Pajak E-Commerce: Harapan Baru Penerimaan Negara atau Beban Baru untuk UMKM?

Source: https://peraturan.bpk.go.id/Details/322300/pmk-no-37-tahun-2025

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025, yang secara garis besar memberikan kebijakan wajib pajak khusus untuk transaksi melalui sistem elektronik (e-commerce). Adapun besaran pungutan pajak yang ditetapkan adalah 0,5% dari Peredaran Bruto yang diperoleh Pedagang Dalam Negeri, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam kebijakan ini, Penyedia Platform Sistem Elektronik (PPSE) atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memotong (withholding) dan menyetorkan PPh Final dari transaksi para pedagang. Apakah kebijakan ini akan menjadi harapan baru untuk memperluas basis penerimaan negara di era digital? Ataukah justru menjadi beban baru yang dapat memperlambat pertumbuhan industri digital dalam negeri?

Pertumbuhan pasar e-commerce

Source: https://www.sourceofasia.com/e-commerce-market-in-southeast-asia-2025-2026/

Pasar e-commerce ASEAN mengalami pertumbuhan luar biasa pasca pandemi, dengan laju PDB rata-rata 6,2% pada 2021 dan 5,1% pada 2022. Nilai transaksi e-commerce (GMV) diproyeksikan menembus US$200 miliar pada 2025 di seluruh ASEAN, dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar yaitu US$82 miliar, jauh melampaui Thailand, Vietnam, dan Filipina yang masing-masing diperkirakan sekitar US$60 miliar. Dominasi ini memperlihatkan besarnya potensi penerimaan pajak digital di kawasan, sekaligus menjadi dasar bagi banyak pemerintah ASEAN untuk merancang rezim pajak khusus e-commerce yang lebih adil, transparan, dan mampu menangkap nilai ekonomi digital yang berkembang pesat.

Kilas Regulasi Pajak di Negara Tetangga

Tidak semua negara ASEAN menerapkan pajak melalui langsung e-commerce seperti yang dilakukan Indonesia melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025. Beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura mengenakan pajak penghasilan umum atau pajak konsumsi digital tanpa adanya sistem withholding khusus. Namun, pada negara tetangga lainnya seperti Vietnam dan Filipina, menerapkan hal yang serupa dengan Indonesia.

Vietnam, melalui Decree №117/2025/ND-CP (Decree №17), memberlakukan tarif agresif untuk penjual individu yaitu sebesar 10% dari omset, ketika identitas jual beli tidak jelas. Tarif sebesar 10% tersebut adalah total dari 5% VAT (Value Added Tax) dan 5% PIT (Personal Income Tax). Namun, itu tidak berlaku ketika identitas jual beli termasuk dalam ketentuan berikut:

Source: https://www.ey.com/en_gl/technical/tax-alerts/vietnam-promulgates-decree-on-tax-administration-for-business-activities-on-e-commerce-and-digital-platforms-of-households-and-individuals

Disamping itu, Filipina menerapkan VAT (PPN) 12% atas penyedia digital dan e-commerce, misalnya melaui pembelian secara daring, iklan melalui daring, atau berlangganan konten daring, dimana ketetapan didapatkan pada Republic Act (RA) №12023. Dimana penyedia layanan (PPSE) wajib memungut VAT 12% saat transaksi dilakukan. Untuk PPh (PIT), Filipina tidak memiliki skema pemotongan langsung oleh penyedia layanan.

Harapan Baru atau Beban Baru?

Penerapan PMK 37/2025 dapat dipandang sebagai harapan baru yang membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memperluas basis pajak, serta menciptakan keadilan fiskal dengan memastikan pelaku usaha digital turut berkontribusi sebagaimana telah dilakukan oleh bisnis konvensional. Namun, di sisi lain, kewajiban pajak melalui pemotongan oleh penyedia layanan berpotensi menjadi beban baru, baik dari penyedia layanan maupun dari pelaku usaha. Penyedia layanan memiliki beban baru untuk dapat memastikan kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi sistem perjakan baru, sedangkan pelaku usaha memiliki beban baru sehingga dapat merasa margin usahanya semakin tergerus oleh pungutan baru.

Pajak e-commerce pada era digital adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, dan PMK 37/2025 mencerminkan langkah awal Indonesia merespons dinamika ini. Pengalaman dari negara tetangga, dengan withholding VAT + PIT hingga 10% di negara Vietnam, menunjukkan bahwa agresivitas tarif memang efektif memperkuat penerimaan. Sementara itu, Filipina melalui RA №12023 menetapkan pungutan VAT 12% atas layanan digital, juga dapat memperluas basis pajak konsumsi. Penerapan 0,5% dari peredaran bruto UMKM melalui mekanisme pemotongan oleh platform (withholding) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan mendorong keadilan fiskal di era digital. Skema ini juga relatif ringan dibandingkan negara tetangga, sehingga memberi sinyal positif bahwa kebijakan diarahkan untuk memacu kepatuhan tanpa memberatkan pelaku usaha kecil. Dalam jangka panjang, pendekatan sederhana ini dapat menjadi titik awal untuk mengintegrasikan UMKM digital ke dalam sistem pajak formal secara bertahap.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan pajak e-commerce juga menyimpan risiko bagi keberlangsungan UMKM digital. Meskipun tarif 0,5% relatif ringan, sebagian pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan literasi perpajakan, kapasitas administrasi, serta daya saing harga di tengah kompetisi yang ketat. Jika mekanisme ini tidak disertai pendampingan, insentif, dan penyederhanaan prosedur, UMKM bisa merasa terbebani dan memilih untuk tetap berada di sektor informal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat inovasi, ekspansi pasar, bahkan menurunkan motivasi UMKM untuk bertumbuh di ranah digital.

Lebih jauh, implementasi PMK 37/2025 tidak hanya soal pungutan, melainkan juga menyangkut rancangan sistem digital yang harus tepat, efisien, dan terintegrasi. Sistem pajak digital perlu dirancang agar alur data transaksi transparan, mekanisme pemotongan sederhana, dan proses kepatuhan tidak memberatkan. Pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menanggung beban tambahan ini? Apakah PMK 37/2025 akan benar-benar menjadi pendorong kepatuhan pajak digital, atau justru menimbulkan resistensi yang memperlambat pertumbuhan industri?