Melihat Keadaan Jember

Arsip foto pribadi. Alun-alun baru Jember.

Seorang bapak yang tidak tua-tua amat melempar wacana pemekaran daerah otonomi baru di Jember yakni Kota Jember. Ini menarik.

Menurutnya, pusat-pusat perekonomian yang sentralistik di pusat kota menyebabkan perekonomian di pinggiran lemah. Kalau pun roda perekonomian pinggiran berjalan, para pelakunya mesti bermigrasi ke pusat kota.

Selain itu, akses kesehatan yang sulit juga menjadi alasan. Padahal orang-orang pinggiran membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan baik.

Sayangnya, kualitas layanan kesehatan bersama perawat dan dokter yang kompeten berada di layanan kesehatan kota. Sangat sulit bagi orang desa untuk menjangkau kota. Selain karena biaya yang mahal, jaraknya relatif jauh. Apalagi buat mereka yang berada di pinggiran selatan dan timur.

Mendengar itu, saya tergugah. Ada benarnya. Pemkab Jember akan kewalahan melayani 2 juta lebih penduduk di Jember. Karena itu, cita-cita kesejahteraan penduduk Jember sangat semu.

Sebelum ke arah setuju atau tidak setuju terhadap pemekaran daerah otonomi baru, kita perlu memeriksa beberapa hal terlebih dahulu.

Pertama, Jember memiliki 31 kecamatan dengan luas 3.293,34 Km2 yang karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur, dengan total penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2024 adalah 2.584.233 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, Pemkab Jember menganggarkan APBD pada 2025 dan disetujui oleh DPRD sebesar Rp4,648 Triliun.

Kalau berbicara APBD, ia berfungsi sebagai penetapan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, APBD berisi langkah-langkah yang akan diambil pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat.

Sekarang kita coba kalkulasi dengan hitung-hitungan sederhana dari APBD yang sudah ditetapkan. Setidaknya pada tahun 2025, setiap kepala dijamin kelayakan hidupnya dengan modal Rp1.798.599,43 selama setahun.

Entah APBD itu akan digunakan, dialokasikan, dan dibentuk menjadi apa, saya tidak tahu. Cuma dalam hitungan awam, setiap kepala mendapat jatah sekitar 1,7 juta.

Kedua, data fasilitas kesehatan masyarakat di Jember. Menurut data per kecamatan, pada 2019, Jember memiliki 54 puskesmas dan 128 puskesmas pembantu/keliling.

Kita coba hitung kekuatan fasilitas kesehatan masyarakat untuk seluruh penduduk Kabupaten Jember.

Total penduduk Jember 2.584.233 dengan 54 puskesmas dan 128 puskesmas pembantu (katakanlah, 2 puskesmas pembantu setara 1 puskesmas). Maka akumulasinya ketemu 118. Kita bagi dengan jumlah penduduk 2.584.233 : 118 hasilnya 21.900.

Maka tiap puskesmas setidaknya harus siap melayani 21.900 penduduk per hari. Anggap per hari persentase orang sakit 1% saja dari total penduduk yang ada, sehingga tiap puskesmas harus melayani 219 orang dalam sehari.

Saya kira, dua hal yang saya ulas itu telah menggambarkan bagaimana Pemkab Jember sangat kewalahan mengurus penduduknya.

Entah dengan data sederhana ini apa kalian setuju dengan pembentukan daerah otonomi baru di Jember?