KAJIAN KEBIJAKAN: PEMUTAKHIRAN DATA DAN AKURASI PENARIKAN PESERTA PBI DALAM MENJAMIN EFISIENSI PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Penulis: Dini Putri Arifin (25000124120011)

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Perwujudan amanat konstitusi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merefleksikan komitmen negara dalam memperkuat sistem kesehatan nasional berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menurut Pribadi dan Setijaningrum (2023), sistem pembiayaan kesehatan memiliki peran kunci dalam mencapai cakupan kesehatan semesta, sehingga subsidi negara harus benar-benar mengalir kepada kelompok yang paling membutuhkan agar prinsip ekuitas dalam jaminan kesehatan dapat terwujud.

Pada tataran implementasi, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 telah mencatat capaian cakupan yang signifikan. Pada tahun 2024, kepesertaan JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia, dengan peserta aktif sebanyak 222 juta orang (BPJS Kesehatan, 2025). Di antara seluruh segmen peserta, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan segmen terbesar yang iurannya ditanggung penuh oleh negara sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan. Pada tahun 2023, total beban iuran PBI yang dibayarkan negara mencapai Rp61,7 triliun, yang terdiri atas Rp45,6 triliun melalui APBN dan Rp16,1 triliun melalui APBD (BPJS Kesehatan, 2024). Besarnya anggaran tersebut menjadikan akurasi data peserta PBI sebagai isu krusial dalam menjaga efisiensi pembiayaan JKN.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan data peserta PBI selama ini menghadapi permasalahan serius. Studi di berbagai daerah secara konsisten menemukan adanya kesalahan inklusi (inclusion error), yakni kondisi ketika individu yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan masih menerima subsidi iuran, serta kesalahan eksklusi (exclusion error), yakni kondisi ketika warga miskin yang semestinya berhak justru tidak terdaftar. Permasalahan ini berpangkal pada kelemahan struktural Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan utama penetapan peserta PBI: pemutakhiran yang tidak teratur, lemahnya integrasi dengan data kependudukan, serta mekanisme verifikasi lapangan yang belum optimal (Hasibuan et al., 2024; SKALA, 2025). Akibatnya, setiap tahun negara menanggung iuran bagi jutaan orang yang boleh jadi tidak lagi berhak, sementara sebagian warga miskin yang benar-benar rentan tetap tidak terlindungi.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti DTKS. DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, terintegrasi dengan NIK Dukcapil, dan diperbarui secara berkala (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Implementasinya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme sinkronisasi data PBI-JK. Dalam rangka transisi ke DTSEN, pemerintah melakukan pemutakhiran masif yang berujung pada penonaktifan sekitar 11,17 juta peserta PBI yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria (Bachtiar, 2026). Kebijakan ini memicu debat publik yang luas. Di satu sisi, pemutakhiran data merupakan keniscayaan demi efisiensi dan ketepatan sasaran; di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa proses yang tidak cermat dapat mengorbankan hak kesehatan warga yang sesungguhnya masih membutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemutakhiran data dan akurasi penarikan peserta PBI dapat menjamin efisiensi pembiayaan JKN sekaligus melindungi hak kesehatan masyarakat yang paling rentan.

PEMBAHASAN

Permasalahan pertama yang perlu dikaji adalah besarnya dampak kesalahan inklusi dan eksklusi terhadap efisiensi pembiayaan. Inclusion error terjadi ketika individu yang secara ekonomi telah mampu masih tercatat sebagai penerima PBI, sehingga negara menanggung iuran yang sejatinya tidak diperlukan. Sebaliknya, exclusion error membuat masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan perlindungan tidak mendapatkan haknya. Kedua jenis kesalahan ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi fiskal, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan akses layanan kesehatan, yang bertentangan langsung dengan prinsip ekuitas sebagai fondasi JKN (Hasibuan et al., 2024). Dengan iuran sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan, setiap satu juta peserta yang tidak berhak namun masih aktif terdaftar berpotensi menimbulkan pemborosan sedikitnya Rp504 miliar per tahun dari APBN.

Akar dari permasalahan tersebut adalah kelemahan struktural DTKS sebagai basis data acuan tunggal penetapan peserta PBI. DTKS hanya mencakup warga miskin dan rentan miskin, pemutakhirannya tidak teratur, dan integrasinya dengan data kependudukan terbatas. Kondisi ini menyebabkan perubahan status sosial ekonomi warga, baik yang mengalami peningkatan kesejahteraan maupun yang jatuh ke dalam kemiskinan, tidak segera tercermin dalam daftar peserta PBI (SKALA, 2025). Hadirnya DTSEN menjawab kelemahan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, yaitu seluruh penduduk Indonesia, disertai pemutakhiran berkala dan integrasi penuh berbasis NIK. Dengan sistem perankingan desil kesejahteraan, penetapan batas kelayakan PBI menjadi lebih objektif dan terstandar; penerima PBI ke depan hanya berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 termiskin (Bisnis.com, 2025). Perubahan paradigma ini berpotensi menekan inclusion error secara signifikan sekaligus memperluas jangkauan kepada warga yang selama ini terdampak exclusion error.

Dari sisi efisiensi pembiayaan, penonaktifan 11,17 juta peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria berpotensi menghemat sekitar Rp5,6 triliun per tahun. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperluas perlindungan bagi warga miskin yang selama ini tersisih atau untuk meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi lapangan secara langsung dalam dua tahap guna memastikan keabsahan data: tahap pertama menyasar sekitar 106.153 individu, dilanjutkan dengan verifikasi menyeluruh pada tahap kedua (Antara News, 2026). Kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPS, dan BPJS Kesehatan menjadi prasyarat agar proses pemutakhiran berlangsung akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, pemutakhiran masif juga membawa risiko munculnya exclusion error baru. Warga yang sesungguhnya masih berada dalam kondisi miskin atau menderita penyakit katastrofik dapat ikut ternonaktifkan akibat kesalahan teknis atau keterbatasan kapasitas verifikasi lapangan. Risiko ini nyata, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, di mana akses informasi dan prosedur reaktivasi lebih sulit dijangkau (Antara News Megapolitan, 2026). Oleh karena itu, mekanisme reaktivasi kepesertaan yang mudah, cepat, dan proaktif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemutakhiran data yang berkeadilan. Pemerintah telah menetapkan prioritas reaktivasi bagi peserta dengan penyakit katastrofik yang terdampak, melalui jalur RT, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Efektivitas jalur ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam sistem JKN.

SIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memastikan efisiensi pembiayaan JKN akibat ketidakakuratan data peserta PBI yang bersumber dari kelemahan struktural DTKS. Kesalahan inklusi menyebabkan subsidi iuran senilai puluhan triliun rupiah per tahun tidak tepat sasaran, sementara kesalahan eksklusi membuat sebagian warga miskin yang paling membutuhkan tetap tidak terlindungi. Transisi dari DTKS ke DTSEN melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 merupakan respons kebijakan yang tepat arah. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, cakupan yang lebih luas, dan pemutakhiran berkala, potensi perbaikan akurasi penetapan peserta PBI semakin besar. Pemutakhiran masif pada 2025 hingga 2026 yang berujung pada penonaktifan 11,17 juta peserta merupakan langkah strategis menuju efisiensi fiskal, namun sekaligus mengandung risiko exclusion error baru yang belum sepenuhnya teratasi, terutama di wilayah dengan kapasitas birokrasi yang terbatas.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas aparatur desa dan kelurahan sebagai ujung tombak verifikasi DTSEN, termasuk melalui pelatihan berkala dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, agar proses pemutakhiran data berlangsung akurat hingga ke tingkat paling bawah. Selain itu, pemerintah perlu menjadikan pemutakhiran DTSEN sebagai rutinitas sistematis yang berlangsung minimal setiap tahun, bukan hanya dilakukan secara reaktif ketika terjadi inefisiensi, sehingga perubahan status sosial ekonomi warga dapat segera tercermin dalam daftar peserta PBI. Mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi warga yang terdampak kesalahan eksklusi harus dipermudah secara prosedural dan dipersingkat tenggat waktunya, khususnya bagi kelompok paling rentan seperti penderita penyakit kronis, lanjut usia, dan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga sebaiknya melibatkan pengawasan independen berbasis komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam proses verifikasi data guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah manipulasi. Terakhir, integrasi teknis antara DTSEN dan sistem informasi BPJS Kesehatan harus diperkuat agar pembaruan status kepesertaan PBI dapat berjalan secara otomatis dan waktu nyata (real-time), sehingga jeda antara perubahan data dan pembaruan status kepesertaan dapat diminimalkan.

REFERENSI

Antara News. (2026, 23 Februari). Pemutakhiran data PBI perkuat akurasi bantuan tepat sasaran. https://jogja.antaranews.com/berita/807942/menko-pm-pemutakhiran-data-pbi-perkuat-akurasi-bantuan-tepat-sasaran.

Antara News Megapolitan. (2026, 22 Februari). Dekatkan layanan reaktivasi PBI JK di wilayah perbatasan. https://megapolitan.antaranews.com/berita/502602/dekatkan-layanan-reaktivasi-pbi-jk-di-wilayah-perbatasan

Bachtiar, A. (2026, Februari). Penonaktifan 11,17 juta peserta PBI: Antara pembenahan data dan hak kesehatan warga. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. https://fkm.ui.ac.id/opini-penonaktifan-1117-juta-peserta-pbi-antara-pembenahan-data-dan-hak-kesehatan-warga/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, 13 Januari). Data tunggal sosial dan ekonomi nasional: Solusi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. https://www.bappenas.go.id/id/berita/data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-solusi-perencanaan-pembangunan-yang-lebih-tepat-sasaran-nje71

BPJS Kesehatan. (2024). Laporan keuangan program JKN tahun 2023. BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan. (2025). Statistik kepesertaan JKN tahun 2024. BPJS Kesehatan.

Hasibuan, A. N. R., Putri, S. A., Hasibuan, S. R., & Gurning, F. P. (2024). Analisis kesesuaian anggota BPJS penerima bantuan iuran (PBI) dengan indikator kemiskinan di Kota Medan. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(7), 1556–1561. https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5602

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. (2025). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pribadi, F. A., & Setijaningrum, E. (2023). Analisis prinsip pembiayaan kesehatan dalam mendukung cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Jejaring Administrasi Publik, 15(2), 60–78. https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.49582

SKALA. (2025). Risalah kebijakan: Optimalisasi pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk layanan dasar inklusif. SKALA. https://www.skala.or.id/wp-content/uploads/2025/04/160425-PB-Pemutakhiran-DTSEN-ID.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Sekretariat Negara Republik Indonesia.