Aktivisme di Persimpangan Jalan

Buku karya Fatia Maulidiyanti diterbitkan pada tahun 2025 merupakan goresan kisah-kisah perjalanan penulis yang akhirnya di dokumentasikan dalam sebuah buku.

(dok Pribadi)

Apa yang diguratkan di dalam buku ini menjadi relevan di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini dalam konteks ber-negara- di Indonesia.

Beberapa catatan Penting dari buku ini saya rangkum sebagai berikut :

1. Akan sangat menjadi ironi jika Hak Asasi Manusia (HAM) baru dipelajari dan dipahami setelah seseorang menjadi korban pelanggaran. (h.7)
2. Mayoritas masyarakat susah mencari tahu dan mengutarakan pendapat karena masih terbelenggu rasa takut.
3. Masyarakat mengalami kelelahan berpartisipasi secara politik (political fatigue) terhadap agenda perbaikan karena negara kerap membatasinya melalui seperangkat aturan legal.
4. Situasi ini terjadi terus menerus hingga masyarakat lupa bagaimana semestinya bersuara.
5. Masyarakat kadang sengaja diluputkan untuk menyadari ada sejarah panjang impunitas, dan bahwa pembatasan dan pembungkaman di masa lalu terjadi hingga hari ini
6. Tidak ada sama sekali harapan memperjuangkan rakyat jika negara sendiri abai dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM
7. Sejarah seringkali diajarkan secara membosankan melalui menghafal peristiwa dan urutan tahun. Metode ini merupakan warisan kolonial kepada pribumi agar dengan menghafalkan kronik dan urutan waktu, orang hanya dapat mengetahui peristiwanya, bukan nilainya. Hal inilah yang membuat orang belajar sejarah namun tidak belajar sama sekali dari sejarah.
8. Sejarah semata-mata bukan menemukan pahlawan dan tokoh, namun bagaimana dialog kemanusiaan itu mengalami pasang surut, terus dicari dan ditegakkan.
9. Kelompok anak muda menjadi arena pertarungan wacana dan informasi. Pada tingkat tertentu juga, anak muda menjadi lapangan pertarungan bagi kelompok politik papan atas. Pada situasi ini, anak muda mengambil dua posisi sekaligus, subyek politik dan obyek politik
10. Pemerintah sejatinya memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengetahui bahwa semua instrumen yang ada, baik internasional maupun nasional, mampu untuk menuntaskan dosa sejarah negara. Masalah sebenarnya, tim-tim khusus yang dibentuk hanyalah dagangan politik semata.
11. Monica Wihardja dan Putu Wibisana dalam artikelnya berjudul The Indispensable Political Participation of Indonesia’s middle class menemukan bahwa kemampuan ekonomi yang baik membuat kelas menengah mampu mengkritisi dan menuntut pemerintah dan elite politik.
12. Legalisme otokratis : Ketika penggunaan sistem hukum termasuk perundang-undangan dipergunakan untuk menundukkan oposisi politik, membungkam oposisi politik dan masyarakat sipil, sekaligus memperkuat kendali atas ranah masyarakat sipil.
13. Cara Rezim menghancurkan demokrasi :

a. Pertama, Rezim menyusun cara-cara aneh seperti membuat aturan-aturan yang terasa ganjil. Hal ini dilakukan melalui badan negara, mengatasnamakan kepentingan rakyat, tapi tujuan sebenarnya tidak lain untuk melegitimasi kekuatan, kekayaan, dan kediktatoran.

b. Ke dua, memperkaya diri dan menjaring seluas-luasnya dukungan pihak eksternal negara. Dalam hal ini, negara, pebisnis dalam maupun luar negeri saling berkoalisi dalam relasi pertukaran ekonomi dan politik melalui pemberian jaminan keleluasaan akses dan kelonggaran aturan untuk mengelola sumber daya negara dengan timbal balik modal dan keuntungan bagi segelintir pengelola negara.

c. Ketiga, memanipulasi nasib kelompok marjinal dengan membagikan bantuan sosial untuk menarik perhatian dan hati warga negara padahal tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan struktural.

d. Ke empat, memanipulasi pendidikan dan sejarah. Sejarah dikuasi oleh penguasa dan masyarakat di dorong percaya dengan versi sejarah dari negara.

e. Ke lima menciptakan industri media sebagai sumber kebaikan dan kebijakan. Media dibajak untuk menyaksikan kedermawanan dan kerakyatan yang ditampilkan secara pura-pura.

f. Ke enam, bersembunyi dibalik nama demokrasi. Rezim otoriter pintar memanipulasi bahasa dan praktik demokrasi, HAM, dan Politik kewargaan sebagai cara mengadu domba dan menciptakan konflik horizontal antar warga sipil.

g. Ke tujuh, menciptakan kawan dan lawan politik. Petahana memberi dukungan pada kandidat berdasarkan jejaring sosial yang menguntungkan sebagai jaminan perpanjangan tangan kekuasaan, maupun jaminan keuntungan ekonomi dan politik di masa depan. Ajang pemilihan umum dalam sistem demokratis seolah-olah menjadi tempat transaksi tawar-menawar jabatan, imunitas hukum, serta nasib para pendukung (bisnis, partai politik, aktor lembaga negara, dll)

Bersambung..