Pinterest : https://pin.it/4gCFOpsmz

Belajar Seni Menyelesaikan Masalah dari B.J. Habibie

Rupiah hari ini menyentuh Rp17.724 per dolar. Dua puluh delapan tahun lalu, Habibie menghadapi angka yang sama — dan ia menyelesaikannya. Apa yang berbeda?

Angka yang Mengingatkan Kita pada Sesuatu

Selasa, 19 Mei 2026. Rupiah dibuka di posisi Rp17.724 per dolar AS.

Bagi sebagian orang, angka itu hanyalah data pasar. Bagi yang lain, angka itu adalah pengingat — bahwa Indonesia pernah berada di titik ini sebelumnya, dan bahwa cara kita meresponsnya menentukan ke mana kita akan pergi.

Rupiah hari ini bukan sekadar melemah. Ia sedang mencatatkan sejarah baru yang menyakitkan: all-time low sepanjang republik ini berdiri. Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024, ketika rupiah masih di kisaran Rp15.400, mata uang kita telah terdepresiasi lebih dari 14% — menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di kawasan Asia Tenggara secara year-to-date. Bahkan target APBN yang menetapkan asumsi kurs Rp16.500 kini tampak seperti angka dari dunia lain.

Di saat yang bersamaan, IHSG anjlok lebih dari 4 persen pada sesi perdagangan Senin, 18 Mei. MSCI, penyedia indeks global, menghapus 18 saham Indonesia dari daftar indeksnya — sinyal yang dibaca pasar sebagai kepercayaan investor yang sedang goyah.

Tapi bukan angkanya yang paling mengusik.

Yang mengusik adalah responnya.

Ketika Pemimpin Bicara, Pasar Mendengarkan

Sabtu, 16 Mei 2026. Di hadapan para tamu acara peresmian Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan tentang rupiah yang terus melemah dengan kalimat yang kemudian menjadi viral:

“Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok.”

Ia menambahkan:

“Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, nggak usah khawatir.”

Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan. Tapi pasar membacanya berbeda.

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa pernyataan Presiden itu justru dijadikan alasan oleh para investor untuk melakukan aksi beli dolar, memperparah pelemahan rupiah yang sudah tertekan faktor eksternal. Dalam dunia keuangan, komunikasi pemimpin adalah bagian dari kebijakan itu sendiri. Pasar tidak hanya membaca data — pasar membaca sinyal. Dan sinyal yang terkirim hari itu adalah: pemerintah tidak memiliki sense of urgency.

Beberapa ekonom senior pun angkat bicara. Analis dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengingatkan bahwa meskipun masyarakat desa memang tidak bertransaksi langsung dengan dolar, depresiasi rupiah tetap berdampak pada harga-harga yang mereka bayar setiap hari — bahan pokok yang sebagian besar komponen impornya dibeli dalam dolar.

Analis BRI Danareksa Sekuritas menambahkan bahwa seorang analis pasar uang, Ezaridho, menulis tajam: “Nilai tukar, dalam jangka panjang, adalah vonis atas perilaku fiskal pemerintah.”

Perbandingan pun mulai ramai disebut-sebut di media. Satu nama selalu muncul: Habibie.

Seorang Insinyur di Tengah Krisis

Bayangkan situasinya: Mei 1998. Rupiah baru saja menyentuh Rp16.800 per dolar — rekor terburuk saat itu. Rezim tumbang dalam kerusuhan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah hancur. Bahkan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew skeptis, memprediksi bahwa naiknya Habibie hanya akan memperburuk keadaan.

Habibie bukan ekonom. Ia insinyur aeronautika — orang yang menghabiskan hidupnya memastikan pesawat tidak jatuh. Dan itulah tepatnya cara ia membaca krisis:

“Kondisi ekonomi Indonesia saat itu seperti pesawat yang mengalami stall — kehilangan daya angkat, bagian depan mengarah ke atas, dan jika tidak segera diatasi, akan jatuh.”

Dalam logika penerbangan, saat pesawat stall, pilot tidak boleh panik dan menarik tuas ke atas — itu justru memperparah keadaan. Yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu apa yang terjadi secara aerodinamis, lalu mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pemahaman itu.

Habibie menerjemahkan logika itu ke dalam kebijakan nyata.

Ia menghentikan keruntuhan sistem perbankan dengan restrukturisasi besar-besaran: menutup 38 bank bermasalah, merekapitalisasi 9 bank, dan menggabungkan empat bank pemerintah menjadi satu institusi kuat yang kita kenal hari ini sebagai Bank Mandiri. Ia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbunga tinggi untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan.

Langkah yang paling berani: ia memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah — sebuah keputusan yang secara langsung mengurangi kekuasaannya sendiri. Undang-Undang №23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang ia teken sendiri, menjadikan BI sebagai lembaga independen yang tidak bisa lagi didikte oleh penguasa.

Hasilnya: dalam 517 hari pemerintahan — kurang dari satu setengah tahun — rupiah menguat 34%, dari Rp16.800 ke kisaran Rp6.500 per dolar.

Ia tidak melakukan itu dengan pidato penenang. Ia melakukannya dengan kebijakan yang berbasis pemahaman struktural terhadap masalah.

Paradoks Kebisingan

Di sinilah letak pertanyaan yang paling penting: mengapa pola berpikir seperti Habibie terasa langka hari ini?

Daniel Kahneman, psikolog pemenang Nobel dalam Thinking, Fast and Slow (2011), menjelaskan bahwa pikiran manusia beroperasi dalam dua sistem. System 1 bekerja cepat, reaktif, dan didorong emosi. System 2 bekerja lambat, analitis, dan memerlukan usaha sadar.

Masalahnya, era digital telah secara sistemis melatih kita untuk hidup di System 1. Kita bereaksi. Kita berbagi. Kita melanjutkan hidup. Dan masalahnya tetap ada — bahkan tumbuh.

Tapi ada dimensi yang lebih dalam dari sekadar psikologi individu. Ada narasi-narasi yang — entah disengaja atau tidak — membuat kita semakin sulit berpikir jernih bersama sebagai bangsa.

Pertama, ruang kritik yang makin sempit. UU ITE (UU №1 Tahun 2024) yang seharusnya hadir sebagai perlindungan digital, dalam praktiknya kerap menjadi alat yang — menurut para pakar hukum — berpotensi menekan suara-suara kritis. Pasal-pasal yang multitafsir, terutama soal pencemaran nama baik, membuat orang berpikir dua kali sebelum berbicara. Kriminalisasi terhadap aktivis seperti Khariq Anhar — yang ditangkap karena menyuarakan kritik terhadap mahalnya uang kuliah di media sosial — menjadi sinyal yang dibaca banyak orang: berpikir keras itu berbahaya.

Kedua, manipulasi ruang opini publik. Fenomena buzzer politik yang terorganisir — termasuk yang terdokumentasi pada September 2025, ketika influencer dan kreator konten ditawari bayaran untuk menyebarkan narasi tertentu — menunjukkan bahwa ruang diskusi publik tidak selalu netral. Ketika opini yang beredar lebih banyak dibentuk oleh kepentingan politik daripada oleh fakta, kemampuan kolektif kita untuk menganalisis masalah secara jernih pun terdegradasi.

Ketiga, pendidikan yang melatih menghafal, bukan berpikir. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di bawah rata-rata OECD untuk literasi membaca dan matematika. Tapi lebih dari soal angka, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem pendidikan kita mengajarkan cara berpikir ketika menghadapi masalah yang belum ada jawabannya di buku teks?

John Dewey, filsuf pendidikan klasik, pernah menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan tentang transfer pengetahuan, melainkan tentang pembentukan cara berpikir. Ketika kita menghasilkan lulusan yang piawai menjawab soal ujian tapi bingung menghadapi masalah nyata — kita sedang menuai hasil dari sistem yang salah arah sejak lama.

Ketiga lapisan ini saling memperkuat. Ruang kritik yang menyempit membuat masalah tak diungkapkan secara jujur. Manipulasi narasi membuat orang tak bisa membedakan fakta dari opini. Pendidikan yang tidak melatih berpikir kritis membuat orang mudah menerima apa pun yang disajikan. Hasilnya adalah masyarakat yang ramai secara permukaan, tapi miskin secara kedalaman analisis.

Peter Senge, dalam The Fifth Discipline (1990), menyebutnya sebagai kegagalan systems thinking — ketidakmampuan untuk melihat masalah sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan sekadar kejadian-kejadian yang terpisah.

Apa yang Benar-Benar Menyelesaikan Masalah

Einstein pernah berkata:

“If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

Habibie melakukan persis itu. Sebelum mengumumkan satu pun kebijakan, ia memahami terlebih dahulu mengapa sistem perbankan kolaps, mengapa rupiah tak bisa distabilkan, dan mengapa kepercayaan investor pergi. Baru setelah itu ia bertindak — bukan reaktif, tapi dengan orientasi sistemis yang jelas.

Ada empat disiplin yang membedakan penyelesaian masalah yang nyata dari penyelesaian masalah yang hanya terlihat:

Pertama, fokus pada inti persoalan, bukan gejalanya. Rupiah melemah adalah gejala. Pertanyaannya adalah: melemah karena apa? Faktor eksternal — penguatan dolar global, ketegangan geopolitik Timur Tengah, capital outflow karena yield obligasi AS yang tinggi — memang nyata. Tapi faktor internal juga nyata: hilangnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan fiskal, rebalancing indeks MSCI yang mengeluarkan 18 saham Indonesia, dan — ya — sinyal komunikasi dari pemimpin yang dibaca pasar sebagai ketiadaan urgensi.

Kedua, memahami akar penyebab. Melemahnya rupiah bukan lahir dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari rendahnya daya saing ekspor, ketergantungan impor energi (Indonesia mengimpor 1,5 juta barel minyak per hari), defisit neraca berjalan, dan belum adanya reformasi struktural yang cukup dalam untuk mengubah pola ketergantungan itu.

Ketiga, memisahkan emosi dari analisis. Ini bukan berarti tidak peduli. Ini berarti tidak membiarkan kepanikan atau — sebaliknya — sikap dismissive mengaburkan penilaian yang jernih. Kahneman mengingatkan: System 1 yang reaktif cenderung menghasilkan solusi yang terasa benar tapi secara sistemis memperburuk keadaan.

Keempat, mencari solusi yang paling realistis dan berdampak. Bukan yang paling populer. Bukan yang paling mudah dikomunikasikan secara politik. Tapi yang paling mungkin bekerja di dunia nyata — seperti restrukturisasi perbankan Habibie yang menyakitkan dalam jangka pendek, tapi menyelamatkan sistem dalam jangka panjang.

Dunia Sudah Memberi Kita Peta

Kita tidak perlu menemukan cara baru dari nol.

Korea Selatan menghadapi krisis yang nyaris identik pada 1997 — nilai tukar anjlok, sistem keuangan kolaps, kepercayaan investor pergi. Di bawah tekanan IMF, mereka melakukan reformasi chaebol yang menyakitkan, restrukturisasi perbankan, dan transparansi fiskal yang radikal. Dua dekade kemudian, mereka menjadi salah satu ekonomi terkuat di Asia.

Finlandia membuktikan bahwa pendidikan berkualitas bukan soal anggaran semata, melainkan soal paradigma — mengajarkan cara berpikir, bukan hanya isi pikiran. Pasi Sahlberg dalam Finnish Lessons (2011) menunjukkan bagaimana penolakan terhadap model “drill and test” menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tapi tangguh menghadapi kompleksitas.

Estonia membangun ketahanan digital bukan dengan memblokir konten, melainkan dengan meningkatkan literasi digital warganya — sehingga mereka lebih sulit dimanipulasi, bukan lebih mudah dibungkam.

Semua ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari pilihan sadar untuk berpikir sistemis dan bertindak berdasarkan pemahaman yang dalam, bahkan ketika tekanan jangka pendek mendorong ke arah solusi yang instan.

Warisan yang Paling Berharga

Hari ini, ketika rupiah kembali menyentuh angka yang pernah membuat Habibie harus bekerja keras lebih dari dua dekade lalu, kita dihadapkan pada pilihan yang sama yang pernah dihadapi bangsa ini di tahun 1998:

Apakah kita akan merespons dengan kebisingan, atau dengan kejernihan?

Habibie memilih kejernihan. Bukan karena ia tidak merasakan tekanan — tekanan saat itu jauh lebih besar: kerusuhan, penggulingan rezim, skeptisisme global. Tapi karena ia percaya bahwa masalah, sebesar apapun, adalah sesuatu yang bisa dipahami dan diselesaikan jika kita mau melihatnya dengan jujur dan sistemis.

Ia pernah berkata kepada para investor di London pada 1 April 1998, di tengah kondisi paling suram sekalipun:

“Faktanya, kita sedang keluar dari masalah ini. Dan jika kita berhasil melewatinya, kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya — karena kita akan belajar dari kesalahan kita sendiri.”

Tidak ada kepanikan. Tidak ada penyangkalan. Hanya kejernihan yang disertai arah.

Itulah yang membedakan pemimpin yang menyelesaikan masalah dari pemimpin yang hanya mengelola persepsi tentangnya.

Dan itulah yang — lebih dari sekedar kebijakan teknisnya — menjadi warisan Habibie yang paling berharga: cara berpikir.

Cara memandang masalah sebagai sistem yang harus dipahami, bukan musuh yang harus dimenangkan narasi-nya. Cara menolak larut dalam kebisingan ketika yang dibutuhkan adalah kejernihan. Cara tetap berorientasi pada solusi bahkan di tengah tekanan yang paling besar.

Karena pada akhirnya, yang memisahkan bangsa yang maju dari yang stagnan bukan melimpahnya sumber daya alam, bukan ramainya perdebatan di media sosial, dan bukan baiknya citra pemimpin di mata publik.

Yang memisahkan adalah kualitas cara berpikirnya.

Dan cara berpikir itu — bisa dipelajari. Bisa dilatih. Bisa diwariskan.

Pertanyaannya hanya: apakah kita mau?

Referensi:

• B.J. Habibie, Detik-Detik yang Menentukan (2006)
• Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011)
• Peter Senge, The Fifth Discipline (1990)
• Pasi Sahlberg, Finnish Lessons (2011)
• CNBC Indonesia, BJ Habibie Pernah Angkat Rupiah dari Rp 16.000 ke Rp 6.500 (2022)
• CNBC Indonesia, Prabowo Tanggapi Rupiah Melemah: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar! (16 Mei 2026)
• Kompas.com, Reuters Soroti Rupiah yang Kian Merosot dan Respons Prabowo yang Santai (18 Mei 2026)
• Suara.com, Ucapan Prabowo Cukup Buat Rupiah Cetak Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah (18 Mei 2026)
• Bisnis.com, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini Selasa 19 Mei 2026
• LPM Keadilan, Revisi UU ITE: Mampukah Mengakhiri Kriminalisasi Kritik di Ruang Digital? (2025)
• JurnalPost, Buzzer Politik dan Manipulasi Ruang Digital (2025)
• PPATK, Laporan Analisis Transaksi Keuangan (2024)
• OECD, PISA 2022 Results (2023)