Penutupan Program Studi, Untuk Efisiensi atau Kepentingan Tersendiri?

ilustrasi universitas

Beberapa waktu Lalu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, (Kemendiktisaintek), Badir Munir Sukoco, menyampaikan akan menghapus jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan. Badri bahkan menegaskan bahwa keberadaan prodi (program studi), perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan terkait kebutuhan pasar agar tembus target pertumbuhan ekonomi. Badri juga menyampaikan bahwa penghentian prodi-prodi yang tidak relevan ini bukanlah satu-satunya jalan, melainkan semuanya adalah scenario yang akan dirumuskan secara komprehensif dan dikaji secara mendalam. Hal ini sontak menimbulkan komentar dari berbagai pakar. (BBC.News, 29/05/2006)

Banyak pihak yang menolak kebijakan ini, salah satunya adalah rektor UMM (universitas muhammadiyah malang), Prof. Dr. Nazaruddin Malik. Beliau menyampaikan jika pendidikan hanya diorientasikan untuk mencari kerja, itu adalah cara berfikir yang sempit. Universitas adalah wadah untuk membentuk life skill. Mahasiswa tidak hanya diajarkan bagaimana cara bekerja, tetapi juga cara berfikir, berkarakter, dan beradaptasi. Masih sependapat dengan Prof. Dr. Nazaruddin Malik, rektor Unisma (universitas islam malang), Prof. Drs. H. Junaidi, Phd., mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kebijakan penutupan prodi bukan hanya sekedar masalah administrasi, tetapi juga masalah masa depan peradaban.

Perguruan tinggi, tempat yang seharusnya menjadi wadah mahasiswa dalam membangun cara berfikir kritis, ternyata hanya dipandang sebagai pabrik para pekerja. Maka tak heran jika ada sebagian orang yang beranggapan “kuliah untuk cari kerja”. Mereka hanya mengincar ijazah, selembar kertas yang dibutuhkan untuk mendapat kunci kerja, bukan untuk menuntut ilmu. Padahal sejatinya, ijazah tidak menjamin kesuksesan masa depan. Ijaxah hanya selembar kertas yang dapat dibeli dan dimanipulatif. Inilah akibat memandang pendidikan dengan pandangan kapitalis. Menganggap perguruan tinggi adalah roda ekonomi yang membentuk mahasiswa sebagai pekerja. Akhirnya, perguruan tinggi harus berubah mengikuti permintaan pasar dan industri yang setiap hari berubah. Kebijakan untuk menutup sebagian prodi-prodi ini adalah hal yang wajar sebagi reaksi dari berbagai macam kepentingan.

Mirisnya lagi, program studi yang akan ditutup kebanyakan adalah prodi dari fakultas pendidikan atau keguruan, seperti pendidikan Bahasa Indonesia, pendidikan matematika, dan sebagainya. Padahal kita tau, bagaimana buruknya kualitas SDM kita saat ini. Jika, prodi-prodi pendidikan ini ditutup di tengah-tengah rendahnya kualitas SDM, bisa dipastikan masa depan negara ini akan suram. Dipenuhi oleh orang-orang bodoh yang mengatakan dirinya pintar.

Dalam islam, negara bertanggung jawab dalam melayani setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam pendidikan. Negara yang menentukan visi-misinya, kurikulum, hingga sarana dan prasarana. Semuanya itu ditentukan tidak dengan standar keuntungan ekonomi, melainkan dengan standar islam. Jadi, orientasi pendidikan bukan untuk memutar roda ekonomi apalagi untuk menguntungkan sebagian pihak dikalangan elit berkuasa. Pendidikan benar-benar difokuskan untuk mencetak generasi yang bertaqwa dan ahli di berbagai bidang.