Somalia, Kerusakan Sistemik, dan Bayang Failed State.

Photo by Levi Meir Clancy on Unsplash

Eksistensi suatu negara tegak di atas kontrak sosial yang mewajibkan penguasa menjamin keamanan, hukum, dan layanan publik bagi rakyatnya. Ketika komitmen tersebut dilanggar, legitimasi politik negara akan runtuh dan memicu lahirnya negara gagal (failed state) — sebuah distopia hasil inkubasi panjang dari akumulasi praktik buruk yang dinormalisasi. Dalam hal ini, somalia menjadi metafora universal, yang gagal memenuhi kontrak sosial setiap rakyatnya.

Hakikat Negara: Kontrak Sosial dan Fondasi Eksistensi Politik

Negara bukanlah entitas instan, melainkan hasil dari evolusi panjang pemikiran manusia mengenai peraturan dan keamanan bersama. Secara filosofis, negara lahir dari kontrak sosial: kesepakatan implisit di mana individu menyerahkan sebagian hak alamiahnya demi perlindungan dan ketertiban. Akar pemikiran ini bersumber dari tiga tokoh era Pencerahan: Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau.

Thomas Hobbes, dalam karyanya Leviathan (1651), memberikan gambaran yang kelam tentang kondisi alamiah manusia tanpa negara. Hobbes berpendapat bahwa tanpa otoritas politik yang kuat, manusia akan terjebak dalam “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana kehidupan menjadi sunyi, miskin, kasar, biadab, dan pendek. Dalam perspektif Hobbesian, negara berfungsi sebagai “Leviathan” — kekuatan raksasa yang menakuti rakyatnya agar tetap patuh pada hukum demi perdamaian kolektif.

Berbeda dengan Hobbes, John Locke memandang kepemilikan (property rights) sebagai inti dari kontrak sosial dalam Second Treatise of Government (1689). Locke percaya bahwa manusia secara alami memiliki hak fundamental atas hidup, kebebasan, dan harta benda. Namun, karena individu tidak dapat secara objektif menjadi hakim atas sengketa mereka sendiri, mereka secara sukarela menyerahkan hak penegakan hukum kepada otoritas pusat. Bagi Locke, fungsi utama negara adalah melindungi hak-hak tersebut.

Jean-Jacques Rousseau kemudian memperkenalkan konsep “kehendak umum” (general will), yang menyatakan bahwa kebebasan sejati tercapai ketika individu menyelaraskan kepentingan pribadi mereka dengan kepentingan kolektif. Negara, menurut Rousseau, harus menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat di mana hukum yang ditaati adalah hukum yang dibuat oleh rakyat itu sendiri untuk kebaikan bersama.

Secara teknis, pembentukan negara melalui kontrak sosial dapat dibagi menjadi dua perjanjian utama: Pactum Unionis yang membentuk masyarakat yang bersatu demi keharmonisan, dan Pactum Subjectionis di mana rakyat menyerahkan hak mereka kepada otoritas hukum untuk memastikan perlindungan nyawa dan kebebasan.

Negara hanya dianggap sah jika mampu menjamin keamanan, hukum, dan layanan publik. Ketika negara gagal memenuhi kewajiban tersebut, warga negara kehilangan kewajiban politik untuk patuh. Kegagalan ini memicu disintegrasi nasional dan melahirkan fenomena negara gagal (failed state).

Ketika Negara Gagal Memenuhi Perannya

Somalia dikutip secara universal sebagai contoh dari “negara gagal” (failed state), sebuah istilah yang merujuk pada entitas politik yang telah hancur hingga ke titik di mana tanggung jawab dasar pemerintahan yang berdaulat tidak lagi berfungsi dengan baik.

Sejarah modern Somalia dimulai dengan penyatuan wilayah kolonial Somaliland Inggris di utara dan Somalia Italia di selatan pada tahun 1960. Namun, perbedaan sistem administrasi kolonial — di mana Inggris menggunakan pemerintahan tidak langsung yang mempertahankan struktur adat, sementara Italia menggunakan pemerintahan langsung yang merusak struktur tradisional — menciptakan ketegangan sejak awal penyatuan. Eksperimen demokrasi sembilan tahun pasca-kemerdekaan berakhir secara mendadak pada tahun 1969 ketika Mayor Jenderal Muhammad Siad Barre merebut kekuasaan melalui kudeta militer.

Rezim Barre awalnya menjanjikan reformasi sosial melalui ideologi “sosialisme ilmiah” yang mencoba menggabungkan Marxisme dengan interpretasi Al-Qur’an. Namun, di balik retorika persatuan nasional, Barre justru memusatkan kekuasaan pada lingkar dalam klan keluarganya sendiri, yang dikenal dengan kode M.O.D. (Mareehaan, Ogaden, Dhulbahante). Pengkhianatan terhadap kontrak sosial ini mencapai puncaknya setelah kekalahan Somalia dalam Perang Ogaden melawan Ethiopia (1977–1978), yang memicu krisis ekonomi hebat dengan rasio utang terhadap GNP mencapai 203 persen.

Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Barre menggunakan kekerasan brutal, termasuk pemboman kota Hargeisa pada tahun 1988 yang menghancurkan 70% infrastruktur kota dan membunuh sedikitnya 5.000 warga sipil. Ketika rezim tersebut akhirnya runtuh pada tahun 1991, Somalia terjebak dalam kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh milisi berbasis klan, memicu perang saudara yang berkepanjangan dan penghancuran total sistem pemerintahan pusat.

Praktik Buruk di Balik Runtuhnya Somalia

Keruntuhan Somalia tidak hanya disebabkan oleh perang fisik, tetapi dipicu dan diperparah oleh serangkaian “Praktik buruk” yang telah tertanam dalam budaya politik dan sosialnya. Praktik-praktik ini menciptakan lingkaran setan yang merusak kepercayaan publik dan menghambat pembentukan otoritas nasional yang sah. Tiga pilar utama dari praktik buruk ini adalah klanisme akut, korupsi sistemik, dan pelembagaan sistem pembagian kekuasaan yang diskriminatif.

Klanisme adalah kondisi ketika masyarakat lebih setia kepada kelompok suku atau klannya dibanding kepada negara atau pemerintah. Secara historis, klan berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial yang menyediakan keamanan dan keadilan dalam masyarakat nomaden. Namun, dalam konteks pembangunan negara modern, klanisme berubah menjadi persaingan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya, sehingga melemahkan penegakan hukum dan aturan negara. Praktik ini diperkuat oleh rezim Siad Barre melalui taktik manipulasi klan, di mana ia menempatkan kerabatnya di posisi strategis dalam dinas keamanan rahasia (National Security Service) yang dikenal kejam.

Korupsi di Somalia bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan fenomena “tong busuk” (rotten barrel), di mana penyimpangan dari aturan formal menjadi cara untuk menjalankan organisasi politik. Laporan menunjukkan bahwa dana internasional dan bantuan kemanusiaan sering kali disedot ke rekening pribadi atau dialokasikan secara tidak proporsional ke wilayah yang didominasi oleh klan tertentu. Praktik suap dalam proses pemilihan juga sangat lazim, dengan harga kursi parlemen dilaporkan berkisar antara US$1.000 hingga US$20.000, yang memaksa calon pemimpin untuk mencari dana melalui cara-cara korup demi menutupi biaya kampanye.

Selain itu, terdapat apa yang disebut sebagai “pertukaran kekerasan” (violent exchange), di mana aparat keamanan menggunakan ancaman penangkapan atau penyiksaan untuk memeras uang dari rakyat. Dalam lingkungan di mana transparansi sangat rendah dan pengawasan institusional hampir tidak ada, korupsi menjadi cara hidup yang menormalkan pelanggaran hukum. Kebiasaan memprioritaskan kekuasaan pribadi atau regional di atas persatuan nasional telah menciptakan krisis moralitas di kalangan elit politik, yang sering kali berperilaku seolah-olah mereka memiliki kedaulatan atas warga negara, bukan melayani mereka.

Kurangnya insentif bagi aktor-aktor politik untuk berkomitmen pada tata kelola keuangan publik yang kuat telah menyebabkan dana negara tidak pernah sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Hal ini diperburuk oleh pembubaran Komisi Anti-Korupsi Independen pada tahun 2022, yang semakin melemahkan pengawasan eksternal terhadap praktik-praktik tersebut.

Efek Domino: Dampak Internal dan Eksternal Negara

Secara internal, dampak yang paling merusak adalah fragmentasi wilayah dan munculnya entitas non-negara yang kuat. Karena pemerintah pusat tidak mampu memberikan layanan dan keamanan, kelompok jihadis Al-Shabaab berhasil mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Al-Shabaab menggunakan ideologi Wahhabi yang kaku untuk menantang struktur klan tradisional, termasuk pengumpulan pajak dan sistem peradilan sendiri di daerah pedesaan yang mereka kuasai. Ketidakmampuan negara untuk mengontrol wilayahnya juga menyebabkan munculnya wilayah-wilayah otonom yang de facto merdeka, yang semakin melemahkan kedaulatan negara secara keseluruhan.

Efek domino internal ini juga mencakup krisis kemanusiaan yang kronis. Konflik yang berkepanjangan dikombinasikan dengan bencana alam seperti kekeringan ekstrem menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 2011, diperkirakan 1,1 juta orang mengungsi di dalam negeri dan ribuan lainnya tewas akibat kelaparan yang tidak dapat ditangani oleh negara yang lumpuh.

Secara eksternal, Somalia telah menjadi “kanker” di Tanduk Afrika. Dampak yang paling dirasakan secara global adalah maraknya pembajakan kapal di Teluk Aden dan Samudra Hindia. Pembajakan memaksa kapal-kapal untuk mengambil rute yang lebih jauh mengelilingi Afrika Selatan, yang menambah jarak perjalanan sekitar 6.000 mil laut dan meningkatkan biaya bahan bakar serta waktu logistik. Ekonomi pembajakan ini tumbuh pesat antara tahun 2005 hingga 2011, dengan total biaya bagi ekonomi global diperkirakan mencapai US$7 miliar hingga US$12 miliar per tahun akibat pembayaran tebusan, kenaikan premi asuransi, dan biaya operasi militer internasional.

Negara tetangga seperti Kenya dan Ethiopia menanggung beban berat dari destabilisasi Somalia. Perbatasan yang keropos memfasilitasi senjata dan perdagangan barang selundupan yang merusak ekonomi lokal. Radikalisasi pemuda di negara tetangga juga menjadi ancaman serius, di mana banyak pemuda direkrut oleh Al-Shabaab untuk berperang di Somalia dan kemudian kembali ke negara asal mereka sebagai ancaman internal.

Indikator Utama Kegagalan Negara

Adapun indikator-indikator terukur yang digunakan oleh lembaga global seperti Fund for Peace melalui Fragile States Index (FSI) untuk mengukur failed state:

1. Kehilangan Monopoli Kekerasan dan Kontrol Wilayah (Security Apparatus Collapse): Negara tidak lagi memiliki kendali fisik atas wilayahnya. Aparat keamanan resmi kehilangan kekuatan hukumnya, aktor-aktor non-negara menguasai daerah-daerah tertentu dan menantang kedaulatan pemerintah.

2. Keruntuhan Legalitas Pemerintahan (Erosion of State Legitimacy): Terjadi penolakan massal terhadap otoritas pemerintah karena dinilai tidak sah, korup, atau hanya mewakili kelompok elit dan klan tertentu. Hal ini ditandai dengan pemilu yang curang, pembangkangan sipil, dan ketidakmampuan memungut pajak.

3. Kelumpuhan Layanan Publik Dasar (Public Services Deficit): Negara gagal menyediakan kebutuhan paling mendasar bagi warga negaranya. Hal-hal krusial seperti air bersih, listrik, akses kesehatan dasar, jaminan pangan, obat-obatan, dan pendidikan dasar menjadi sangat langka atau sama sekali tidak tersedia.

4. Perpecahan Kelompok Elit (Factionalized Elites): Para pemimpin politik dan lembaga-lembaga negara terpecah secara ekstrem. Politik tidak lagi bekerja untuk meritokrasi, melainkan menjadi arena perebutan kekuasaan yang diskriminatif dan menguntungkan suatu kelompok (klanisme).

5. Kemerosotan Ekonomi (Economic Decline): Perekonomian formal runtuh secara sistemik, seperti inflasi yang tidak terkendali, utang negara yang menumpuk ekstrem, kemiskinan masif, dan suburnya kegiatan ilegal seperti suap, korupsi anggaran bantuan, penyelundupan, hingga pembajakan maritim.

6. Tekanan Demografis dan Bencana Sosial (Demographic Pressures & Displacement): Negara tidak lagi memiliki kapasitas untuk melindungi rakyatnya dari ancaman krisis sosial dan alam. Hal ini mengakibatkan krisis pangan kronis (kelaparan), penyebaran wabah penyakit, serta arus pengungsian massal, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

7. Ketergantungan Tinggi pada Intervensi Asing (External Intervention): Kedaulatan negara melemah karena sangat bergantung pada bantuan militer luar negeri, dan pasukan perdamaian regional (seperti Uni Afrika) untuk menjalankan fungsi keamanan dan pemerintahan paling dasar.

Mencegah dan Memutus Rantai Praktik Buruk — Dalam Perspektif Rakyat Sipil

Runtuhnya sebuah negara tidak terjadi dalam semalam. Sejarah Somalia mengajarkan kita bahwa kehancuran dimulai dari “kebiasaan-kebiasaan buruk” kecil yang terus dibiarkan hingga dianggap maklum oleh masyarakat. Sebelum sebuah wilayah benar-benar lumpuh, ia melewati fase pembusukan perlahan (state decay). Ketika pemerintah tidak lagi bisa diandalkan karena lebih mementingkan kelompoknya sendiri, tanggung jawab untuk menyelamatkan tatanan hidup bersama bergeser sepenuhnya kepada kekuatan masyarakat sipil (civil society).

Perubahan nyata ini tidak perlu menunggu kemauan elit politik, melainkan harus dimulai dari gerakan mandiri masyarakat (dari bawah ke atas atau bottom-up) melalui empat cara sederhana :

Cara 1: Menghubungkan Kebiasaan Kecil dengan Dampak Nyata Sehari-hari

Banyak orang merasa bahwa kebijakan besar pemerintah atau korupsi di tingkat atas tidak ada hubungannya dengan hidup mereka sehari-hari. Padahal, setiap pelanggaran kecil memiliki efek domino yang nyata:

• Bahaya Memaklumi “tong busuk” (rotten barrel): Membayar uang suap kecil atau pungli saat mengurus administrasi sering dianggap wajar agar urusan cepat selesai. Namun, dalam ilmu sosial, ini disebut sebagai efek “tong busuk” (the rotten barrel effect). Ketika satu pelanggaran kecil dimaklumi, lambat laun seluruh sistem akan ikut membusuk.
• Kepekaan terhadap Hak Bersama: Setiap anggaran yang diselewengkan berarti hilangnya fasilitas jalan yang layak, jaminan kesehatan, atau pendidikan anak-anak. Pengawasan anggaran bukan sekadar urusan administrasi negara yang rumit, melainkan kunci dari kesejahteraan hidup sehari-hari.

Cara 2: Belajar Bersama tentang Hak dan Kebijakan Publik (Literasi Kewargaan)

Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat tidak mudah diadu domba oleh kepentingan politik praktis. Tanpa harus bersikap konfrontatif, rakyat bisa meningkatkan pemahaman kewargaan melalui cara-cara damai:

• Membuat Forum Diskusi Santai: Komunitas pemuda, mahasiswa, atau tokoh warga bisa mengadakan diskusi berkala untuk membaca dan memahami aturan yang dibuat pemerintah lokal. Dengan memahami hukum, rakyat bisa mendeteksi celah-celah aturan yang merugikan masyarakat sebelum dampaknya terlanjur meluas.
• Memanfaatkan Teknologi Digital: Di era internet, rakyat bisa menggunakan portal digital pemerintah (e-government) untuk memantau aliran dana desa atau proyek pembangunan daerah. Ketika masyarakat aktif mengawasi secara digital, ruang bagi oknum birokrat untuk melakukan penyelewengan akan semakin sempit.

Cara 3: Membangun Moral Kejujuran dan Menolak Nepotisme

• Menanamkan Integritas sejak dari Rumah: Kejujuran harus diajarkan dari lingkungan keluarga (virtue ethics), bukan karena tunduk terhadap hukum, melainkan sadar akan pentingnya keadilan.
• Berani Menolak Nepotisme Kedaerahan: Membantu keluarga dekat atau kelompok sendiri agar mendapat pekerjaan atau jabatan meskipun mereka tidak kompeten sering kali dianggap sebagai bentuk kesetiakawanan yang wajar. Namun, dalam membangun negara, kebiasaan ini merusak keadilan.

Cara 4: Memperkuat Gotong Royong dan Rasa Saling Percaya

Perubahan perilaku individu tidak akan bertahan lama jika dilakukan sendirian di tengah sistem yang buruk. Oleh karena itu, rakyat harus bersatu merajut kembali ikatan modal sosial horizontal (horizontal social capital):

• Membangun Jaring Pengaman Mandiri: Saat bantuan pemerintah tidak merata, solidaritas antarwarga adalah benteng pertahanan terbaik. Kita bisa membentuk lumbung sosial, kelompok siaga bencana, serta memperkuat peran perempuan dan pemuda sebagai penengah jika terjadi konflik di lingkungan kita.
• Menghidupkan Musyawarah Lokal: Menyelesaikan perselisihan sehari-hari melalui jalur kekeluargaan atau hukum adat yang adil.

Pada akhirnya, tegaknya kehidupan bernegara yang damai tidak ditentukan oleh seberapa keras tindakan hukum dari penguasa, melainkan oleh seberapa kuat moral dan kecerdasan rakyatnya. Ketika masyarakat secara sadar menolak ikut dalam kebiasaan buruk pungli, membekali diri dengan pengetahuan yang luas, dan menjaga kerukunan antar-suku, mereka sedang menggunakan hak kedaulatan alami mereka. Melalui gerakan kecil yang dimulai dari bawah (bottom-up).