Menilik Sisi Historis Aceh dan Sumbar Yang Konsisten Berdiri Sebagai Oposisi

Semenjak pilpres 2014, kita bisa melihat persentase pemilih di Aceh dan Sumatra Barat seakan melawan arus dan bertolak belakang dengan mayoritas hasil pungutan suara di wilayah lain. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor, salah satunya melalui kacamata historis.

Dua provinsi ini pernah menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintah pusat. Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka atau lebih akrab didengar GAM, sementara itu Sumatra Barat pernah menjadi pusat pemerintahan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Faktor ini bisa menjadi acuan kenapa masyarakat dua provinsi ini bisa berdiri konsisten menentang penguasa.

Gerakan Aceh Merdeka

Sumber: Wikipedia

Gerakan ini dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Teungku Hasan di Tiro. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap sistem pemerintahan pusat yang Sentralistik dan tidak sesuai dengan norma keislaman yang sudah mendarah-daging bagi masyarakat Aceh. Distribusi dana tidak merata dari pusat dan meningkatnya jumlah imigran ke Aceh juga menjadi faktor pendorong lahirnya gerakan ini.

Tercatat, pada tahun 1989 gerakan ini sempat didukung oleh Libya dan Iran sehingga pasukan GAM lebih terlatih dan merepotkan militer Indonesia pada saat itu. Dengan alasan inilah Aceh juga ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan menyebabkan represifitas dari militer seperti penculikan, penyiksaan, bahkan pembakaran desa yang diduga menampung simpatisan GAM.

Gerakan ini akhirnya berhenti pada tahun 2005 melalui perundingan yang diadakan di Helsinki. Pada 17 Juli 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan untuk berdamai digelar pada 15 Agustus 2005 dengan catatan beberapa poin penting seperti pembebasan tahanan politik dari pihak GAM dan juga pembentukan parpol Aceh.

Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan gerakan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada tanggal 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Sebelumnya pada 10 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan telah mengeluarkan ultimatum yang berisi peringatan agar presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Ultimatum ini ditulis setelah pertemuan dengan beberapa tokoh di Sungai Dareh. Tetapi hasil dari ultimatum ini Ahmad Husein dan kawan-kawan dipecat dari Angkatan Darat.

Latar belakang peristiwa ini tidak jauh dari kecemburuan terhadap pemerintah pusat yang terlalu terfokus pada pembangunan di Pulau Jawa dan pola kepemimpinan yang cenderung otoriter. Terbentuknya gerakan ini dipantik oleh beberapa tokoh sipil dan tokoh militer yang bersepakat untuk memberi peringatan kepada pemerintah pusat untuk merancang otonomi daerah yang pada akhirnya dipakai pada saat sekarang ini.

Karena ultimatum yang tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, maka Ahmad Husein mendeklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan di Padang dan didukung oleh hampir semua partai yang ada pada saat itu. Dengan cepat PRRI juga membentuk kabinetnya sendiri dengan beberapa tokoh yang sempat terlibat dalam posisi strategis nasional.

Melihat gerakan ini, pemerintah pusat menilai gerakan ini sebagai gerakan separatis yang harus ditumpas, bahkan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menemukan sebuah surat dari Soeharto selaku Panglima Kodam Diponegoro kepada anak buahnya yang memerintahkan genosida etnis Minang ketika peristiwa PRRI terjadi.

Pada masa ini banyak terjadi [pembunuhan, penyiksaan, perampokan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Revolusioner_Republik_Indonesia#:~:text=Pemerintahan%20Revolusioner%20Republik%20Indonesia%20(biasa,Menyelamatkan%20Negara%20dari%20Dewan%20Perjuangan), dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI yang sangat menimbulkan trauma bagi masyarakat Minangkabau sehingga banyak dari mereka memilih untuk pergi dari kampung dan melakukan eksodus secara besar-besaran.

Konklusi

Dua provinsi ini bisa konsisten berdiri sebagai oposisi karena kebijakan pemerintah di masa lalu dan cara penumpasan yang tidak humanis menjadi pertimbangan terhadap elektabilitas paslon yang paling dekat dengan penguasa. Tidak bisa dibantah juga jika dua provinsi ini memiliki identitas keislaman yang kuat sehingga mereka akan lebih memilih paslon yang dekat dengan ulama. Aceh dengan syariatnya, dan Sumbar yang mayoritas suku Minangkabau memegang teguh falsafah “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.