MEMAHAMI DAMPAK POSITIF MBG: SUDUT PANDAANG MAHASISWA HUKUM

(Siswa Sekolah Dasar Melaksanakan Makan Bersama (Sumber: Pinterest))

Di era pemerintahan saat ini, PROGRAM MBG (Meal/Breakfast/Gizi) telah menjadi salah satu program prioritas yang menyita perhatian publik. Sebagai mahasiswa hukum, kami tidak hanya melihat program ini dari aspek sosial, tetapi juga dari kacamata konstitusional dan hukum tata negara. Program MBG ini membawa berbagai dampak positif yang perlu diakui secara objektif.

· Perlindungan Hak Konstitusional

Dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Khususnya bagi anak-anak Indonesia, hak atas Nutrition yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Program MBG merupakan implementasi nyata dari kewajiban negara untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) mengenai kewajiban negara untuk menjamin warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

· Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Dari perspektif hukum ekonomi, program MBG juga memberikan multiplier effect yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat lokal. Dengan penunjukan pengusaha lokal sebagai vendor penyedia makanan bergizi, program ini secara tidak langsung memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Ini merupakan cerminan dari prinsip keadilan eksiensial yang diagungkan dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana sectores ekonomi kecil harus diberikan kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional.

· Penegakan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai mahasiswa hukum, kami menyambut baik upaya pemerintah yang mewajibkan mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan Program MBG. Edukasi publik tentang penggunaan anggaran negara merupakan bagian krusial dari prinsip good governance. Kami berharap kedepankan terus ditingkatkan melalui sistem pelaporan yang transparan dan audit yang efektif.

· Kesimpulan

Secara keseluruhan, program MBG merupakan langkah positif yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dari perspektif hukum, program ini sejalan dengan amanat konstitusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami harapkan kebijakan ini terus berjalan dengan perbaikan-perbaikan yang konstruktif demi Indonesia yang lebih baik.

Penulis : M. Nabilul Afkar Editor : Tim Medium