Strategi Pemerintah untuk Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan APBN 2020

Alokasi belanja negara untuk 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. 2020 menjadi tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan alokasi sebanyak Rp909,6 triliun untuk 87 kementrian/lembaga (KL), sementara Rp856,9 triliun dianggarkan untuk daerah dan dana desa. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis bagi pemerintah, terutama bagi pembangunan nasional; termasuk inovasi & penguatan kualitas SDM. Untuk itu Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) membuka diskusi bertema Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020, di gedung Kominfo-Jakarta, Kamis, 14 November 2019 lalu, yang menghadirkan sebagai narasumber Dirjen Anggaran Keuangan Askolani & Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar.

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk kembali menekan belanja barang pada tahun depan sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 akan lebih efisien dan efektif lagi. Kamis lalu di Istana Negara, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada 12 K/L dan seluruh gubernur.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani

Demikian disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020”, bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Kamis (14/11/2019). “Kita semakin menguatkan dan memantapkan untuk efisiensi dan efektivitas daripada sisi belanja. Pertama kita kendalikan belanja barang, misalnya untuk operasional, perjalanan dinas, honor, konsinyering, bangun gedung, beli mobil, dari awal sudah kita hemat sesuai arahan Presiden dan itu kemudian diminta dilanjutkan di 2020,” jelasnya.

Selain pengendalian belanja barang, kata Askolani, Presiden juga memberikan sejumlah arahan agar penggunaan APBN 2020 semakin efisien dan efektif. Pertama adalah melakukan pelelangan proyek lebih cepat. Bahkan, jika bisa dilakukan mulai dari sekarang sehingga bisa dieksekusi pada Januari 2020. “Jangan dilakukan dari Januari (2020), harusnya dari sekarang (lelang) sudah dilakukan karena di PP Pengadaan Barang kita dimungkinkan untuk lelang dini. Kalau lelang dari sekarang maka bisa dieksekusi Januari. Kalau lelang Januari, eksekusi bisa bulan 2, 3, 4, dan bisa menghambat spending di 2020,” tuturnya.

Arahan kedua, Presiden berpesan bahwa yang penting bukanlah belanjanya, tapi efektivitasnya, belanja itu harus nyata jadi barang dan bermanfaat bagi masyarakat. “Jangan belanja habis kemudian barangnya tidak guna. Itu Presiden tidak mau. Belanja itu harus punya nilai tambah. Makanya Ibu Menteri Keuangan mengingatkan bahwa setiap Rupiah, uang pajak, uang dari rakyat harus betul-betul berguna dan kembali kepada masyarakat,” jelas Askolani.

Terakhir, menurut Askolani, Presiden menekankan pada pengutanan sinergi antar-instansi pemerintah. Sebab, jika masing-masing K/L dan pemerintah daerah jalan sendirian dalam sebuah proyek maka bisa terjadi inefisiensi dan duplikasi anggaran. “Presiden mencontohkan membangun Labuan Bajo harus lintas intistusi pengerjaannya. PU membangun jalan, (Kementrian) Perhuhubungan membangun bandara, pemda mengurus pembebasan tanah, (Kementrian) Pariwisata urusan promosi. Kalau tidak sinergi dan jalan masingmasing, Labuan Bajo tidak akan selesai efektif dan kemungkinan anggarannya tidak efisien,” terangnya.

Selain itu, Kementerian Ketenakerjaan (Kemenaker) memastikan akan mendorong semaksimal mungkin agar angkatan tenaga kerja sebanyak mungkin bisa diserap oleh pasar tenaga kerja maupun membangun kewirausahaan melalui pelatihan vokasi. “Tadi Pak Presiden menekankan bahwa dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM), beliau akan memonitor langsung dan mengendalikan memastikan bahwa program itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sekadar latihan, sertifikatnya jangan abal-abal. Harus diuji kompetensinya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker Khairul Anwar. — Sekjen Kemenaker mengingatkan bahwa pihaknya bukan berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyakarat Indonesia. Tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat agar bisa memperoleh pekerjaan, salah satunya dengan memberikan informasi terkait ketenagakerjaan dan menyiapkan pencari kerja dan tenaga kerja Indonesia.

Sekjen Kemenaker, Khairul Anwar, dalam FMB9

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah senantiasa mendukung kegiatan dunia usaha supaya maju. Dukungan itu diberikan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membuat akses sekolah yang cukup juga memberikan dukungan beasiswa. Lalu, sambung dia, vokasi untuk melatih kemampuan. “Vokasi di tahun depan akan semakin banyak. Ini kemudian akan menciptakan ekonomi-ekonomi baru yang mendukung investasi. Dengan bantuan sosial PKH, subsidi, perumahan, BOS, dan kesehatan, itu semua akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Untuk kemudian mampu dengan kreatif menciptakan lapangan kerja. Ujungnya tentu saja, Indonesia maju sampai ke pelosok,” katanya.

Dengan semua itu upaya tersebut, Askolani mengingatkan tantangan yang ada, yakni bagaimana menjaga agar belanja itu betul-betul efektif. Sehingga, kata dia, akan bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, yang mana itu memang menjadi target jangka pendek pemerintah.

Ikuti diskusi FMB 9 yang membahas pelbagai isu & kebijakan pemerintah secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).

Originally published at https://movieatersid.wordpress.com on November 15, 2019.