Bosnia dan Herzegovina: Kompromi yang Tak Pernah Selesai

Salah satu sudut kota Sarajevo. (Ron Haviv/VII)

Pernah membayangkan bagaimana jika sebuah negara dipimpin oleh tiga presiden sekaligus?

Ya, itu benar-benar terjadi di Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara di Semenanjung Balkan yang pernah menjadi saksi dari salah satu tragedi paling menyayat di Eropa setelah Perang Dunia II.

Mundur ke tahun-tahun ketika Yugoslavia berjaya, wilayah mereka terhampar luas di Eropa Tenggara meliputi enam negara modern saat ini: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Serta ada dua provinsi otonom: Kosovo dan Vojvodina.

Peta Yugoslavia tahun 1991. (ICTY)

Meskipun sama-sama berakar bangsa Slavia Selatan, latar belakang etnis mereka dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi politik dan budaya yang dibawa oleh kekaisaran besar di era sebelumnya: Bizantium (membawa pengaruh Kristen Ortodoks), Ottoman (membawa pengaruh Islam), hingga Austria-Hungaria (membawa pengaruh Katolik).

Namun di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, Yugoslavia menjelma menjadi kekuatan besar. Semboyan "Bratstvo i jedinstvo" (Persaudaraan dan Persatuan) digaungkan ke seluruh negeri. Hal ini berhasil meredam perbedaan latar belakang di antara mereka, khususnya setelah konflik antar-etnis sempat memanas ketika Nazi menduduki wilayah mereka.

Josip Broz Tito dan Soekarno. (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Selama dekade 1960-an hingga 1970-an, Yugoslavia menikmati masa keemasan ekonomi dan stabilitas sosial yang jarang ditemui di Blok Timur. Meskipun berhaluan sosialis, Yugoslavia menolak tunduk pada Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Sebaliknya, Tito justru menjadi salah satu arsitek utama lahirnya Gerakan Non-Blok bersama Presiden Soekarno. Karena keberanian dan keunikan inilah posisi Yugoslavia dihormati sekaligus diwaspadai dalam geopolitik dunia.

Namun persatuan dan persaudaraan yang dipupuk sekian lama itu pada akhirnya perlahan mulai rapuh. Stabilitas Yugoslavia sangat bergantung pada figur Tito dan kendali ketat partai tunggalnya. Ketika Tito meninggal pada tahun 1980, jangkar yang bisa menahan badai konflik itu pun hilang.

Selain itu, Yugoslavia pun mulai didera krisis ekonomi hebat dan utang luar negeri yang menumpuk. Di tengah keadaan yang pelik, celah-celah perbedaan etnis yang selama ini diredam mulai menganga. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para politisi oportunis untuk membangkitkan sentimen etnis demi meraih kekuasaan—salah satu yang paling vokal adalah Slobodan Milošević dari Serbia. Memasuki tahun 1990-an, Yugoslavia resmi pecah.

Slovenia dan Kroasia menjadi yang pertama mengumumkan kemerdekaan mereka pada Juni 1991, disusul oleh Makedonia pada September di tahun yang sama. Sementara itu, Montenegro memilih menjalin aliansi erat dengan Serbia demi ambisi politik Beograd membentuk "Serbia Raya" sebagai pewaris sah Yugoslavia. Namun, efek domino paling berdarah terjadi di Bosnia dan Herzegovina. Referendum kemerdekaan yang dilakukan pada tahun 1992 tidak menghasilkan kesepakatan yang damai, sebuah konflik mengerikan justru meletus di jantung Balkan yang paling majemuk ini.

Warga Bosnia berlindung dan seorang tentara Bosnia menembak balik penembak jitu Serbia. (Mike Persson/AFP/Getty images)

Etnis Bosniak (Muslim) dan Croat (Katolik) sepakat memilih merdeka karena enggan didominasi oleh Serbia. Sebaliknya, etnis Serb Bosnia menolak berpisah dan ingin tetap menyatu dengan Serbia. Ketika hasil referendum menyatakan Bosnia merdeka, faksi Serb Bosnia yang disokong penuh oleh militer Yugoslavia (JNA) langsung mengangkat senjata dan mencaplok wilayah-wilayah strategis.

Di saat yang bersamaan, Kroasia juga sedang berdarah-darah mempertahankan kemerdekaannya dari gempuran faksi Serb di wilayah mereka sendiri. Alhasil, dinamika medan tempur menjadi sangat rumit, Kroasia dan Bosnia terjebak dalam perang melawan musuh bersama yang dikendalikan langsung dari Beograd.

Setidaknya selama tiga tahun (1992–1995), dunia menyaksikan kebrutalan luar biasa di tanah Bosnia. Mulai dari pengepungan Sarajevo yang mematikan hingga Genosida Srebrenica, di mana ribuan orang dan anak-anak Bosniak dibantai hanya dalam hitungan hari. Pertumpahan darah yang tak kunjung usai ini akhirnya memaksa PBB untuk turun tangan melakukan intervensi militer, namun konflik tidak semudah itu diredam.

Dari kiri ke kanan: Slobodan Milosevic, Alija Izetbegovic dan Franjo Tudjman. (Eric Millers/Reuters)

Di bawah desakan dunia, pada akhir tahun 1995 semua pihak akhirnya mau duduk bersama di meja runding. Tiga pemimpin kunci yakni Slobodan Milošević (Presiden Serbia), Franjo Tuđman (Presiden Kroasia), dan Alija Izetbegović (Presiden Bosnia) menandatangani kesepakatan damai bernama Perjanjian Dayton di Ohio, Amerika Serikat. Perjanjian ini pada akhirnya berhasil menghentikan desing peluru yang telah menewaskan lebih dari 100.000 jiwa dan mengembalikan kedamaian yang sempat terkubur.

Namun di balik itu, perjanjian ini pun menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang rumit, membingungkan, dan paling birokratis di dunia. Bosnia dan Herzegovina secara administratif dipecah menjadi dua entitas semi-otonom yakni Federasi Bosnia dan Herzegovina (didominasi Bosniak dan Croat) dan Republika Srpska (didominasi Serb).

Kedua wilayah ini memiliki parlemen, kepolisian, dan sistem administrasi mereka sendiri. Di atas kedua entitas tersebut, berdiri sebuah pemerintahan pusat yang dipimpin oleh sebuah lembaga kepresidenan yang beranggotakan tiga presiden sekaligus untuk mewakili tiga etnis. Jabatan ketua presidium ini pun akan digilir di antara ketiganya setiap delapan bulan sekali.

Untuk memastikan tidak ada kelompok yang merasa dianaktirikan, mekanisme hak veto etnis diterapkan dalam hampir setiap pengambilan keputusan penting. Artinya, jika salah satu dari ketiga presiden merasa sebuah rancangan undang-undang mengancam kepentingan etnisnya, ia bisa saja langsung membatalkannya melalui veto.

Struktur ini kian berlapis lagi karena di atas semua lembaga lokal tersebut, masih ada kantor perwakilan internasional bernama Office of the High Representative (OHR) yang dipimpin oleh pejabat asing (dipilih oleh Peace Implementation Council). OHR memegang kekuasaan absolut untuk memecat pejabat lokal atau memaksakan undang-undang jika pemerintah Bosnia mengalami kebuntuan politik.

Setelah tiga dekade berlalu sejak Perjanjian Dayton ditandatangani, kehidupan di Bosnia hari ini terjebak dalam permukaan yang samar dan menipu. Secara fisik, luka-luka perang telah banyak yang mengering. Kota Sarajevo telah bersolek; kafe-kafe estetik dipenuhi anak muda, wisatawan asing datang berbondong-bondong untuk mengagumi keindahan jembatan Stari Most. Namun, di balik normalisasi tersebut, kompromi tahun 1995 yang dirancang untuk menciptakan perdamaian justru menjelma menjadi perangkap politik yang diskriminatif.

Di beberapa wilayah khususnya kanton-kanton di Federasi Bosnia yang dihuni oleh campuran etnis Bosniak dan Croat, anak-anak sekolah masih dipisahkan berdasarkan etnis mereka melalui sistem "Dua Sekolah di Bawah Satu Atap". Dalam satu gedung sekolah yang sama, anak-anak Bosniak dan Croat dipisahkan secara fisik melalui pintu masuk yang berbeda, belajar di jam yang berbeda, menggunakan kurikulum yang berbeda, dan mempelajari sejarah atau budaya versi etnis mereka sendiri.

Anak-anak di Sarajevo tahun 1998. (Chris Leslie)

Awalnya, sistem ini dibuat oleh komunitas internasional (PBB dan OSCE) pada tahun 2000 sebagai solusi darurat jangka pendek dan sementara dalam masa transisi pasca-perang. Tujuannya sederhana, agar anak-anak pengungsi bisa kembali bersekolah dengan aman tanpa trauma konflik. Namun, alih-alih dihapus setelah situasi membaik, para politisi nasionalis di kanton-kanton tersebut sengaja memelihara sistem ini. Pemisahan sejak dini ini dijadikan alat politik untuk merawat sentimen terhadap etnis lain, sehingga kelak ketika dewasa, mereka tetap memilih partai politik berdasarkan sekat etnis yang sama.

Kerumitan ini tidak berhenti di gerbang sekolah. Konstitusi warisan Perjanjian Dayton yang membagi kekuasaan berdasarkan kuota etnis melahirkan birokrasi yang gemuk. Untuk melayani populasi yang hanya berkisar 3,2 juta jiwa, negara ini harus mendanai 14 parlemen berbeda. Ego struktural ini menelan hampir separuh PDB negara hanya untuk menggaji para pejabat, menyisakan anggaran yang kecil untuk fasilitas publik dan kesehatan masyarakat.

Sistem yang korup, rumit, dan diskriminatif inilah yang akhirnya mendorong warga Bosnia untuk pergi dari tanah leluhur mereka. Migrasi massal terjadi; generasi muda, dokter, insinyur, dan tenaga terdidik memilih pergi ke Jerman, Austria, atau negara Eropa Barat lainnya. Mereka tidak hanya merantau, melainkan memilih untuk menetap, berpindah kewarganegaraan, dan membangun hidup baru yang lebih menjanjikan. Di titik ini, Bosnia perlahan-lahan sedang kehilangan masa depannya sendiri.

Bosnia dan Herzegovina adalah saksi sejarah yang memperlihatkan kepada dunia tentang bagaimana sebuah perang memang berhasil dihentikan, tetapi kedamaian sejati belum tentu berhasil digenggam. Negara ini pada akhirnya dipaksa tetap hidup dalam kompromi yang tak pernah selesai, sebab kenyataannya mereka hanya sedang bernapas dalam bayang-bayang perpecahan masa lalu yang terus menghantui.

Jembatan Stari Most. (Christian Lue)

Namun di tengah segala jerat itu, harapan akan kedamaian sejati tidak pernah benar-benar mati bagi mereka yang mencintai tanah ini.

Bosna prkosna od sna, Živjela Bosna i Hercegovina!