PDN Diretas: Mengajarkan untuk Patuhi Aturan dan Berhenti Menabrak Konstitusi

Ilustrasi Peretasan (Foto: Freepik)

Pusat Data Nasional (PDN) telah diretas dalam bentuk ransomware (sistem keamanan perangkat dikunci sehingga tidak dapat login) sejak Kamis (20/6/2024).

Budi Arie Setiadi, Menkominfo, tentu saja menjadi orang yang paling disorot untuk bertanggung jawab atas kasus ini. Ia mengatakan, pihak peretas meminta uang tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika atau sekitar 131 miliar. Namun demikian, ia memutuskan untuk tidak akan membayarnya (Kompas.com, 24/6/2024).

Hal tersebut menunjukkan adanya rencana yang dibuat oleh hacker untuk meretas PDN. Tentunya, terdapat alasan-alasan tertentu di baliknya. Boleh jadi, ini adalah salah satu bentuk protes terhadap kinerja Menkominfo masa ini.

Blunder yang dilakukan Menkominfo sebelumnya adalah tidak mengatasi praktik judi online dengan baik. Pihaknya memang mengeklaim telah banyak memblokir situs judi online, bahkan mencapai hampir 6 juta (Liputan6.com, 28/06/2024).

Meskipun demikian, situs judi online masih menjamur hingga saat ini. Dengan berbagai cara yang dibuat oleh pihak judi online, seperti tetap dapat diakses menggunakan VPN atau tidak mem-publish langsung agar tidak dapat di-search, menunjukkan posisi Kominfo tidak lebih baik dari mereka.

Belum lagi, akhir-akhir ini ramai Kominfo akan blokir Twitter/X hingga Telegram dengan alasan banyak mengandung konten pornografi dan peredaran judi online. Namun demikian, banyak protes dilayangkan akan hal ini karena media sosial semacam Twitter dan Telegram memiliki fungsi yang baik untuk digunakan sebagai media sosial untuk kepentingan bersama. Hal tersebut pun menunjukkan langkah-langkah yang hendak direncanakan Kominfo tidak memuaskan.

Peran Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo pun ramai diulik masyarakat. Setidaknya, hingga saat ini, masyarakat Twitter masih aktif membicarakan ketidakefektifan kinerja Budi yang diangkat berdasarkan statusnya sebagai Relawan Jokowi.

[embed]

Melihat hal tersebut, tidak hanya Budi Arie Setiadi yang diberi posisi tinggi di pemerintahan karena termasuk orang yang “dekat” dengan Presiden saat ini.

Ada pula beberapa nama yang kini dianggap seolah wajar duduk di kursi pemerintahan, padahal seharusnya yang bersangkutan patut dipertanyakan bagaimana cara duduk di kursi tersebut dan apakah cara tersebut adalah cara yang baik dan benar?

Beberapa di antaranya adalah Gibran Rakabuming Raka. Seolah menjadi rahasia umum, ia sebentar lagi akan menjadi Wakil Presiden periode 2024–2029 yang naik dengan cara menabrak berbagai konstitusi.

Ada pula Tsamara Amany, anak muda kelahiran 1996 yang sudah menduduki jabatan sebagai komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sejak akhir tahun 2023. Selayaknya menjadi rahasia umum pula, cara ia menduduki jabatan tersebut adalah berkat diangkat oleh Erick Tohir, Menteri BUMN. Diketahui pula, Tsamara tengah merangkap jabatan sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN sejak Desember 2023 — apa benar kinerjanya akan efektif ketika merangkap jabatan begitu?

Kedua hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang mengangkat Tsamara sebagai komisaris dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-347/MBU/12/2023 tentang pengangkatan staf khusus V Menteri BUMN (Tempo.co, 12/06/2024).

Kini, tengah ramai pula Kaesang Pangarep, adik Gibrak Rakabuming, untuk maju Pilgub Jakarta. Padahal, ia masih berusia 29 tahun, sedangkan batas minimal calon gubernur adalah 30 tahun. Pola peristiwa yang dijalankan serupa dengan cara Gibran dipersiapkan untuk maju ke Pemilu 2024, yakni dengan mengubah peraturan. Kini, Mahkamah Agung (MA) diketahui telah mengubah batas usia tersebut, sehingga Kaesang memenuhi persyaratan untuk maju ke Pilgub Jakarta (CNN, 30/05/2024).

Pada kenyataannya, inilah yang sedang terjadi di tubuh pemerintahan Indonesia. Fungsi aturan sebagai pengatur kehidupan agar tercipta ketertiban atau sebagai pengendali manusia dengan batasan-batasan tertentu, ditabrak begitu saja dengan memanfaatkan jabatan agar dapat mengubah konstitusi — apa namanya kalau bukan nepotisme?

Upaya pemberantasan korupsi marak dilakukan, tetapi apakah artinya apabila praktik nepotisme masih dianggap wajar?

Jika aturan atau hukum telah dilanggar, maka ada akibat yang harus diterima. Masalahnya kini adalah pelanggar hukum berada di tubuh pemerintahan yang seharusnya bekerja untuk rakyat, sehingga apabila pelanggaran terjadi, akibat yang dirasakan akan sangat berdampak pada rakyat.

Kiranya, sudah cukup kasus PDN yang diretas ini sebagai wujud kelalaian pemerintah yang merugikan rakyat. Biar ini jadi pembelajaran yang berarti dan tidak untuk diulangi. Maka dari itu, aturan harus dibuat sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh diubah hanya demi kepentingan politisi.