Islam yang Katanya Membatasi Kebebasan Perempuan

Bicara tentang hak, pembatasan dan kebebasan, mulai dari ‘filsafat kebebasan' ala John Stuart Mill sampai ‘logika pembatasan demi jaminan kebebasan’ dalam pandangan Islam

Editor: Nadya Tutor

Photo by Satria SP on Unsplash

Hampir semua mahasiswa yang kali pertama memasuki salah satu kelompok gerakan Islam di kampus akan ditodong pertanyaan model seperti ini, “Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuat, bisa enggak Dia membuat batu yang tidak bisa Tuhan angkat?”

Kalau Tuhan Maha Kuasa, mestinya Dia bisa berkuasa membuat batu seperti itu. Tapi kalau Tuhan bisa membuat batu yang tidak bisa Dia angkat, maka sifat Maha Kuatnya gugur. Pun kalau Tuhan tidak bisa membuat batu itu, maka sifat Maha Kuasanya yang gugur.

Pertanyaan ini terdengar keren, mungkin filosofis banget, kata sebagian mahasiswa; tapi sebetulnya bagi saya cacat. Pertanyaan itu mengawinkan dua kondisi yang saling bertabrakan sehingga objek yang ditanyakan sebenarnya tidak mungkin ada.

Saya ajak berpikir, memang kita bisa membuat “lingkaran persegi”? Atau seorang penulis novel yang bisa menciptakan tokoh lebih kuat daripada tokoh lain dalam ceritanya. Namun ia tentu tidak bisa menciptakan tokoh yang menjadi lebih berkuasa daripada dirinya sebagai pengarang dalam jenjang realitas (universe) yang sama.

Saya melihat orang-orang yang menganggap paradoks batu Tuhan itu keren seringnya (tidak semua) juga menganggap ajaran Islam membatasi perempuan. Lagi-lagi mereka mencomot standar yang ditetapkan Barat untuk menyeret suatu ajaran ke dalam ruang persidangan sepihak.

Daripada berfilsafat ngawur ala paradoks batu Tuhan tadi, saya mengajak untuk berfilsafat lebih dalam soal isu di atas. Apa itu kebebasan? Dalam banyak pikiran orang Indonesia kebebasan itu hanya sebatas kebebasan harm principle ala John Stuart Mill.

Kebebasan yang hanya muter-muter soal “biarkan saya menjalani hidup sesuka saya, jangan ganggu saya, saya bebas melakukan apa pun asal tidak merugikan orang lain.” Kebebasan bagi kebanyakan orang kita adalah bisa melakukan apa saja yang kita mau, selama tidak menyakiti orang lain.

Tapi dalam filsafat kebebasan tidak dimaknai sesederhana itu. Definisi secara ketat kebebasan adalah sebagai ketiadaan paksaan (absence of coercion). Seseorang dikatakan bebas bila ia tidak sedang dipaksa.

As simple as that, tapi apa yang dimaksud dengan “dipaksa”? Siapa pun jangan meremahkan pendefinisian kata “dipaksa” karena ini yang memecah dunia politik kita sampai sekarang. Termasuk menjadi dasar dari tuduhan terhadap Islam itu sendiri.

Saya menemukan tulisan bagus soal ini karya Hamza Andreas Tzortzis, seorang mualaf keturunan Yunani dari Sapience Institute.

Tzortzis menyitir Filsuf politik Robert Nozick soal definisi paksaan. Misalnya saya sedang berjalan menuju persimpangan dan ingin berbelok ke kiri. Namun di arah kiri itu, ada angin puting beliung sedang mengamuk. Saya terpaksa berbalik arah. Apakah saya dipaksa?

Menurut Nozick, tidak. Pilihan saya hanya dibatasi alam, bukan manusia. Alam, menurut kerangka ini, tidak bisa “memaksa” dalam pengertian yang sesungguhnya.

Paksaan, baginya, mensyaratkan adanya aktor lain (manusia lain) yang bertindak melampaui hak-haknya untuk membatasi pilihan saya. Tanpa pelanggaran hak, tidak ada paksaan, tanpa adanya paksaan, maka tidak ada kehilangan kebebasan.

Eksperimen Perjodohan

Dia kemudian memakai eksperimen perjodohan untuk membuktikan ini. Anggap ada komunitas berisi 26 pria dan 26 wanita, diurutkan dari A hingga Z berdasarkan tingkat kecocokan.

Pria A dan Wanita A saling jatuh cinta dan menikah secara sukarela. Sementara pria B, yang sebenarnya tertarik pada Wanita A, “terpaksa” harus menerima kenyataan bahwa pilihannya telah menikah.

Ia akhirnya menikahi Wanita B. Begitu seterusnya hingga tersisa hanya pria Z dan wanita Z. Pria Z sebetulnya sangat menyukai wanita Y, tapi karena wanita Y telah menikah dengan pria Y, dan yang tersisa hanya wanita Z; maka pria Z menikah dengan perempuan itu.

Sementara bagi wanita Z tidak ada pilihan pria lain selain pria Z. Apakah pria Z dan wanita Z dipaksa menikah satu sama lain?

Menurut Nozick tidak. Semua orang (A-Y) sebelum mereka bertindak sepenuhnya dalam batas hak mereka. Tidak ada satu pun hak Z yang dilanggar.

Pilihan Z memang menyempit akibat keputusan orang lain, namun penyempitan pilihan, menurut dia bukanlah paksaan bila tidak ada pelanggaran hak yang menyertainya.

Anarchy, State, and Utopia/Robert Nozick

Bantahan Serena Olsaretti

Bagi sebagian orang, dan juga saya ketika mula-mula membaca argumen Nozick ini terasa kurang manusiawi. Filsuf politik Serena Olsaretti juga setuju dengan perasaan saya. Menurut dia seseorang disebut “dipaksa” ketika ia tidak memiliki pilihan lain yang secara manusiawi dapat diterima.

Bila pilihan pria Z hanya “menikahi wanita Z atau menghadapi pengucilan sosial dan kelaparan”, maka yang dialami Z jelas, menurut filsuf perempuan itu, merupakan bentuk paksaan “oleh keadaan.”

Freedom, Force and Choice: Against the Rights-Based Definition of Voluntariness/Serena Olsaretti

Tapi Alan Wertheimer, filsuf lain yang dibahas tulisan Tzortzis, mengajukan skenario yang menyingkap kelemahan besar dari teori Olsaretti dan juga perasaan saya. Membaca bantahan Wertheimer untuk Olsaretti, membuat saya bungkam.

Suatu hal yang mulanya terdengar masuk akal, ketika disodorkan bantahan lebih rasional membuat saya tidak berkutik. Dan saya yakin banyak hal serupa di kasus-kasus lain, hal yang terdengar masuk akal bukan karena hal itu benar-benar rasional, melainkan karena saya buta dengan penjelasan alternatif yang jauh lebih rasional.

Skenarionya begini, misalnya seorang A terbaring di rumah sakit dengan penyakit kritis. Seorang dokter datang membawa formulir persetujuan operasi.

Jika A tidak menandatangani formulir itu, maka dokter tidak akan membedahnya dan konsekuensinya kematian. Tidak ada alternatif yang lebih mengerikan dari itu. Pilihan A hanya tanda tangan, atau mati.

Apakah dokter itu bisa dikatakan memaksa pasien itu?

Kalau mau konsisten menggunakan alur berpikir Olsaretti, jawabannya harusnya “ya”, pasien itu dipaksa. Namun etika kedokteran global dan sistem hukum di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, secara serentak menolak kesimpulan itu.

Coercion/Alan Wertheimer

Dokter yang meminta persetujuan A, betapa pun sempitnya pilihan dia, tidak sedang memaksa siapa pun. Justru sebaliknya, dokter yang nekat mengoperasi A tanpa persetujuan, meski dengan niat menyelamatkan nyawa, akan menghadapi dakwaan penyerangan fisik.

Paksaan tidak bergantung pada seberapa sedikit pilihan yang A miliki, melainkan oleh hal yang lebih mendasar, yaitu apakah hak seseorang, dalam konteks ini hak A, sedang dilanggar atau tidak.

Wertheimer membuktikan bahwa teori Nozick jauh lebih koheren. Dokter yang meminta tanda tangan menghormati hak A atas tubuhnya sendiri, meski konteksnya darurat. Paksaan yang sesungguhnya, menurut teori ini, baru terjadi justru bila hak itu dilanggar.

Apa Itu Hak?

Jika kebebasan berarti ketiadaan paksaan, dan paksaan berarti pelanggaran hak, maka perdebatan raksasa tentang siapa yang “membatasi kebebasan siapa” bermuara pada satu pertanyaan begini, “apa itu hak, dan siapa yang berwenang mendefinisikannya?”

Hanya satu pertanyaan ini mampu membelah dunia politik modern menjadi dua kubu besar. Anak-anak libertarian mengusung konsep hak negatif, yaitu hak untuk dibiarkan sendiri semisal hak hidup, hak berbicara, hak atas properti pribadi.

Intinya jika saya mengusung hak negatif, maka saya menyuarakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkewajiban menyediakan hal-hal ini-itu untuk saya; mereka hanya wajib tidak mengambil hasil jerih payah yang telah saya dapatkan, termasuk pendapatan saya.

Pajak progresif yang dipungut negara untuk membiayai layanan sosial, misalnya, bagi kaum libertarian adalah bentuk paksaan. Mereka menganggap hal itu sebagai bentuk merampas paksa hasil kerja mereka untuk dibagikannya kepada orang lain yang kebetulan miskin.

Lawan kelompok ini adalah kawan-kawan sosialis yang memperjuangkan hak positif, yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas dasar kelangsungan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan.

Bagi mereka, seseorang yang mati kelaparan di tengah kelimpahan struktural bukan orang yang “bebas”. Kebebasan tanpa jaminan kesejahteraan adalah omong kosong belaka.

Circulus in probando

Keduanya, baik anak-anak libertarian maupun teman-teman sosialis, saling menuduh sebagai penghancur kebebasan. Dan mereka, menurut Tzortzis tengah terjebak dalam lubang logika yang sama, yaitu circulus in probando, atau kesesatan penalaran melingkar.

Saya bilang ke beberapa orang bahwa film paling bagus adalah ‘Inception’-nya Christopher Nolan karena alurnya yang mengajak berpikir. Orang lain mungkin akan bilang film ‘Agak Laen’ karena jumlah penontonnya di Indonesia super jumbo.

Mungkin ada juga yang bilang film-filmnya James Cameron, karena “film bagus dinilai dari pendapatan box office.” Saya dan orang-orang lain tentu tidak akan pernah sepakat, bukan karena argumen salah satu lebih buruk, melainkan karena saya dan orang lain menolak untuk membuktikan bahwa definisi kami soal “film bagus” sebagai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan (dogma).

Itulah yang dilakukan libertarian dan sosialis. Anak-anak libertarian menuding sistem sosialis melanggar kebebasan dengan berasumsi diam-diam bahwa definisi hak negatif mereka adalah satu-satunya kebenaran universal.

Pun kawan-kawan sosialis membalas dengan tuduhan serupa, sambil menjadikan hak positif mereka sebagai pernyataan yang tak terbantahkan. Keduanya melompat ke kesimpulan “tanpa pernah mau repot membuktikan mengapa definisi hak mereka yang paling benar secara objektif.”

Saya sering mendengar tudingan bahwa Islam membatasi kebebasan perempuan dari mulut aktivis Islam sendiri yang sayangnya mengadopsi cara pandang Barat dalam mendefinisikan kebebasan. Mereka yang menuduh bahwa Islam membatasi kebebasan, apalagi kebebasan perempuan, hampir selalu bersandar pada definisi hak berdasarkan standar sekuler, individualistis, yang dibentuk tradisi intelektual Eropa pasca-Pencerahan.

Edannya standar ini kemudian diperlakukan seolah-olah adalah kebenaran universal yang turun dari langit tanpa perlu dipertanyakan, sama seperti kebenaran dari kitab suci.

Tradisi lain yang memiliki kerangka hak yang berbeda langsung dihakimi sebagai “pembatas kebebasan”, tanpa pernah ada pembuktian mengapa standar hak yang dipakai si penghakim itu lebih unggul, lebih objektif, atau lebih benar secara universal.

Hal itu, menurut Tzortzis, jelas bukan kritik yang sehat, melainkan kesesatan penalaran yang sama persis dengan perdebatan soal film bagus tadi.

Dalam pandangan Islam, kebebasan bukanlah ketiadaan batas, tetapi lahir ketika setiap orang memperoleh hak-haknya “sebagaimana telah ditetapkan Alquran dan Sunah,” sekaligus menjalankan kewajiban yang menyertainya.

Karena itu, pembatasan yang bersumber dari wahyu dipahami bukan sebagai pengekangan, melainkan sebagai perlindungan terhadap kebebasan itu sendiri.

Kalau ada sekelompok orang bilang Islam membatasi kebebasan perempuan dengan menyitir pemikir-pemikir Barat seakan pemikiran itu kitab suci yang haram didebat, maka mereka wajib lebih dahulu membuktikan bahwa kerangka hak yang dipakai sebagai tolok ukur itu lebih valid secara filosofis daripada kerangka hak yang berlaku dalam Islam.

Atau mungkin sederhananya “konsepsi hak” siapa yang memiliki dasar kebenaran paling objektif? Dalam kerangka sekuler Barat, hak adalah produk kesepakatan sosial. Karena kesepakatan, maka tentu bisa bergeser tergantung siapa yang memenangkan pemilu, tren moral dekade ini, atau kelompok kepentingan mana yang paling vokal.

Hak atas aborsi misalnya, hak ini bisa ada hari ini dan dicabut besok. Kemudian hak atas kepemilikan senjata bisa diperluas atau dipersempit sesuai komposisi parlemen.

Hak-hak ini, kata Tzortzis betapa pun mulianya niat para perumusnya, selalu merupakan produk dari pandangan manusia yang terbatas atau dibentuk oleh batasan zaman, bias budaya, kepentingan ekonomi, dan trauma sejarah para pembuatnya.

Untuk lebih jelas memahami kalimat tadi, bisa baca tulisan ini.

[embed]Aturan Menyeluruh Cover Aturan Menyeluruh/Yopi M.medium.com

Manusia yang merumuskan hak berdasarkan pandangannya sendiri ibarat seseorang yang melihat layar beresolusi super tinggi dari jarak satu milimeter. Ia kebetulan melihat sebuah piksel berwarna merah. Lalu manusia itu bilang bahwa seluruh layar ini pasti berwarna merah.

Padahal warna merah itu bisa jadi hanya bagian dari gambar manusia yang tengah berolahraga yang kebetulan mengenakan kaos berwarna merah. Dia tidak salah tentang piksel yang ia lihat, tapi orang itu sangat keliru ketika menjadikan satu piksel tersebut sebagai kebenaran absolut tentang keseluruhan layar.

Berbeda dengan manusia, Tuhan, dalam ajaran Islam, Maha Mengetahui, Maha Adil, dan berada di luar kungkungan ruang dan waktu. Dia melihat keseluruhan layar, tidak terbatas seperti manusia.

Oleh karena itu, hak-hak yang dirumuskan berdasarkan wahyu dari entitas yang memiliki pengetahuan menyeluruh memiliki klaim objektivitas yang jauh lebih kokoh ketimbang hak-hak yang dirumuskan oleh manusia yang hanya melihat satu piksel dari realitas yang tak terbatas.