Ketipu Harga Murah

Menjadi warga biasa di kota kecil kadang terasa seperti terus-menerus mengikuti alur yang sudah disiapkan orang lain. Kita membayar, mengantre, menawar, dan menyesuaikan diri, sambil bertanya dalam hati: memang harus serumit ini, ya? Pengalaman-pengalaman kecil itulah yang perlahan membentuk rasa lelah terhadap cara hidup sehari-hari.

Satpas Pwr — Pituruh News

Ada satu hal yang sering bikin warga merasa dipermainkan: selisih antara informasi resmi dan kenyataan di lapangan. Salah satunya soal perpanjangan SIM. Dalam berbagai sosialisasi, tarif perpanjangan SIM C sering digaungkan hanya sekitar 75 ribu rupiah. Angka itu dipajang besar-besar, mudah diingat, dan terdengar murah. Seolah negara sedang memberi pelayanan sederhana dan terjangkau.

Nyatanya, pengalaman di lapangan jauh lebih rumit.

Di sebuah polres kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan, proses perpanjangan SIM terasa seperti rangkaian permainan kecil yang tak pernah dijelaskan sepenuhnya sejak awal. Biaya resmi memang 75 ribu rupiah. Tapi ada tambahan biaya administrasi bank, sehingga sebenarnya menjadi 80 ribu. Lalu ada psikotes dan tes kesehatan yang totalnya bisa membuat biaya membengkak berkali-kali lipat.

Masalahnya bukan semata pada nominal. Saya rasa banyak orang masih bisa menerima biaya tambahan selama semuanya dijelaskan secara terang sejak awal. Bukankah sebagai warga negara kita berhak tahu harga sebenarnya dari layanan yang hendak kita gunakan?

Yang menjengkelkan justru kesan bahwa seluruh proses itu sudah diarahkan ke jaringan tertentu. Psikotes misalnya. Tidak ada informasi yang jelas apakah kita boleh menggunakan penyedia lain. Yang terasa justru seolah-olah semuanya harus lewat “rekanan” tertentu di sekitar lokasi pelayanan. Padahal, mungkin saja di luar sana ada penyelenggara psikotes dengan harga lebih murah atau kualitas yang lebih baik.

Ironisnya, bentuk psikotesnya sendiri terasa asal-asalan. Kami hanya diminta menjawab sekitar tiga puluh pertanyaan ringan dengan pilihan ya atau tidak. Rasanya lebih seperti obrolan santai di warung kopi daripada alat ukur psikologis yang serius untuk keselamatan berkendara.

Tes kesehatannya pun tak jauh berbeda. Setelah psikotes selesai, orang-orang di sana langsung mengarahkan kami ke klinik tertentu. Pemeriksaannya hanya cek tensi dan membaca angka warna. Saya bahkan tak yakin apakah petugasnya benar-benar tenaga medis profesional. Penampilannya memang rapi seperti petugas resmi, lengkap dengan seragam polo shirt ala instansi, tapi suasananya lebih mirip loket jasa dadakan daripada fasilitas kesehatan yang meyakinkan.

Yang membuat saya makin curiga adalah keberadaan orang-orang berseragam di pintu masuk satpas yang tampak “membantu” memeriksa kelengkapan berkas. Saya sempat berpikir: bagaimana kalau saya membawa hasil tes dari tempat lain? Apakah akan dipersulit? Apakah memang benar ada pilihan lain?

Begitu masuk ke area pelayanan utama, kebingungan belum selesai. Pembayaran tak bisa dilakukan lewat QRIS atau mobile banking. Harus tunai. Dan lagi-lagi ada tambahan biaya lima ribu rupiah. Setelah membayar, saya baru diminta mengisi formulir.

Aneh sekali. Dalam banyak layanan publik modern, pembayaran dilakukan setelah proses selesai atau setidaknya setelah data diverifikasi. Di sini justru seperti kedai kopi: bayar dulu, urusan belakangan.

Lalu dimulailah perjalanan kecil dari ruangan ke ruangan.

Ruangan pertama untuk verifikasi data seperti pekerjaan dan golongan darah; dua hal yang saya sendiri tak benar-benar paham urgensinya dalam proses perpanjangan SIM biasa. Ruangan kedua untuk foto. Petugas memotret seadanya tanpa memberi kesempatan mengambil ulang gambar yang kurang baik. Bandingkan dengan pelayanan di kantor imigrasi atau Dukcapil yang jauh lebih manusiawi dan komunikatif. Setidaknya mereka paham bahwa identitas adalah sesuatu yang akan dipakai bertahun-tahun.

Terakhir, saya menuju loket pengambilan SIM baru. Katanya semua selesai dalam 25 menit. Untung hari itu antrean sedang tidak ramai.

Di depan saya ada pasangan suami istri dengan kondisi si istri sedang hamil tua. Saya membayangkan betapa melelahkannya harus berpindah-pindah ruangan hanya untuk memperpanjang kartu kecil yang sebenarnya sekadar administrasi. Kalau antrean sedang penuh, mungkin pengalaman itu bisa berubah menjadi siksaan kecil yang dianggap normal karena sudah terlalu lama dibiarkan.

Padahal, kalau dipikir-pikir, SIM adalah dokumen wajib negara. Ia bukan barang mewah. Negara mewajibkan warga memilikinya agar lalu lintas tertib dan keselamatan terjaga. Maka aneh rasanya ketika proses mendapatkannya justru dipenuhi biaya tambahan, alur yang membingungkan, dan layanan yang terasa setengah hati.

Kita membayar untuk fasilitas negara yang katanya tak bisa diberikan gratis. Tapi setelah membayar pun, pelayanan yang diterima masih terasa melelahkan dan tidak transparan.

Kadang saya berpikir, seandainya pelayanan publik benar-benar direformasi secara serius, mungkin proses seperti ini tak perlu serumit sekarang. Bukankah idealnya SIM diperlakukan seperti KTP, KK, atau kartu BPJS; dokumen dasar warga negara yang semestinya mudah, jelas, dan bila mungkin gratis?

Karena pada akhirnya, yang membuat orang lelah bukan hanya biaya. Tapi perasaan bahwa mereka sedang diperas perlahan oleh sistem yang tahu warga tak punya pilihan lain.

Photo by Rendy Novantino on Unsplash

Jual Beli Motor Bekas

Saya baru saja melakukan tukar tambah motor matic milik kakak saya dengan sebuah motor cub keluaran yang lebih muda. Kedengarannya sederhana. Hanya transaksi kendaraan biasa. Tapi entah kenapa, proses itu meninggalkan rasa aneh dalam diri saya.

Jual beli motor bekas ternyata lebih mirip permainan strategi daripada transaksi biasa. Seperti main catur. Cara bicara, ekspresi wajah, gaya berjalan di showroom, sampai seberapa detail kita memeriksa kendaraan; semuanya jadi bagian dari negosiasi yang tak tertulis.

Di kabupaten kecil, transaksi seperti ini bukan cuma soal kendaraan. Ada gengsi, ada penilaian sosial, ada pertarungan citra kecil-kecilan. Bahkan setelah motor berhasil dibawa pulang pun, orang-orang masih ikut menilai. Mereka melihat merek, tahun produksi, kondisi bodi, suara mesin, lalu diam-diam menyusun kesimpulan tentang hidupmu.

Menjual motor bekas juga bukan perkara mudah. Kita adalah orang yang paling tahu kondisi sebenarnya kendaraan itu. Kita tahu bagian mana yang mulai bermasalah, suara apa yang kadang muncul diam-diam, atau kebiasaan buruk mesin yang hanya terasa saat dipakai jauh.

Tapi saat menjualnya, semua orang berusaha menjadi humas terbaik bagi motornya sendiri.

Kita membersihkan bodi sampai mengilap. Menyebut kekurangan dengan nada mengecilkan. Menonjolkan kelebihan sekecil apa pun. Semua dilakukan agar harga jual tetap terjaga. Ada seni kecil dalam meyakinkan orang bahwa motor tua kita masih layak dicintai.

Di sisi lain, pembeli juga datang dengan kecurigaan penuh. Mereka memeriksa ban seperti detektif. Menyalakan mesin sambil memasang wajah ahli otomotif. Menawar harga dengan teknik yang kadang terasa seperti serangan psikologis.

Yang melelahkan sebenarnya bukan proses tawar-menawarnya, melainkan budaya kecil di baliknya.

Tinggal di kabupaten memang membuat banyak hal terasa lebih sulit. Sulit bukan hanya karena uang yang terbatas, tetapi juga karena cara orang mencari uang sering dipenuhi kepura-puraan kecil. Banyak orang memaksa secara halus. Banyak yang menyembunyikan kekurangan sambil menjual keyakinan.

Semua orang ingin untung. Itu wajar. Tapi kadang kita hidup dalam situasi di mana kejujuran justru dianggap kelemahan dalam transaksi.

Akhirnya jual beli motor bekas bukan lagi sekadar perpindahan kendaraan dari satu tangan ke tangan lain. Ia berubah jadi cermin kecil tentang bagaimana masyarakat bertahan hidup: saling membaca, saling mencurigai, saling memainkan peran, sambil diam-diam berharap tidak menjadi pihak yang tertipu.