Analisis Pelanggaran Hak Kompensasi di Era UU Cipta Kerja

Kompensasi PHK dan Krisis Pesangon: Ketika Hak Pekerja Semakin Terancam di Era UU Cipta Kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebenarnya bukan sekadar akhir dari hubungan profesional antara perusahaan dan karyawan. Di balik setiap PHK, terdapat hak-hak karyawan yang harus dilindungi, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi masalah yang serius: lonjakan angka PHK yang disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran terhadap hak kompensasi pekerja: meningkatnya gelombang PHK yang diiringi semakin banyaknya pelanggaran hak kompensasi pekerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa selama tahun 2024, terdapat 77. 965 karyawan yang mengalami PHK, naik sebesar 20,21 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 64. 855 orang. Angka ini kemungkinan masih lebih rendah dari kenyataan karena banyak kasus PHK yang tidak terdaftar secara resmi.

Situasi tersebut semakin memprihatinkan ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan bahwa hanya dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025, terdapat 8. 786 korban PHK yang mengajukan pengaduan melalui 29 laporan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan total pengaduan yang tercatat sepanjang 2023 hingga 2024 yang berkisar pada 3.000 pekerja.

Dalam sudut pandang manajemen SDM, pesangon dilihat sebagai perlindungan finansial bagi karyawan yang dipecat bukan karena kesalahan pribadi. Fungsi pesangon adalah sebagai sarana dukungan sosial supaya pekerja dan keluarganya bisa bertahan hidup selama periode peralihan ke pekerjaan yang baru.

Secara hukum, hak pekerja yang mengalami PHK di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama :

• Uang Pesangon (UP), yang dihitung berdasarkan masa kerja.
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), sebagai bentuk apresiasi atas
• loyalitas pekerja. Uang Penggantian Hak (UPH), seperti penggantian cuti tahunan yang belum digunakan dan hak normatif lainnya.

Bagi karyawan yang sudah bekerja selama delapan tahun atau lebih, jumlah pesangon tertinggi yang bisa diterima adalah setara dengan sembilan bulan gaji. Di sisi lain, UPMK dapat mencapai sepuluh bulan gaji untuk pegawai yang telah berkontribusi selama 24 tahun atau lebih. Diskusi tentang perlindungan bagi pekerja semakin intens setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penurunan nilai kompensasi dalam beberapa kasus PHK karena efisiensi. Sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja yang terkena PHK karena efisiensi berhak atas dua kali uang pesangon ditambah UPMK dan UPH. Namun, setelah UU Cipta Kerja ditetapkan, hak ini dikurangi menjadi satu kali uang pesangon ditambah UPMK dan UPH.

Jika sebuah perusahaan pailit, pekerja yang sebelumnya berhak atas satu kali pesangon sekarang hanya akan menerima setengahnya. Selain itu, beberapa sanksi pidana untuk melanggar hak pekerja dihapus. Perubahan ini telah mengubah fokus hukum ketenagakerjaan Indonesia dari perlindungan pekerja ke fleksibilitas investasi. Beberapa organisasi buruh bahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menguntungkan pengusaha daripada pekerja.

Gelombang PHK paling besar terjadi di sektor manufaktur, khususnya industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Data Kemnaker menunjukkan bahwa selama Januari — September 2024, sektor pengolahan atau manufaktur menyumbang 24.013 kasus PHK atau sekitar 45,4 persen dari total PHK nasional. Sektor jasa berada di posisi kedua dengan 12.853 kasus.

Dari sisi wilayah, DKI Jakarta mencatat lonjakan PHK tertinggi dengan peningkatan lebih dari 600 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa Tengah dan Jawa Barat juga menjadi daerah dengan jumlah korban PHK terbesar karena tingginya konsentrasi industri manufaktur.

Kondisi ini diperparah oleh sejumlah kasus kepailitan perusahaan besar. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 50.000 pekerja. Kepailitan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai pembayaran pesangon para pekerja yang terdampak.

Persoalan utama bukan hanya tingginya angka PHK, melainkan banyaknya pekerja yang tidak memperoleh hak kompensasi sebagaimana mestinya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat ratusan pengaduan terkait PHK tanpa pemberitahuan, PHK sepihak, pemberangusan serikat pekerja, hingga tidak dibayarkannya pesangon sesuai ketentuan.

Berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain:

• PHK tanpa pembayaran pesangon.
• PHK sepihak tanpa perundingan bipartit.
• PHK melalui pesan singkat atau aplikasi WhatsApp.
• Pemaksaan tanda tangan surat pengunduran diri agar perusahaan terhindar dari kewajiban pesangon.
• Ketidakjelasan pembayaran hak pekerja ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Kasus Sritex, Panamtex, dan PT Sinarupjaya Utama (SJU) menunjukkan bahwa pekerja biasanya yang paling dirugikan ketika perusahaan mengalami masalah keuangan. Jika pesangon tidak dibayarkan, dampaknya lebih dari sekadar ekonomi. Banyak pekerja terpaksa berutang dengan bunga tinggi, menjual aset, dan bahkan menghentikan sekolah anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari sisi psikologis, kehilangan pekerjaan tanpa kompensasi yang layak meningkatkan risiko depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Pada tingkat sosial, kondisi ini dapat memicu konflik industrial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta institusi negara.

Dampak tersebut juga memiliki dimensi gender: banyak pekerja perempuan dipekerjakan di industri tekstil dan garmen, yang pada gilirannya menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial.

Mengapa Pelanggaran Terus Terjadi?

Berbagai kasus menunjukkan bahwa masalah ini bersifat struktural. Pertama, jumlah pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Kedua, penyelesaian sengketa hubungan industrial seringkali mahal dan memakan waktu lama. Ketiga, belum ada sanksi yang efektif untuk pelanggaran hak pekerja.

Selain itu, banyak pekerja tidak memahami hak-hak hukumnya, sehingga mereka hanya menerima pesangon standar atau bahkan tidak sama sekali. Sebaliknya, tingkat perlindungan minimum yang diberikan kepada pekerja telah dikurangi oleh perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja.

Krisis pesangon yang menyertai gelombang PHK menunjukkan bahwa perlindungan pekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan, mempercepat penyelesaian sengketa hubungan industrial, dan membuat rencana dana cadangan pesangon untuk melindungi hak pekerja dalam kasus kebangkrutan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan harus menjalankan proses PHK secara adil dan transparan. Selain itu, pekerja harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum sehingga mereka dapat memahami dan mempertahankan hak- haknya.

Pesangon pada akhirnya bukan sekadar tanggung jawab administrasi perusahaan. Pesangon adalah alat perlindungan sosial yang menentukan apakah seseorang mampu bertahan setelah kehilangan pekerjaan atau terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi pekerja.