Putusan MA Soal Fee Nikel Ore: Ketika Perjanjian Bisnis Tetap Mengikat Meski Diperdebatkan

Dalam praktik bisnis, sengketa kerap bermula bukan karena perjanjian tidak ada, melainkan karena perjanjian yang sudah dijalankan kemudian dipersoalkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 PK/Pdt/2018 menjadi contoh penting bagaimana hukum perdata bekerja untuk menegakkan keadilan substantif, khususnya dalam sengketa pembayaran fee hasil tambang nikel ore yang nilainya mencapai jutaan dolar Amerika Serikat.

Sengketa Fee Nikel Ore yang Berlarut-larut

Perkara ini berawal dari Perjanjian Hasil Kerja (Fee) yang ditandatangani pada 1 Maret 2012. Dalam perjanjian tersebut, disepakati pembayaran fee sebesar USD 0,75 per metric ton atas setiap pengapalan atau ekspor nikel ore. Pada tahap awal, pembayaran berjalan dan telah direalisasikan sebesar USD 201.041. Namun, kewajiban pembayaran kemudian terhenti, menyisakan tunggakan sebesar USD 1.450.965,3.

Upaya penagihan dilakukan melalui surat teguran, tetapi tidak membuahkan hasil. Gugatan perdata pun diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sayangnya, pada tingkat pertama, klaim penggugat tidak dikabulkan. Sengketa ini lalu berlanjut hingga tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Pertimbangan Mahkamah Agung: Perjanjian yang Dilaksanakan Tidak Bisa Diingkari

Mahkamah Agung dalam putusannya mengambil posisi yang tegas dan bernuansa keadilan substantif. Majelis menilai bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan. Meskipun secara formal perjanjian ditandatangani oleh direktur perusahaan dalam kapasitas pribadi, faktanya perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh korporasi.

Perusahaan terbukti melakukan penambangan biji nikel ore dan bahkan telah membayar sebagian fee sebagaimana diperjanjikan. Fakta ini dipandang sebagai bentuk pembenaran dan persetujuan perusahaan terhadap perjanjian tersebut. Dalam logika hukum perdata, perjanjian yang telah dijalankan dan memberikan manfaat tidak dapat begitu saja disangkal keberlakuannya.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan perusahaan wajib melunasi seluruh sisa fee yang menjadi hak penggugat, yakni sebesar USD 1.450.965,3, yang pembayarannya dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**Pendapat Mahkamah Agung dalam Perkara No 534 PK/Pdt/2018**

“Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, karena meskipun secara formil HTAN pada saat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 1 Maret 2012 bertindak selaku pribadi, akan tetapi perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PT. CSM dengan cara melakukan penambangan biji nikel ore dan pihak PT CSM telah membayar (fee) yang semula diperjanjikan oleh HTAN dengan Penggugat meskipun baru sebagian.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah terlaksana yaitu dengan dilakukan penambangan dan pengoperasian biji nikel ore oleh PT CSM dan melakukan pembayaran atas Sebagian fee yang diperjanjikan, adalah adil bila pihak tergugat i.c. PT. CSM, melanjutkan membayar seluruh fee yang diperjanjikan yang menjadi hak Penggugat, karena PT. CSM — harus dianggap — telah membenarkan dan menyetujui perjanjian tersebut.”

Makna Putusan bagi Dunia Bisnis dan Hukum Perdata

Putusan ini menegaskan satu prinsip mendasar dalam hukum perjanjian: asas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian yang sah dan telah dilaksanakan mengikat para pihak layaknya undang-undang. Perusahaan tidak dapat berlindung di balik dalih formalitas penandatanganan ketika secara nyata telah menikmati manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut.

Lebih jauh, putusan ini juga menjadi peringatan bagi korporasi agar berhati-hati dalam praktik bisnisnya. Konsistensi antara tindakan faktual dan posisi hukum menjadi krusial. Mengingkari kewajiban setelah memperoleh keuntungan bukan hanya berisiko secara reputasi, tetapi juga berujung pada kekalahan hukum yang mahal.

Keadilan yang Akhirnya Ditegakkan

Kasus ini memperlihatkan bahwa proses hukum memang bisa panjang dan melelahkan, tetapi keadilan tidak berhenti di tengah jalan. Mahkamah Agung menunjukkan perannya sebagai benteng terakhir keadilan dengan menembus sekat formalitas dan melihat substansi hubungan hukum para pihak.

Bagi pelaku usaha, putusan ini adalah pelajaran penting bahwa integritas dalam menghormati perjanjian bukan sekadar etika bisnis, melainkan kewajiban hukum. Ketika perjanjian telah dijalankan dan memberi manfaat, maka tanggung jawab harus ditunaikan sepenuhnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 PK/Pdt/2018 menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia berpihak pada keadilan substantif. Sengketa fee nikel ore ini menjadi pengingat bahwa perjanjian bisnis bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen hukum yang konsekuensinya nyata. Bagi siapa pun yang bergerak di sektor perdagangan dan pertambangan, memahami dan menghormati perjanjian adalah kunci untuk menghindari sengketa yang berlarut-larut dan berbiaya tinggi.

Jika Anda menghadapi sengketa perjanjian bisnis atau ingin memastikan kontrak usaha Anda memiliki perlindungan hukum yang kuat, konsultasi hukum sejak dini adalah langkah strategis.

Chayra Law Center adalah Consulting Firm di Jakarta dengan spesialisasi pada bidang hukum pidana, hukum konstitusi, hukum perdata dan perdagangan.

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat mengakses website kami di https://s.id/chayralawcenter atau melalui email di chayralawcenter@gmail.com.