Ruang Budaya yang Hilang

Ada pertanyaan yang tampak sepele tapi jawabannya membuka sesuatu yang besar: di mana budaya hidup?

Di TikTok? Di Instagram? Di konten reels yang ditonton jutaan orang lalu dilupakan dua hari kemudian? atau di sebuah lapangan kampung tempat anak-anak bermain dakon, di sudut kota tempat seorang seniman menggelar kanvas?

Diskusi Swakamate vol 1 membenturkan dua realitas ini secara langsung. Dan jawabannya tidak sederhana, tapi satu hal menjadi jelas: ruang digital memperluas jangkauan budaya, tapi tidak bisa menggantikan tempat budaya itu berakar.

Sumber: magnific.com

Ketika Kota Tidak Lagi Punya Tempat untuk Berkesenian

Jakarta punya TIM, Gedung Kesenian Jakarta, Wayang Orang Bharata, Miss Tjitjih. Nama-nama itu terdengar megah. Tapi para seniman tahu cerita lain di baliknya: izin yang rumit, tarif retribusi yang naik, antrian panjang untuk sekadar mendapat jadwal latihan, dan yang paling ironis revitalisasi TIM yang justru memunculkan gugatan dari seniman sendiri karena dianggap mempersempit akses, bukan memperluas.

Safir Islami, seniman yang hadir dalam diskusi, menyuarakan pengalaman yang dirasakan banyak rekannya: berkarya di ruang publik kota ini bukan perkara mudah. Bukan karena tidak ada bakat, bukan karena tidak ada karya, tapi karena tidak ada tempat yang benar-benar terbuka, terjangkau, dan tidak birokratis untuk berkreasi dan tampil.

Ini bukan soal kualitas gedung. Ini soal filosofi: apakah kota memandang ruang budaya sebagai fasilitas publik yang harus bisa diakses semua orang, atau sebagai aset yang harus menghasilkan retribusi?

Kalcer, Pesantren, dan Pertanyaan tentang Siapa yang Berhak Mendefinisikan Budaya

Ziyandigja Ahmad Ghilban memperkenalkan sesuatu yang menarik dalam diskusi: Pesantren Kalcer Indonesia. Bagi sebagian orang, “kalcer” (culture) dan “pesantren” mungkin terdengar seperti dua dunia yang tidak bertemu. Tapi bagi Ziyan, justru di situlah letak gerakannya, membuktikan bahwa anak muda bisa memaknai budaya dari dalam tradisi mereka sendiri, tanpa harus menirukan format yang datang dari luar.

Pesantren Kalcer bukan sekadar pesantren biasa yang menambahkan seni sebagai ekstrakurikuler. Ia adalah argumen hidup bahwa ruang alternatif bisa diciptakan, bahwa budaya tidak harus menunggu gedung yang dibangun pemerintah atau platform digital yang disokong investor besar.

Pertanyaan yang Ziyan lempar ke forum adalah pertanyaan yang perlu dijawab lebih luas: siapa yang berhak mendefinisikan apa itu “budaya”? Apakah hanya yang sudah mendapat cap resmi, festival besar, pertunjukan berbayar, konten yang viral? Atau budaya juga hidup di gang-gang kampung, di halaman pesantren, di komunitas yang tidak punya nama besar tapi punya praktik yang nyata?

Kampung Dolanan: Ketika Ruang Fisik Menjadi Perlawanan

Di tengah diskusi tentang digital dan fisik, nama Kampung Dolanan muncul sebagai contoh yang paling konkret. Sebuah komunitas yang memilih untuk tidak menyerah pada narasi bahwa permainan tradisional sudah mati karena kalah bersaing dengan layar.

Kampung Dolanan melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi radikal dalam konteks kota modern: mereka mempertahankan ruang fisik untuk bermain. Bukan sebagai museum, tapi sebagai tempat yang hidup, tempat anak-anak masih bisa merasakan dakon, egrang, dan gobak sodor bukan sebagai tontonan, tapi sebagai pengalaman nyata yang ada di dalam tubuh.

Dan dari situ terlihat sebuah paradoks yang menarik: justru komunitas-komunitas yang paling tidak bergantung pada digital, yang paling setia pada ruang fisik yang kemudian menjadi konten paling kuat di dunia digital. Orang ingin menonton, membagikan, dan mengunjungi sesuatu yang tidak bisa mereka temukan di layar.

Digital Memberi Amplitudo, Tapi Fisik Memberi Akar

Syafiq Fadlu Rahman, dalam paparannya sebagai Founder Swaka, membingkai ketegangan ini dengan cara yang tidak memilih salah satu sisi: ruang digital dan ruang fisik bukan musuh. Mereka adalah ekosistem yang saling bergantung, tapi dengan fungsi yang berbeda dan tidak bisa ditukar.

Ruang digital memberi amplitudo. Ia bisa membawa sebuah pertunjukan kampung ke layar jutaan orang. Ia bisa mendokumentasikan praktik budaya yang hampir punah. Ia bisa menghubungkan komunitas yang terpisah secara geografis.

Tapi ruang fisik memberi sesuatu yang tidak bisa didigitalkan: pengalaman hadir bersama, momen ketika tubuh berada di tempat yang sama dengan orang lain, ketika suara dan gestur tidak bisa di-pause atau di-scroll. Budaya yang hanya ada di layar adalah budaya yang kehilangan dimensi paling pentingnya, dimensi komunal yang membentuk identitas.

Ini relevan untuk Jakarta dan semua kota besar Indonesia yang semakin cepat mengonversi ruang terbuka menjadi properti, lapangan menjadi mal, dan taman menjadi parkiran. Setiap kali sebuah ruang publik hilang, yang hilang bukan hanya tanah. Yang hilang adalah potensi pertemuan, potensi improvisasi, potensi budaya yang tumbuh dari bawah.

Paradoks Identitas: Ramah di Dunia Nyata, Toxic di Dunia Digital

Ada dimensi lain dari diskusi ini yang tidak bisa diabaikan: kontras antara citra masyarakat Indonesia yang dikenal hangat dan ramah di dunia nyata, dengan reputasi digital kita yang sering muncul sebagai salah satu yang paling keras dan mudah tersulut di dunia maya.

Ini bukan kebetulan. Dan ini bukan soal karakter bangsa yang tiba-tiba berubah ketika memegang ponsel.

Ini soal ruang. Di dunia nyata, ada konteks sosial yang mengerem kita: ada wajah yang bisa dilihat, ada reputasi yang bisa rusak, ada komunitas yang memberi norma. Di dunia digital, semua rem itu hilang digantikan oleh algoritma yang justru mengganjar konten yang paling provokatif dengan jangkauan terluas.

Artinya, memulihkan kualitas ruang digital Indonesia bukan hanya soal regulasi konten atau literasi digital. Ia sangat terkait dengan seberapa kuat ekosistem ruang fisik yang kita miliki: komunitas yang sehat, ruang publik yang nyata, dan budaya tatap muka yang terjaga inilah yang membentuk orang-orang yang juga berperilaku baik secara digital.

Apa yang Kota Ini Perlu Lakukan

Diskusi Swakamate ini tidak hadir dengan daftar solusi instan. Tapi ia meninggalkan beberapa hal yang penting untuk dipikirkan bersama.

Pertama, kota perlu memandang ruang budaya sebagai infrastruktur sosial bukan aset komersial. Sama seperti jalan dan sekolah, ruang untuk berkesenian dan berbudaya adalah hak dasar warga, bukan privilese bagi yang mampu membayar retribusi.

Kedua, komunitas yang menciptakan ruang alternatif seperti Pesantren Kalcer dan Kampung Dolanan perlu mendapat dukungan, bukan hambatan birokrasi. Mereka bukan pelengkap program pemerintah; mereka adalah ujung tombak pelestarian budaya yang paling dekat dengan masyarakat.

Ketiga, kita perlu berhenti melihat digitalisasi budaya sebagai tujuan akhir. Mendokumentasikan tarian daerah di YouTube adalah langkah awal yang bagus, tapi budaya itu baru benar-benar hidup ketika ada anak yang belajar menarinya di hadapan guru yang nyata, di lantai yang nyata, dalam komunitas yang nyata.

Budaya yang hanya ada di layar adalah budaya yang menunggu untuk punah dengan cara yang terlihat hidup.