Tambang Timah: Antara Kepentingan Ekonomi dan Keadilan Hukum

Arya Daniswara

Oleh: Arya Daniswara / Mahasiswa Universitas Bangka Belitung / Fakultas Hukum

Bangka Belitung dikenal luas sebagai tanah timah. Hampir setiap sudut pulau menyimpan jejak sejarah panjang pertambangan yang sudah berlangsung sejak masa kolonial. Tidak bisa dipungkiri, timah telah memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Ia menyumbang devisa besar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya industri penunjang. Namun di balik kilauan ekonomi tersebut, ada realitas pahit yang menimpa masyarakat lokal: kerusakan lingkungan yang masif, hilangnya ruang hidup nelayan dan petani, serta maraknya praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara maupun rakyat.

Fenomena ini menciptakan paradoks. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah, justru menjelma menjadi petaka ekologis dan sosial. Lubang-lubang bekas tambang yang menganga menjadi kolong berbahaya, laut yang dulunya jernih berubah menjadi keruh akibat sedimentasi, dan ekosistem pantai perlahan hancur. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip sustainable development yang sering digembar-gemborkan masih jauh dari kenyataan.

Dari aspek hukum, regulasi mengenai pertambangan sebenarnya cukup jelas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Namun, lemahnya penegakan hukum membuat aturan tersebut hanya berhenti sebagai dokumen formal. Tambang ilegal tetap marak, konflik kepemilikan lahan kerap terjadi, bahkan aparat penegak hukum seringkali terkesan tutup mata.

Dalam kerangka teori hukum, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks yang kaku, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Apabila ditarik dalam kasus pertambangan timah, hukum semestinya hadir untuk melindungi rakyat dari kerusakan lingkungan dan eksploitasi berlebihan.

Sayangnya, keadilan itu belum terasa. Banyak masyarakat kecil yang justru dikriminalisasi karena menambang untuk sekadar bertahan hidup, sementara tambang besar yang melanggar aturan sering lolos dari jerat hukum.

Sementara itu, teori Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Recht atau hierarki norma hukum juga tampak tidak dijalankan secara konsisten. Aturan pusat dan daerah sering kali tumpang tindih, menimbulkan celah abu-abu yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Ketidakharmonisan regulasi ini justru memperparah keruwetan tata kelola tambang timah di Bangka Belitung.

Jika ditelaah lebih jauh, problematika tambang timah tidak hanya berhenti pada aspek hukum atau ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah etika dan moralitas. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah pantas generasi mendatang mewarisi tanah yang rusak, laut yang tercemar, dan lingkungan yang tidak lagi ramah hanya demi keuntungan sesaat? Jika kita konsisten pada amanat Pasal 33 UUD 1945, maka jelas bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan solusi komprehensif. Pertama, penegakan hukum harus diperkuat. Tidak boleh ada kompromi terhadap tambang ilegal, sekalipun melibatkan pihak yang berpengaruh. Aparat penegak hukum harus benar-benar independen dan berani melawan praktik koruptif yang melindungi tambang ilegal.

Kedua, perusahaan pemegang izin wajib menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) secara nyata. CSR tidak boleh berhenti sebagai formalitas, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat: pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi alternatif.

Ketiga, pemerintah daerah bersama akademisi dan masyarakat sipil perlu mendorong pengembangan ekonomi alternatif. Bangka Belitung memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian berkelanjutan. Jika potensi ini dikembangkan serius, ketergantungan terhadap timah bisa dikurangi, sehingga masa depan daerah tidak hanya bergantung pada komoditas yang sewaktu-waktu bisa habis.

Keempat, perlu ada rekonsolidasi regulasi antara pusat dan daerah. Aturan hukum harus jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih agar tidak lagi membuka celah penyalahgunaan. Hanya dengan regulasi yang harmonis, keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bisa diwujudkan.

Tambang timah memang membawa berkah ekonomi, tetapi jika tata kelolanya terus dibiarkan amburadul, maka yang tersisa hanyalah kerusakan. Sudah saatnya hukum hadir bukan hanya sebagai teks di atas kertas, melainkan sebagai pedang keadilan yang melindungi rakyat dan alam. Jika tidak, generasi mendatang akan menanggung beban yang tidak pernah mereka pilih: hidup di tanah air yang rusak demi keserakahan segelintir orang.