Aliansi Jurnalis Independen: Perlawanan Rezim Otoriter Orde Baru

Sejarah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir dari rahim jurnalis yang bersatu ketika memperjuangkan nasibnya melawan kebebasan pers yang dikekang.

Pada 21 Juli 1994, terjadi pembredelan besar-besaran oleh pemerintah terhadap Tempo, Detik, dan para editor. Alasannya hingga kini tidaklah jelas. Namun demikian, Tempo menduga hal tersebut dilakukan karena narasi yang disuguhkan dalam majalah atau surat kabar mereka mengarah kepada pembongkaran kebobrokan pemerintahan Orde Baru.

Ini bukanlah pembredelan media pertama pada masa itu, tetapi dampaknya sangat luas. Pembredelan tersebut melahirkan perlawanan yang besar dan panjang dengan melibatkan banyak orang, seperti pewarta, akademisi, aktivis, mahasiswa, budayawan, seniman, intelektual, dan lain-lain.

Perlawanan rezim otoriter yang mengekang kebebasan pers pecah di Jakarta pada 27 Juni 1994. Saat itu, 400 orang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan Departemen Penerangan. Sayangnya, aksi tersebut memakan korban yang banyak dan parah. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta pun pecah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekitar 300 jurnalis, mahasiswa, dan elemen lainnya.

Di samping itu, di PWI Pusat, Kebon Sirih, para jurnalis sebanyak 150 orang membawa petisi yang telah ditandatangani oleh 367 jurnalis. Mereka mendesak Menteri Penerangan Harmoko untuk mencabut tindakan pembredelan terhadap media. Namun, yang menanggapinya adalah Sekjen PWI Pusat dan bukan Menteri Penerangan secara langsung. Oleh Sekjen PWI Pusat, mereka dijanjikan tuntutannya akan disampaikan kepada Menteri Penerangan Harmoko.

Waktu berlalu, para jurnalis masih mengadu nasibnya dan menagih janji Sekjen PWI Pusat. Pada 5 Juli 1994, sekitar 100 jurnalis kembali mengunjungi PWI Pusat untuk meminta kepastian terhadap tuntutannya. Seolah janji hanya sebatas ucapan penenang dan pembubar massa, Ketua PWI Pusat Sofyan Lubis mengatakan belum bisa menemui Harmoko.

Alasannya klise: Pak Menteri sibuk.

Tak kunjung mendapatkan harapan dari PWI Pusat, massa aksi merasa PWI terus-menerus membela penguasa hingga mengorbankan jurnalis. Oleh karenanya, massa memutuskan akan membuat organisasi sendiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada 6–7 Agustus 1994, sekitar 150 jurnalis berhimpun di Desa Sirnagalih, Megamendung, Bogor. Tujuan awalnya adalah melakukan konsolidasi. Kemudian, wacana mereka berkembang pesat hingga memunculkan ide untuk membentuk organisasi jurnalis yang tidak mengekor kepada penguasa.

Setelah melakukan diskusi dan melewati perdebatan akan hal-hal mendasar, tercetuslah nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 7 Agustus 1994. AJI mendeklarasikan diri untuk penolakan pengekangan pers, penyelewengan Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi wadah tunggal. Pernyataan tersebut diteken oleh 56 orang pada tanggal yang sama.

Dalam perkembangannya, AJI dianggap subversif. Pada 17 Maret 1995, PWI melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang juga teraliansi sebagai anggota AJI. Tentu saja itu menunjukkan perbedaan gerakan dan keberpihakan. Hal ini turut menunjukkan bahwa pergerakan PWI dengan AJI bertolak belakang yang juga berarti pergerakan pemerintah dengan AJI berlawanan arah.

13 orang dipecat oleh PWI. Mereka di antaranya adalah Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Toriq Hadad, Eros Djarot, Stanley Adi Prasetyo, dan P. Hasudungan Sirait.

Tindakan untuk melawan rezim tentu saja butuh perjuangan besar. Salah satu hal yang dilakukan AJI adalah menerbitkan sebuah majalah berisi pencerdasan politik kepada masyarakat. Informasi yang menghiasi majalah mereka dalam setiap terbitannya tentulah berbau tindakan-tindakan pemerintahan Orde Baru yang perlu diawasi.

Melalui majalah ini — yang namanya adalah Majalah FOWI (Forum Wartawan Indonesia), AJI melakukan tugas pokoknya sebagai pers, yakni melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Majalah tersebut pada mulanya diproduksi di Bandung dan kemudian dikirimkan di Jakarta untuk diedarkan.