Negara Kepulauan yang Berpikir Seperti Negara Daratan (Bagian 4)

Masyarakat pesisir yang tidak pernah kehilangan Archipelagic Thinking.

Photo by Maximus Beaumont on Unsplash

Saya pernah diundang ke sebuah acara di kampung nelayan di Kepulauan Seribu, beberapa jam naik kapal dari Jakarta.

Di sana, saya bertemu dengan seorang kakek berusia sekitar 70 tahun. Beliau sudah puluhan tahun menghabiskan hidupnya di laut. Saya tanya, “Kakek, paling jauh pernah ke mana?”

Dia tersenyum. “Ke Flores. Dulu masih muda. Naik perahu layar. Bawa ikan asin, pulang bawa kopi.”

“Lama, Kek?”

“Tiga minggu. Tergantung angin.”

Saya hitung dalam hati. Jarak Kepulauan Seribu ke Flores sekitar 1.500 kilometer. Tanpa mesin. Hanya mengandalkan layar, bintang, dan arus.

Saya tanya lagi, “Sekarang, Kek? Masih sering berlayar jauh?”

Dia menggeleng. “Sekarang anak muda sini lebih suka jadi satpam di Jakarta. Gaji bulanan. Daripada naik perahu, kata mereka, terlalu susah.”

Saya diam. Lalu saya sadar: di kampung nelayan sekalipun, Archipelagic Thinking mulai luntur. Bukan karena mereka bodoh. Tapi karena dunia berubah, dan kita tidak pernah mengajarkan bahwa kemahiran membaca laut itu berharga.

Namun di sudut lain negeri ini, masih ada masyarakat yang tidak pernah kehilangan cara pandang bahari itu. Mereka tidak kenal istilah Archipelagic Thinking. Tapi mereka menjalaninya setiap hari.

Artikel ini tentang mereka.

Suku Bajo: Manusia Laut yang Tidak Pernah Bertanya “Laut Milik Siapa?”

Di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, hingga kepulauan Alor di NTT, hiduplah suku Bajo. Mereka sering disebut “gipsi laut” — sebuah julukan yang tidak sepenuhnya tepat karena bagi suku Bajo, laut bukan tempat persinggahan, tapi rumah.

Sejak kecil, anak-anak Bajo belajar berenang lebih dulu daripada berjalan. Mereka bisa menyelam hingga puluhan meter tanpa peralatan modern. Mereka membaca arus, warna air, dan pergerakan ikan hanya dengan mata dan pengalaman.

Peneliti kelautan Dr. Mudji Rahmat dari BRIN mencatat dalam penelitiannya (2021) bahwa suku Bajo memiliki pengetahuan navigasi yang luar biasa. Mereka tidak perlu GPS untuk mengetahui posisi di tengah laut. Mereka membaca bintang, arah angin, dan bahkan warna air — biru gelap berarti dalam, biru kehijauan berarti ada karang.

Yang paling menarik: suku Bajo tidak pernah bertanya “laut milik siapa?” Bagi mereka, laut adalah ruang bersama. Seorang nelayan Bajo yang singgah di pulau orang lain tidak dianggap asing. Ada aturan tak tertulis tentang berbagi wilayah tangkap dan menghormati musim-musim tertentu.

Itulah Archipelagic Thinking dalam bentuknya yang paling murni: laut bukan properti, tapi ekosistem bersama.

Sayangnya, cara hidup ini terancam. Eksploitasi laut oleh kapal-kapal besar, konflik dengan nelayan pendatang, dan kebijakan yang mengutamakan “penertiban” daripada “pengakuan” membuat banyak komunitas Bajo mulai meninggalkan perahu dan menetap di darat. Mereka menjadi miskin di darat, karena keahlian mereka yang paling berharga — membaca laut — menjadi tidak berguna.

Suku Bugis dan Makassar: Kapal Pinisi dan Filosofi “Siri’ na Pacce”

Jika suku Bajo adalah manusia laut yang nomaden, maka suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan adalah pedagang laut yang ulung.

Kapal pinisi — perahu layar khas Bugis — adalah bukti kecanggihan teknologi maritim Nusantara. Desainnya sudah ada sejak abad ke-14 dan masih dipakai hingga sekarang. UNESCO bahkan mengakui pinisi sebagai Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2017.

Tapi yang lebih penting dari kapalnya adalah filosofi yang ada di balik pelayaran mereka.

Masyarakat Bugis mengenal konsep siri’ na pacce — rasa malu dan empati. Dalam konteks pelayaran, ini berarti: seorang pelaut Bugis tidak akan membiarkan sesama pelaut kesusahan di tengah laut. Jika ada kapal lain yang kehabisan air atau rusak, mereka wajib membantu. Bukan karena aturan, tapi karena siri’ — malu jika tidak membantu.

Ini adalah Archipelagic Thinking sebagai etika. Laut bukan hanya jalur ekonomi. Laut adalah ruang sosial yang mengikat.

Peneliti Dr. Zainal Arifin dari Universitas Hasanuddin (2019) menyebutnya pangngikkung — ikatan moral antar pelaut. Seorang pelaut dari Pulau A yang singgah di Pulau B tidak akan kelaparan, karena masyarakat Pulau B merasa terikat secara moral untuk menerimanya. Ikatan ini melampaui batas administratif, suku, bahkan agama.

Bayangkan jika logika pangngikkung ini diterapkan dalam kebijakan logistik dan pelayaran modern. Mungkin guru di Sumba tidak perlu membayar tiga kali lipat untuk kapur tulis.

Maluku: Sasi dan Pela Gandong, Dua Warisan Maritim yang Masih Hidup

Di Maluku, ada dua tradisi yang secara langsung mencerminkan Archipelagic Thinking.

Pertama, Sasi.

Sasi adalah aturan adat tentang tutup buka laut. Di beberapa desa di Maluku, nelayan sepakat untuk tidak menangkap ikan di wilayah tertentu selama beberapa bulan. Tujuannya: memberi waktu bagi biota laut untuk berkembang biak.

Ini bukan sekadar kearifan lokal yang romantis. Ini adalah pengelolaan sumber daya laut berbasis komunitas yang bekerja selama ratusan tahun. Hasilnya? Ketika musim panang (buka) tiba, ikan melimpah. Ukuran ikan besar-besar. Nelayan tidak perlu melaut jauh-jauh.

Peneliti dari Universitas Pattimura (2020) mencatat bahwa wilayah dengan tradisi sasi yang masih kuat memiliki stok ikan yang jauh lebih baik dibanding wilayah yang tidak. Mereka menyebut sasi sebagai community-based marine management yang mendahului konsep konservasi modern.

Kedua, Pela Gandong.

Pela gandong adalah ikatan persaudaraan antar negeri (desa adat) lintas pulau. Dua desa yang berbeda pulau bisa terikat dalam hubungan pela. Mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara. Jika salah satu desa terkena musibah, desa lain wajib membantu.

Yang menarik: ikatan ini seringkali lahir dari perjalanan laut. Para leluhur yang bertemu di tengah laut, atau saling membantu saat kapal karam, lalu mengikat sumpah persaudaraan. Laut yang mempertemukan mereka, dan laut pula yang terus mengingatkan mereka akan ikatan itu.

Pela gandong adalah bukti bahwa Archipelagic Thinking bukan hanya soal ekonomi atau navigasi. Ia adalah cara membangun bangsa — dari bawah, tanpa instruksi pemerintah pusat, tanpa birokrasi rumit. Hanya kesadaran bahwa laut adalah jalan untuk bersaudara.

Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Mereka?

Masyarakat Bajo, Bugis, dan Maluku tidak pernah membaca buku tentang Archipelagic Thinking. Mereka tidak mengikuti seminar atau lokakarya. Tapi mereka menjalaninya setiap hari.

Dari mereka, kita belajar bahwa:

1. Laut adalah ruang bersama, bukan properti. Ketika kita mulai bertanya “laut milik siapa”, kita sudah mulai salah. Laut adalah milik semua, dan karena itu tanggung jawab semua.

2. Pengetahuan tradisional itu berharga. Kemampuan membaca bintang, arus, dan warna air bukan sekadar romantisme masa lalu. Di tengah ancaman perubahan iklim, pengetahuan lokal ini bisa menjadi kunci adaptasi yang tidak dimiliki oleh teknologi modern.

3. Etika maritim itu nyata. Konsep siri’ na pacce dan pela gandong mengajarkan bahwa hubungan antar pulau tidak hanya transaksional. Ada ikatan moral yang melampaui untung rugi ekonomi.

4. Archipelagic Thinking tidak perlu diajarkan dengan istilah asing. Istilah itu penting untuk diskusi di perkotaan. Tapi esensinya — bahwa laut menyatukan — sudah ada dalam bahasa, adat, dan praktik masyarakat pesisir. Tugas kita bukan menciptakan, tapi belajar kembali.

Latihan Kecil untuk Minggu Ini

Anda tidak perlu berlayar ke Wakatobi atau Maluku untuk belajar dari mereka.

Coba lakukan ini: cari satu cerita dari masyarakat pesisir di daerah Anda. Bisa dari nelayan tua, dari saudara yang tinggal di pantai, atau bahkan dari membaca buku dan artikel tentang tradisi bahari lokal.

Tanyakan: Apa aturan adat tentang laut yang masih mereka pegang? Apakah ada tradisi bantu-membantu antar nelayan lintas pulau? Bagaimana cara mereka membaca alam sebelum melaut?

Tulis cerita itu. Sebarkan ke teman-teman Anda. Karena satu cerita dari masyarakat pesisir bisa lebih kuat dari seratus artikel konseptual.

Saya mulai dari cerita kakek di Kepulauan Seribu. Sekarang giliran Anda.

Serial Archipelagic Thinking — Bagian 4 dari 6

Catatan Rujukan Ilmiah

1. Mudji Rahmat, dkk. (2021). Pengetahuan Navigasi Tradisional Suku Bajo di Perairan Wakatobi. Jurnal Kelautan BRIN, Vol. 2(1), 45–62.
2. Arifin, Z. (2019). Pangngikkung: Ikatan Moral Pelaut Bugis. Jurnal Antropologi Maritim, Universitas Hasanuddin, Vol. 4(2), 112–130.
3. Universitas Pattimura. (2020). Sasi: Community-Based Marine Management di Maluku. Laporan Penelitian LPPM Unpatti.
4. Liebner, H. (2005). Perahu-perahu Tradisional Nusantara. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. UNESCO. (2017). Pinisi, Art of Boatbuilding in South Sulawesi. Inscribed in 2017 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.