasta”, tapi lahir, dibesarkan, dan hingga saat ini masih terikat pada negara.

Arianespace didirikan pada 26 Maret 1980, dan menyandang gelar sebagai perusahaan transportasi antariksa swasta pertama di dunia. Pada masa awal berdirinya, pemegang saham terbesarnya ialah CNES (badan antariksa nasional Prancis), dengan kepemilikan sekitar 34 persen, disusul oleh perusahaan-perusahaan dirgantara Prancis dan Jerman lainnya.

Struktur kepemilikan ini berubah signifikan pada 2016, ketika CNES menjual sahamnya kepada Airbus Safran Launchers (sekarang Arianegrup), menaikkan kepemilikan swasta murni menjadi 74 persen. Hari ini, Arianespace adalah anak perusahaan yang 100 persen dimiliki oleh Arianegrup — sebuah perusahaan yang sahamnya sendiri dimiliki 50–50 oleh Airbus dan Safran, dua raksasa dirgantara Eropa.

Di atas kertas, ini nampak seperti privatisasi penuh, negara keluar, swasta masuk. Tapi pada kenyataannya jauh lebih rumit. Presiden CNES saat penjualan saham itu menegaskan bahwa pemerintah Prancis tetap mempertahankan peran pengawasan yang kuat atas Arianespace, meski sudah melepas kepemilikan sahamnya.

Lebih jauh lagi, Arianespace beroperasi dari fasilitas milik negara: Guiana Space Centre di Kourou — fasilitas yang menjadi warisan langsung dari kebutuhan strategis Prancis pasca-dekolonisasi Aljazair. Roket Ariane sendiri lahir dari inisiatif sembilan pemerintah Eropa lewat European Space Agency (ESA) pada akhir 1970-an, dengan sebagian besar biaya pengembangan awal ditanggung langsung oleh pemerintah Prancis.

Kenapa ini jadi kontras penting pada penjelasan sebelumnya?

Kalau SpaceX menunjukkan bagaimana kapasitas negara bisa dikalahkan telak oleh perusahaan swasta murni, Airanespace menunjukkan sesuatu yang berbeda: kategori swasta itu sendiri bukan biner, melainkan ada spektrum panjang antara negara dan swasta, sedangkan Arianespace berada di titik yang sangat berbeda dari SpaceX — meskipun dua-duanya disebut “perusahaan komersial” dalam laporan industri.

Konsekuensi langsung terhadap pertanyaan liability yang samar. Kalau roket Arianespace gagal dan menimbulkan kerusakan, launching state-nya jelas: Prancis, lewat fasilitas Kourou yang dimilikinya. Tapi siapa yang menanggung klaim finansial di baliknya (negara Prancis, Arianegrup, atau kombinasi keduanya lewat mekanisme asuransi) adalah pertanyaan yang lebih kabur ketika perusahaan yang beroperasi punya struktur kepemilikan berlapis seperti ini. Struktur korporat seperti ini cenderung tidak statis, apalagi di industri yang sedang berkonsolidasi menghadapi tekanan kompetitif dari SpaceX.

Menjawab “Krisis Identitas Hukum Antariksa”

Jadi, benarkah rezim hukum antariksa sedang mengalami krisis identitas? Jawabannya: ya, tapi bukan karena hukumnya rusak, melainkan karena kategorinya sudah tidak lagi mencerminkan realitas yang diaturnya.

Liability Convention 1972 dibangun di atas satu asumsi sederhana: dunia antariksa adalah dunia negara Launching state jelas siapa, karena hanya negara yang punya kapasitas meluncurkan roket. Swasta hampir tidak relevan dibahas, karena praktis tidak ada aktor swasta yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

Kasus mengenai SpaceX dan Arianespace menunjukkan dua wajah berbeda dari keruntuhan asumsi itu. SpaceX membuktikan bahwa kapasitas negara bisa dikalahkan telak oleh satu perusahaan swasta murni, bukan hanya bersaing, tapi mendominasi lebih dari 80 persen mass-to-orbit dunia. Sedangkan Arianespace membuktikan sesuatu yang berbeda: bahkan kategori swasta itu sendiri tidak pernah benar-benar bersih dari negara, ia cuma bergeser posisi di sepanjang spektrum kepemilikan dan kontrol, dari 34 persen milik CNES pada 1980 menjadi 100 persen anak perusahaan ArianeGroup hari ini, tanpa pernah benar-benar lepas dari pengawasan negara Prancis.

Di sinilah krisis identitas itu sebenarnya terjadi: bukan pada satu perusahaan atau satu negara, tetapi pada kategori hukum “launching state” itu sendiri. Kategori itu dirancang untuk membedakan dua dunia yang jelas — negara vs bukan negara. Tapi realitas 2020-an menunjukkan spektrum yang jauh lebih kabur: ada SpaceX yang secara struktur benar-benar swasta tapi secara skala melampaui kapasitas hampir semua negara; ada Arianespace yang struktur “swasta” tapi secara substansi tetap terikat erat pada negara; dan ada integrator rideshare seperti Exolaunch yang memesan slot peluncuran untuk belasan klien dari negara berbeda sekaligus dalam satu roket.

Hukum yang dirancang untuk membedakan dua kategori ini harus menangani sebuah gradasi. Dan gradasi tidak bisa diselesaikan dengan definisi biner yang ditulis lima dekade lalu.

Kenapa Regulator Kewalahan?

Proses lisensinya — safety review, policy review, payload review, environmental review, financial responsibility — dirancang dengan asumsi satu operator, satu misi, satu payload utama per aplikasi.

Realitas rideshare modern membalik asumsi itu. Satu aplikasi lisensi untuk misi seperti Transporter-16 harus mengakomodasi 119 payload sekaligus, dari puluhan klien berbeda, dengan profil risiko yang tidak seragam.

Payload review yang idealnya menilai satu muatan secara mendalam kini harus memproses puluhan muatan sekaligus dalam satu siklus evaluasi, masing-masing berpotensi punya isu berbeda soal material berbahaya, rencana disposal, atau sensitivitas ekspor.

Financial responsibility atau bukti asuransi berbasis maximum probable loss, juga lebih rumit untuk dihitung ketika kegagalan satu muatan bisa berdampak pada muatan lain dalam roket yang sama, sementara masing-masing muatan punya pemilik dan yurisdiksi berbeda.

Regulator tidak didesain ulang untuk menangani kompleksitas ini. Yang terjadi adalah penambalan prosedural: proses lama tetap dipakai, hanya diperluas cakupannya untuk menampung lebih banyak aktor, bukan dirombak untuk mencerminkan realitas baru. Ini merupakan bukti konkret bahwa krisis identitas hukum bukan hanya persoalan definisi di atas kertas, tapi persoalan yang sudah membebani kerja regulator sehari-hari.

Razim hukum antariksa hari ini berdiri di atas fondasi yang ditulis untuk dunia yang sudah tidak ada, dunia yang di mana negara adalah satu-satunya aktor yang relevan di luar angkasa. SpaceX dan Arianespace, dengan cara yang berbeda, kini membuktikan bahwa fondasi itu retak: satu menunjukkan swasta bisa mengalahkan negara, satu lagi menunjukkan swasta tidak pernah benar-benar berhenti jadi negara. Regulator yang seharusnya menjembatani keduanya justru masih bekerja dengan alat yang dirancang untuk dunia yang lebih sederhana.

Krisis ini tidak akan selesai dengan menunggu, ia akan selesai kalau dunia memilih menulis ulang definisi launching state, atau terus menambal sistem lama hingga benar-benar gagal menampung kompleksitas yang terus tumbuh.

connectingglobaldiplomacytothecelestialbodies #celestialpolicyprincess