Mengadu Konflik, Memelihara Domba

Dimulai oleh penjajah, dilestarikan pemerintah

Photo by Peyman Shojaei on Unsplash

Pada abad ke-16, di ujung barat pulau Makassar, berdiri dengan megah sebuah bandar niaga sekaligus ibu kota kerajaan yang berkuasa atas laut timur Nusantara.

Pelabuhan Sumba Opu telah menjadi tempat singgah dan berkumpul segala pelaut dan pedagang dari penjuru dunia.

Free trade city, kota pelabuhan ini adalah pelabuhan bebas, di sini semua pedagang dan pengunjung dari segala tempat diterima.

Rempah-rempah dari Maluku dan Ambon, keramik dan porselen dari Cina, beras dari pulau Jawa, karet dari Kalimantan, rotan dari Sumatra, perak dan logam dari Spanyol, hingga wol dan tekstil dari Eropa.

Ketika sampai di Sumba Opu, semuanya akan disambut penuh keramah-tamahan. Raja yang bertahta ketika itu mengizinkan siapapun untuk menetap di sana, termasuk orang-orang Melayu dari Johor hingga orang Eropa yang datang dari Inggris dan Portugis.

Patut diketahui pula, meski ramah dan terbuka menerima semua pihak yang masuk Sumba Opu memiliki ketegasan.

Ada benteng kokoh yang tersusun dari bata merah mengeliling pelabuhan dan ibukota dengan tebal sekitar 7 meter dan tinggi 9 meter.

Benteng ini menjadi pusat pertahanan utama kerajaan Gowa, kerajaan maritim terbesar di Nusantara Timur.

Sekeliling benteng menjadi tempat berlabuh ratusan kapal berbagai bentuk dan ukuran; Gale, kapal dagang sepanjang 35 meter, Pinisi, kapal layar cantik milik bangsawan Gowa, juga perahu-perahu Kora yang digunakan untuk patroli kota dan berperang.

Anthony Reid, seorang sejarawan, dalam karyanya “Rise of Makassar” menyebut kebangkitan Makassar (Gowa-Tallo) pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 sebagai salah satu cerita sukses tercepat dan paling spektakuler dalam sejarah Indonesia.

Kedigdayaan Gowa di masa tersebut mengusik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), kongsi dagang asal Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602.

Ketika itu VOC tengah berkuasa di Indonesia Barat. Konsep perdagangan bebas yang diterapkan di sana berlawanan dengan ambisi monopoli dagang VOC.

Lewat pelabuhan Sumba Opu juga, Kerajaan Gowa berhasil menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di Maluku. Tak hanya itu, Makassar juga menjadi jalan keluar alternatif rempah-rempah melewati blokade VOC.

Raja melindungi mereka yang kabur dari jerat monopoli VOC. Berbekal kemarahan dan ambisi menguasai Nusantara, VOC menyusun rencana penyerangan.

Tapi mereka tidak bodoh, mereka tahu betapa hebatnya armada laut Gowa, secanggih apapun teknologi militer yang mereka punya, dirasa belum mampu menandingi pertahanan Sumba Opu. Benteng mereka gagah, dan orang-orang mereka gigih.

Gubernur Jenderal Cornelis Speelman memutar otak, ia kemudian bertemu dengan seorang bangsawan bugis, Arung Palakka yang sedang bersembunyi di Batavia.

Ia lari karena kerajaannya, kerajaan Bone, ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa. Speelman kemudian menghasut dan berjanji bahwa ia akan kembali mengangkatnya sebagai penguasa dan yang terpenting diberi kesempatan untuk membalas dendam.

Arung Palakka akhirnya setuju. Ribuan pasukan Bugis yang dendam pada Kerajaan Gowa dikumpulkan dan mereka diberi senjata dan kapal oleh VOC.

Pada November 1666, VOC dengan kemarahannya dan pasukan Bugis dengan dendamnya, bersama-sama berangkat dalam ekspedisi menaklukan Kerajaan Gowa.

Perang berlangsung sengit. Di awal peperangan, benteng Sumba Opu seperti tak tertembus. Tapi berkat bantuan pasukan sakit hati dari Bugis, VOC akhirnya berhasil menekan pasukan Gowa.

Singkat cerita, setahun berselang, perang panjang membawa kerugian bagi kedua pihak. Raja Gowa terdesak. Ia bimbang, apakah harus terus menyerang meskipun akan semakin banyak korban berjatuhan atau tunduk dan menyerahkan kekuasaan pada VOC.

Hingga akhirnya muncul Perjanjian Bongaya, meskipun merugikan Gowa, perjanjian terpaksa harus ditandatangani Raja. Semua benteng selain benteng Somba Opu harus dihancurkan, Arung Palakka yang semula bersembunyi, berhasil naik tahta menjadi Raja Bone dan VOC berhak atas monopoli dagang.

Kisah megah pelabuhan Sumba Opu kini tinggal cerita. Kota perdagangan bebas yang dibangun dengan jerih payah, runtuh seketika.

Tak ada lagi keharmonisan dan kebebasan, yang tersisa hanyalah ketakutan dan kemarahan yang terpendam. Meskipun demikian, raja menolak padam.

Meski sudah ada perjanjian, ia menolak tunduk. Ia kembali mengangkat senjata dan mempertahankan benteng Gowa dengan mati-matian.

Naasnya, tahun 1669 Benteng Sumba Opu dihancurkan habis-habisan oleh meriam VOC. Makassar jatuh dan raja waktu itu yang berkuasa, Sultan Hasanuddin turun takhta.

Meskipun kalah atas kegigihan dan keberaniannya VOC memberi julukan Sultan Hasanuddin dengan De Haantjes van het Oosten atau “Ayam Jantan dari Timur”.

Setelah perang usai, VOC menepati janjinya dengan mengangkat kembali, Arung Palakka menjadi penguasa Bone.

Namun, di balik kekuasaannya, sejatinya VOC lah yang mendapat keuntungan lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Bone menjadi kuat dan VOC mulai khawatir.

Setelah Arung Palakka wafat, hubungan VOC dan Bone pun berubah. Bone masih berpengaruh, tapi perlahan kehilangan kemandirian politiknya. VOC pun berkuasa atas Bone dan Gowa.

Strategi yang diterapkan VOC ini kita kenal dengan istilah Divide et Impera, pecah belah dan kuasai, politik Adu domba.

Dua ratus tahun berselang, yakni pada tahun 1825 hingga 1830. VOC kembali terlibat perang di Nusantara.

Kali ini perang berlangsung jauh lebih lama, menimbulkan lebih banyak menimbulkan kerugian, dan menyisakan lebih banyak korban jiwa.

Raden Mas Ontowiryo, seorang pangeran Kesultanan, geram karena VOC bukan hanya menindas rakyat, tetapi juga semakin ikut campur dalam keputusan-keputusan kerajaan.

Di sisi lain, pihak keraton seakan tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi para bangsawannya berhasil dihasut Belanda untuk bungkam dengan iming-iming kekayaan.

Pajak tanah dan hasil pertanian melambung tinggi, penyelewengan hak tanah jadi hal yang lumrah, petani dan rakyat kecil sengsara.

Tak heran kalau di negeri ini bangsawan hidup mewah di atas penderitaan rakyat, sebab fenomena ini adalah cerita lama.

Kemurkaan sang Pangeran memuncak ketika Patih (menteri) Keraton, Danureja, atas perintah VOC memasang tonggak-tonggak guna pembangunan rel kereta api di atas makam leluhurnya.

Pangeran merasa muak, hingga akhirnya menyatakan perang. Ketika ia mengangkat senjata, di belakangnya berdiri para rakyat, ulama, petani, dan bangsawanyang menolak tunduk pada suap VOC.

Awalnya, kemenangan berada di tangan pasukan perlawanan. Sang Pangeran menerapkan strategi gerilya.

Pasukan mereka kecil, sedangkan musuh mereka raksasa, tapi itu membuat mereka lebih lincah. Serangan dadakan dan lekas berpindah tempat.

Rakyat desa berperan besar dalam taktik ini. VOC kewalahan, banyak benteng mereka jatuh, logistik mereka berantakan.

Sejarah mencatat bahwa perang ini adalah perang paling merugikan bagi VOC. 15.000 pasukan Eropa dan Pribumi mereka jadi korban, 20 juta Gulden lebih mereka gadaikan.

Pada 21 September 1829, karena putus asa, VOC menawarkan imbalan 50.000 Gulden, beserta tanah dan penghormatan, bagi siapa pun yang bisa membawa sang Pangeran kepada mereka baik dalam keadaan hidup atau mati.

Sejak saat itu, gerak gerilya Pangeran semakin terbaca. VOC menghubungkan benteng-benteng kecil di Yogyakarta (Benteng Stelsel), sehingga ruang gerak Pangeran dibatasi.

Di waktu yang sama, VOC semakin gencar mengancam dan menghasut para elit untuk meninggalkan sang Pangeran. Akibatnya, dukungan elit terpecah.

Beberapa elit danpanglima yang semula berjuang bersama, kini membelot dan ikut memburu Pangeran.

Awal tahun 1830, VOC berhasil mendesak pangeran dan pasukan yang tersisa hingga ke daerah pegunungan, yang kini menjadi kota Magelang. Letnan Gubernur Jenderal VOC, Hendrik Merkus de Kock menawarkan pertemuan untuk perundingan damai dengan Pangeran.

Melihat posisinya yang terdesak, banyaknya korban jiwa, serta menipisnya dukungan dari para elit, pangeran memenuhi undangan tersebut. Ia berharap ada kesepakatan damai dan para pengikutnya dibebaskan.

Namun VOC sadar bahwa Pangeran adalah orang yang keras. Ia takkan tunduk sama sekali jika perjanjian tak menguntungkan baginya.

VOC tahu Pangeran tidak akan menyerah, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan kegigihannya adalah dengan akal licik.

Pada 28 Maret 1830, sehari setelah perayaan hari raya Idul Fitri, Pangeran datang ke Wisma Karesidenan Kedu untuk berunding. Namun bukan perjanjian yang ia dapatkan, melainkan tipu daya.

Di tengah-tengah perundingan, Pangeran ditangkap dan dipaksa menyerah.

Sejak saat itu, VOC semakin mutlak kekuasanya atas kerajaan-kerajaan di Jawa dan rakyat makin sengsara dengan pajak dan kebijakan tanam paksa.

Kini tempat penangkapan itu menjadi museum, di sana tersimpan kursi yang diduduki Sang Pangeran ketika ditangkap.

Di sisi kanan pegangan kursi tersebut, masih terlihat bekas cengkraman tangan pangeran. Kegeramannya pada akal licik penjajah abadi sampai sekarang.

Kehebatan dan strategi perangnya kalah,namun bukan oleh kehebatan militer yang lebih dahsyat, tapi oleh akal licik, suap dan adu domba. Divide et Impera.

Ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno, ia berjanji akan menegakkan Demokrasi Pancasila.

Ia bisa saja menggunakan senjata untuk memerintah, ABRI, bala tentara negara dibuat tunduk penuh padanya.

Tapi ia tahu, rakyat punya trauma dengan pemimpin sebelumnya, dengan sistem Demokrasi Terpimpin yaitu demokrasi otoriter yang melemahkan semua peran selain presiden, DPR dan Partai Politik tak punya kuasa sama sekali.

Tak hanya dibungkam, rakyat kehilangan suara. Selain ingin berkuasa, Soeharto juga ingin mendapat legitimasi rakyat, bahkan legitimasi internasional.

Dunia internasional tentu lebih mudah menerima rezim yang tampak demokratis. Maka, Soeharto menyusun strategi, ia membungkus otoriternya dengan sebutan “Demokrasi Pancasila”.

Soeharto menjadikan politik sebagai salah satu senjatanya. Ia mengasahnya dengan tajam bak pedang dan merawatnya dengan hati-hati bak senapan laras panjang.

Pada 5 Januari 1973, hampir lima tahun Soeharto berkuasa, ia menetapkan kebijakan Fusi Partai Politik. Semua partai politik yang ada di Indonesia “disederhanakan” menjadi 3 Partai besar.

Pertama, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang diisi oleh partai-partai aliran Islam; NU, Parmusi (dulunya Masyumi), PSII, dan PERTI. Kedua, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang menjadi rumah bagi parpolparpol beraliran Nasionalis dan Kristen; PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Partai Murba. Ketiga, Golongan Karya.

Tidak ada gabungan partai politik di dalamnya, golongan ini diposisikan sebagai kendaraan pemerintah. Berbasis pada birokrasi, militer, dan organisasi fungsional (pegawai negeri).

Soeharto kemudian mengatakan bahwa langkah menyederhanakan partai-partai politik dan organisasi kekaryaan, yang pada akhirnya melahirkan dua partai politik dan satu organisasi karya, merupakan kemajuan yang sangat penting bagi kehidupan politik bangsa Indonesia.

Menurutnya, penyederhanaan ini tidak hanya membuat sistem kepartaian lebih sederhana dan efektif, tetapi juga bisa memperkuat stabilitas politik.

Ya, semua ini dilakukan dengan embel-embel stabilitas politik.

Soeharto terganggu dengan banyaknya partai politik yang mengindikasikan bahwa ada banyak kelompok yang ingin berkuasa dan dekat dengan penguasa.

Mereka dinilai terlalu bising, sehingga Soeharto memaksa mereka menjadi beberapa kelompok besar.

Apakah stabilitas tercapai? Sekilas mungkin iya. Tidak ada lagi keributan dan kebisingan. Tapi ketenangan tak melulu soal stabilitas, dibandingkan tenang, sering kali lebih terasa mencekam.

Partai politik memang digabungkan, tetapi sejatinya mereka sedang diadu. Rezim Orde Baru melihat kelompok Islam sebagai ancaman, tapi Soeharto belajar dari masa lalu, alih-alih membasmi kelompok tersebut, Soeharto memberinya lawan: Kelompok Nasionalis dan Kristen.

Sejak awal, Fusi Parpoltak pernah diniatkan untuk stabilitas, ia adalah senjata rezim untuk menyibukkan lawan politiknya.

Ketika golongan Islam dan Nasionalis-Kristen sibuk bertengkar, Golongan Karya, melenggang santai ke puncak kekuasaan.

Bak Real Madrid yang mendominasi Liga Champions, Golkar selalu angkat piala di tiap ajang pemilu.

Rezim Soeharto tidak memberangus permusuhan, mereka merawatnya. Mereka merawat konflik. Menjaga apinya agar asapnya tak mengganggu penguasa di Istana.

Islam, Kristen, Tionghoa, suku adat dan ras, dibiarkan berkelahi biar mereka lupa mengarahkan marahnya ke atas, kepada penguasa, sehingga mereka bisa duduk tenang di singgasana.

Rezim Orde Lama menjadi otoriter karena tak mengizinkan siapapun menang melawan mereka, dengan mobilisasi, ideologi, dan kharisma mereka mempertahankan singgasana.

Orde Baru juga tak kalah otoriternya, mereka tak melulu menunjukkan taringnya, mereka menggiring lawan-lawannya dan memaksa mereka berkelahi, membiarkan mereka adu kuat, sementara rezim duduk menyaksikan mereka.

Memecah belah kemudian menguasai. Adu domba. Divide et Impera.

Taktik adu domba ini tak pernah mati. Ia hanya berganti wajah. Kini, senjatanya bukan lagi benteng atau serdadu, melainkan gawai dan algoritma.

Meski namanya media ‘sosial’, nyatanya kita tak selalu benar-benar bersosial. Awalnya bermedia sosial selalu dikaitkan dengan aktivitas berjejaring. Berkawan.

Makin hari kita makin dibuat nyaman bermedia sosial, salah satunya, dengan cara mengeliminasi sosial-sosial yang bukan pilihan kita. Media sosial menciptakan filter.

Mengaktifkan gelembung filter, membuat kita hanya akan terekspos oleh ide-ide yang kita setujui. Media sosial mendorong kita bersosial, tapi dengan sesama kelompok.

Media sosial memudahkan polarisasi, dan penguasa melihat ini sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Kendali negara oleh militer mulai ditinggalkan. Selain dikecam, senjata laras panjang nyatanya tak lebih ampuh dari teknologi.

Kini, pemerintah membayar orang lain untuk ‘menertibkan’ rakyat yang berisik. Menyibukkan rakyat yang menentang kekuasaan jadi lebih mudah.

Tak perlu diam-diam disergap di perempatan, diracun di udara, atau dijemput paksa dari rumah jam 2 pagi. Cukup tawarkan para artis dan orang-orang lain dengan pengikut banyak untuk bersuara dan membuat postingan.

Di zaman serba cepat, semakin banyak orang menghamba pada angka.

Permintaannya sekilas terlihat bijak dan membangun: mendukung pemerintah dan menjaga stabilitas, tapi di balik itu semua, banyak hal lain yang ingin diraih, misalnya membelah opini, mengalihkan isu, membangun citra, dan apapun yang menyibukkan orang-orang berisik dan kritis.

Rakyat marah karena ketidakadilan, tapi tunggu sampai artis kesayangan mereka membuat pernyataan di media sosial yang mendukung pemerintah.

Kemarahan yang semula diarahkan ke atas, bisa berubah bentuk menjadi pertikaian dan cekcok antaranggota keluarga.

Ketika perlahan rakyat sadar, ketika mereka tak lagi terkecoh oleh para artis dan influencer dan oleh para artis dan influencer tertekan oleh amukan rakyat, para pendengung bayaran dikerahkan.

Ribuan akun-akun anonim dibuat. Setiap kali ada sentimen negatif kepada pemerintah, serang balik. Setiap kali ada upaya konsolidasi, provokasi.

Kalau cara-cara itu belum cukup, mulai serang rakyat dengan komentar-komentar pribadi. Serang pribadi mereka, agama dan keluarga mereka. Benturkan mereka satu sama lain.

Apapun dilakukan agar mereka saling berkelahi, sampai kehabisan tenaga, sampai lupa, sampai mereka lelah bersuara.

Sementara rakyat sibuk saling berbalas komentar, para elit yang menjadi oposisi juga tak bisa dianggap sepele.

Dalam hal ini, pemerintah menemukan alternatif selain membredel dan mempersempit ruang gerak mereka yakni dengan memberikan mereka kekuasaan!

Oposisi yang nyaring dikecilkan suaranya dengan jabatan. Kubu lawan yang tajam nyalinya, diciutkan dengan mandat dan kesepakatan. Buat koalisi sebesar-besarnya, segemuk-gemuknya.

Fusi Partai Politik adalah cara lama, kali inikita ajak semua partai berkuasa. Beri apa yang mereka mau, tapi pastikan juga mereka menjadi sasaran kemarahan rakyat.

Iming-imingi mereka hadiah, bumbui dengan kemajuan dan stabilitas nasional, tapi di balik itu semua, pemerintah berkuasa yang pegang kendali penuh atas mereka semua.

Lemahkan corong corong persatuan, termasuk lembaga agama, sibukkan mereka dengan proyek tambang. Rakyat yang marah akan melempem tanpa oposisi.

Kontestasi pemilihan umum adalah ajang mengadu agama, ras, dan kepentingan. Demonstrasi adalah momen menyusupkan para perusuh.

Kemarahan rakyat bisa dibungkam, tapi kita juga bisa memainkannya. Lontarkan teriakan-teriakan provokatif, buat ajakan konsolidasi palsu, gaungkan terus stabilitas dan kepercayaan pada pemerintah, rusak fasilitas umum, ajak rakyat menjarah rumah.

Ajak mereka untuk saling menyalahkan. Apa itu demo? Membuat macet saja. Apa itu protes? Sudah percaya pemerintah saja.

Lakukan semuanya dengan hati-hati dan sistematis, uang bukan masalah bagi mereka, toh berkuasa sebulan saja mereka sudah balik modal.

Pokoknya lakukan apapun agarrakyat sibuk sendiri, agar yang berisik bisa saling teriak di kuping masing-masing, agar yang marah saling adu siapa yang lebih benar dan lebih berhak marah.

Pecah belah dan kuasai. Dari zaman melawan Hasanudin, mengejar Diponegoro, sampai memukuli rakyat sendiri. Adu domba adalah ampuh.

Divide et Impera. Penjajah angkat kaki, pemerintah ambil kendali.

Tulisan ini adalah cuplikan dari buku kumpulan esai “Bangsa Tanpa Bapak”. Buku bisa dipesan selama periode prapesan pada 13–23 Juli 2026, melalui tautan ini, atau bisa hubungi langsung penulis melalui email gibranauliamuhammad@gmail.com atau media sosial X dan Instgram @gibranosaurus

[embed]