NEGARA UNTUK SIAPA?

Dialog Arya & Alan

Edisi 1

Sebelumnya: Percakapan panjang Arya dan Alan tentang babi, ternyata berakhir pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar “siapa yang berhak duduk di kursi hakim tertinggi dalam hidup manusia”. Beberapa minggu berlalu. Mereka kembali duduk di kedai kopi yang sama. Kali ini, yang membawa Alan ke meja itu bukan pertanyaan tentang makanan.

Aturan yang Tidak Pernah Kutandatangani

Alan datang lebih cepat dari biasanya. Laptopnya sudah terbuka di meja sebelum aku sempat memesan kopi. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang kulihat darinya. Bukan penasaran seperti biasa, tapi kesal.

Alan

Coba kamu lihat ini.

Ia menggeser laptopnya ke arahku. Sebuah simulasi perhitungan pajak.

Alan

Bulan lalu, PP Nomor 20 Tahun 2026 resmi berlaku. Selama ini aku, dan ribuan kreator konten lain, pakai tarif final 0,5 persen dari omzet. Sekarang pemerintah bilang, profesi kreator konten masuk kategori “pekerjaan bebas.” Artinya aku tidak boleh lagi pakai tarif itu. Aku harus pindah ke skema progresif. Semakin besar penghasilanku, semakin besar persentase yang harus kubayar.

Aku mengangguk, menunggu ia melanjutkan.

Alan

Aku tidak masalah bayar pajak. Aku paham itu kewajiban. Tapi yang membuatku kesal bukan soal angkanya.

Arya

Lalu soal apa?

Alan

Soal caranya ditetapkan. Aturan ini keluar lewat Peraturan Pemerintah. Bukan lewat undang-undang yang dibahas DPR secara terbuka. Bukan lewat referendum. Bukan lewat apa pun yang pernah kutandatangani atau kusetujui.

Tiba-tiba saja, aturan mainnya berubah. Dan aku, yang sudah membangun bisnis konten bertahun-tahun berdasarkan skema lama, harus tunduk pada aturan yang bahkan tidak pernah kuberi persetujuan.

Kenapa aku harus taat pada sesuatu yang tidak pernah kusetujui?

Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Pertanyaan ini terasa familier. Bukan karena pernah kudengar sebelumnya, tetapi karena bentuknya mirip dengan sesuatu yang pernah kami singgung.

Arya

Menarik. Sebelum aku menjawab, boleh aku bertanya dulu?

Alan

Kamu selalu begitu.

Aku tertawa kecil.

Arya

Karena biasanya di situlah jawabannya bersembunyi. Pertanyaanku sederhana. Kamu marah karena besaran pajaknya, atau karena caranya ditetapkan?

Alan berpikir sejenak.

Alan

Dua-duanya. Tapi kalau harus pilih… lebih ke caranya.

Arya

Coba kita uji itu. Andaikan besok pemerintah membalikkan keputusan ini. Kreator konten dikembalikan ke tarif 0,5 persen. Tapi keputusan itu diambil dengan cara yang persis sama: lewat Peraturan Pemerintah, tanpa referendum, tanpa kamu diminta tanda tangan. Apakah kamu akan protes?

Alan

Tentu tidak. Aku akan senang.

Arya

Nah. Di situlah aku mulai curiga, keberatanmu sebenarnya bukan soal prosedur.

Alan

Kenapa begitu?

Arya

Karena kalau soal prosedurnya yang salah, kamu seharusnya keberatan meski hasilnya menguntungkanmu. Tapi kamu bilang, kalau hasilnya menguntungkan, kamu tidak akan protes soal caranya. Itu berarti yang sebenarnya kamu persoalkan bukan legitimasi prosesnya. Melainkan hasilnya.

Alan terdiam.

Alan

Oke, mungkin kamu benar. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan aslinya. Kenapa aku harus tunduk pada aturan yang tidak pernah kusetujui, terlepas hasilnya menguntungkan atau tidak?

Aku tersenyum. Pertanyaan itu jauh lebih menarik daripada yang tadi.

Arya

Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya. Boleh aku bertanya sesuatu yang kelihatannya tidak berhubungan?

Alan

Silakan.

Arya

Waktu kamu masuk kerja pertama kali di perusahaan tempatmu dulu bekerja, apakah kamu ikut merumuskan seluruh peraturan perusahaan?

Alan

Tentu tidak. Aturan itu sudah ada sebelum aku masuk.

Arya

Tapi kamu tetap tunduk pada jam kerja, kode etik, sistem cuti, semuanya?

Alan

Ya, karena aku yang memilih masuk ke perusahaan itu.

Arya

Berarti persetujuanmu bukan pada tiap pasal aturan itu satu per satu. Melainkan pada keputusan untuk bergabung dengan entitas yang sudah punya sistem aturan sendiri.

Alan

Benar. Tapi aku bisa keluar kapan saja kalau tidak setuju.

Arya

Bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu punya opsi yang sama terhadap negara?

Alan diam.

Arya

Coba kita bandingkan lagi. Kamu lahir di Indonesia. Kamu tidak pernah diminta menandatangani apa pun sebelum lahir. Tidak ada kontrak yang kamu baca dan setujui sebelum menjadi warga negara. Tapi sejak lahir, kamu sudah terikat pajak, hukum, dan seluruh sistem yang berlaku di negara ini.

Alan

Justru itu masalahnya. Kalau di perusahaan, aku bisa memilih keluar. Tapi negara?

Arya

Bisa. Kamu bisa pindah kewarganegaraan. Prosesnya jauh lebih sulit, tapi secara prinsip, opsi itu ada.

Alan

Tetap saja itu tidak adil. Aku tidak pernah diminta persetujuan waktu aturan mainnya pertama kali dibuat.

Aku mengangguk pelan.

Arya

Sekarang kita sampai di pertanyaan yang sebenarnya sedang kamu ajukan, Alan. Dan menurutku, ini pertanyaan yang jauh lebih besar daripada soal pajak kreator konten.

Alan

Apa?

Arya

Kamu sebenarnya sedang bertanya, dari mana sebuah negara mendapatkan hak untuk mengikat orang-orang yang tidak pernah secara individu menyetujuinya?

Alan menatapku, tampak sedikit terkejut mendengar pertanyaannya sendiri diucapkan dengan cara yang lebih tajam.

Alan

Ya. Persis itu.

Arya

Ini pertanyaan tua. Para filsuf menyebutnya persoalan kontrak sosial. Dan jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan kebanyakan orang.

Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku ingin bertanya satu hal lagi. Karena menurutku, jawabannya akan menentukan seluruh arah percakapan kita berikutnya.

Alan

Apa?

Arya

Menurutmu, apakah ada situasi di mana sekumpulan manusia sama sekali tidak butuh aturan yang mengikat, yang dibuat tanpa persetujuan penuh dari setiap individu?

Alan berpikir lama. Untuk pertama kalinya sore itu, ia tidak langsung menjawab.

Dan aku tahu, di situlah percakapan kita yang sebenarnya baru akan dimulai.

Bersambung ke Edisi 2: Arya akan membawa Alan menelusuri gagasan kontrak sosial, dan pertanyaan yang lebih dalam: apakah negara pernah benar-benar butuh persetujuan individu untuk sah berdiri, atau legitimasinya datang dari tempat lain?