OPINI FUADI

Jabatan Bisa Diberi, Rasa Hormat Harus Diusahakan

#133-[56]: Ketika Wakil Menteri Diabaikan Saat Sidak

Photo by Rafaela Biazi on Unsplash

Beberapa hari ke belakang, kegiatan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menarik perhatian saya. Dua kali dia diberitakan melakukan inspeksi mendadak (sidak), yaitu di Surabaya dan Pekanbaru. Kedatangannya untuk menindaklanjuti aduan penahanan ijazah karyawan yang telah mengundurkan diri.

Saya tidak hendak membahas aspek hukum dari penahanan ijazah atau hasil dari sidak tersebut. Yang justru menarik perhatian saya adalah bagaimana seorang pejabat negara setingkat wakil menteri bisa terlihat “tidak dianggap” oleh pihak perusahaan, walaupun beliau datang lengkap beserta segala atribut jabatan, rombongan pejabat daerah, dan sorotan media.

Belum bergabung di Medium? Lanjutkan membaca di sini.

Penampilan beliau saat sidak di Surabaya sebenarnya sangat mencolok. Beliau mengenakan pakaian dinas upacara (PDU), lengkap dengan tanda pangkat kehormatan yang umumnya hanya digunakan saat upacara besar seperti 17 Agustus.

Kebetulan sidak itu memang dilaksanakan tanggal 17 April 2025. Mungkin saja beliau baru saja menghadiri upacara tertentu di Surabaya. Namun, sepengalaman saya, kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan setiap tanggal 17 bukan berupa upacara melainkan apel bertajuk Apel Hari Kesadaran Nasional. Itu pun tidak semua instansi melaksanakan itu.

Artinya kegiatan beliau sepertinya bukan upacara lengkap yang harus dilengkapi dengan mengenakan semua atribut kehormatan. Pun, apabila memang pada hari itu dilaksanakan upacara, selesai kegiatan itu pakaian dinas yang dikenakan seharusnya berganti menjadi pakaian dinas yang lebih fungsional.

Sidak Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Surabaya. Sumber: Kompas.com

Beliau dan tim melakukan kunjungan lapangan, maka seharusnya pakaian yang digunakan adalah pakaian dinas lapangan (PDL). Toh, staf yang mendampinginya—seperti tampak pada gambar di atas—mengenakan pakaian dinas lapangan. Seharusnya beliau selaku Wamen juga mengenakan pakaian serupa atau pakaian lain yang lebih fungsional, bukan memakai PDU terus-terusan.

Dari situ, saya menangkap kesan bahwa beliau ingin menunjukkan dengan jelas siapa dirinya di hadapan orang-orang yang akan beliau sidak. Ini menjadi penting bagi beliau untuk menegaskan dan membedakan kedudukan beliau dengan timnya, maupun dengan perwakilan perusahaan yang disidak.

Berbeda dengan saat di Surabaya, di Pekanbaru beliau mengenakan PDL layaknya pegawai Kemnaker lainnya. Seragam itu dilengkapi bordiran nama, atribut dan—yang tak kalah penting—tulisan Wamen di dada kiri. Untuk membedakan dengan staf Kemnaker yang lain, beliau memakai aksesoris adat setempat di kepalanya.

Sidak Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Pekanbaru. Sumber: Kompas.com

Sayangnya, seragam dan atribut itu pun tidak berhasil mengesankan pihak yang disidak. Salah satu staf perusahaan diajak berbicara beliau justru asyik bermain ponsel dan staf lainnya tetap melanjutkan rutinitas pekerjaan.

Beliau bahkan sampai harus meninggikan suara, “Mas, saya Wakil Menteri!”, untuk menarik perhatian pihak lawan bicara. Dari video yang beredar, terdengar pula suara dari rombongan, yang mengingatkan agar pihak perusahaan menghormati orang yang sedang berbicara.

Situasi serupa, dengan kesan sama-sama tidak menghormati keberadaan dan kedatangan Wakil Menteri itu, sebelumnya juga terjadi saat sidak di Surabaya. Walaupun mengenakan PDU lengkap dengan segala simbol kehormatan, beliau hanya diterima lewat pintu samping.

Dialog dengan pemilik perusahaan berlangsung dingin, tegang dan nyaris tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Perusahaan ini memang sebelumnya sudah disidak oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Lebih parah dari sang Wakil Menteri, Wakil Walikota Surabaya ini malah tidak diizinkan masuk ruangan.

Dari dua kejadian ini, kita bisa mempelajari satu hal penting, bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa didapatkan melalui jabatan dan seragam. Hormat bukan efek otomatis dari jabatan “Wakil Menteri” yang ditunjukkan dan diserukan, apalagi jika jabatan itu masih dipandang sebagai produk dari transaksi politik, bukan hasil dari rekam jejak dan kapasitas.

Wakil Menteri Tenaga Kerja yang sekarang, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan eks buzzer dan relawan politik. Saat masa-masa kampanye, beliau sangat aktif berdebat di televisi. Argumen beliau dalam debat kadang juga khas buzzer, kencang tapi kurang berisi.

Sebagian orang memandang jabatan yang beliau emban saat ini adalah semacam “balas jasa.” Sangat wajar jika publik bersikap dingin dan bahkan apatis kepadanya. Legitimasi yang dibangun hanya di atas loyalitas politik memang tak mudah menghasilkan respek yang tulus.

Dari peristiwa itu kita bisa semakin memahami bahwa seragam tidak selalu mengundang penghormatan. Seragam justru kadang malah menciptakan jarak. Lihat saja misalnya dalam hubungan kita sebagai warga sipil dengan polisi. Kita cenderung menghindari untuk berurusan dengan polisi. Penyebabnya bukan karena hormat atau segan tapi cenderung karena takut dan rasa takut tentu saja bukanlah bentuk tertinggi dari hormat.

Ada yang bilang bahwa pakaian membuat orang dihormati. Atas pernyataan itu, saya tidak sepenuhnya setuju. Pakaian hanya akan membuat orang terlihat dihormati. Penghormatan yang tumbuh dari hati adalah penghormatan yang didapat dari karakter dan rekam jejak orang tersebut. Tanpa itu, semua simbol hanyalah ornamen kosong.

Jika seorang Wakil Menteri harus berteriak, “Saya Wakil Menteri,” agar didengarkan, barangkali kita memang sedang mengalami krisis. Kita tidak sekadar sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah, tapi juga krisis dari makna penghormatan itu sendiri.

Hormat tidak hadir karena kita ingin dihormati, melainkan karena orang lain merasa kita pantas untuk dihormati. Rasa hormat tumbuh dari pengamatan terhadap integritas, kerja nyata, dan keteladanan, bukan dari seruan lantang atau atribut yang dikenakan. Semakin seseorang menuntut dihormati, justru semakin tampak bahwa ia belum benar-benar layak untuk dihormati.

Jabatan adalah jalan untuk membuka pintu. Cara kita mendapatkan jabatan dan perilaku kita saat menduduki jabatan akan menentukan apakah kita akan disambut dengan hormat atau hanya dipandangi dengan tatapan kosong saat berinteraksi dengan orang lain.