Ketika Dialog Tidak Lagi Setara: Membaca Disrupsi Forum Diskusi di GIK sebagai Strategi Gerakan Sosial

Alih-alih sibuk menjustifikasi aksi mahasiswa UGM pada acara Kopdar Bareng Mas Dar di GIK tempo hari sebagai tindakan amoral, kami coba membaca disrupsi forum sebagai strategi gerakan disruptif non-kekerasan.

Sumber: Putri

Penulis: Nasmaria Putri Tahalea, Anggita Ayu Ristanti, Zidan Ahkam

Dalam Panggung Relasi Kuasa yang Timpang, Apakah Demokrasi Sebatas Rangkaian Dialog?

Senin, 15 Juni 2026, menjadi saksi meledaknya akumulasi amarah rakyat atas sikap abai pemerintah. Hal ini termanifestasi dalam aksi penginterupsian forum “panggung” diskusi Kopdar Bareng Mas Dar oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta. Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah sebagai narasumber, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Mahasiswa menilai forum yang diselenggarakan oleh Total Politik tersebut bukanlah forum diskusi, melainkan sekadar “ajang pamer pencapaian pemerintah” (Affan & Himawan, 2026). Penilaian ini kontras dengan tajuk dari forum itu sendiri, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”. Mahasiswa mempertanyakan legitimasi forum yang dilabeli sebagai forum “diskusi” yang ternyata hanya menampilkan narasumber dari pihak yang sama tanpa menghadirkan perspektif pembanding. Pasalnya, sebagai lingkungan akademik sekaligus pihak penyelenggara, UGM memiliki Pusat Studi Pancasila yang relevan untuk diikutsertakan sebagai narasumber sesuai dengan tajuk forum. Absennya keberagaman gagasan justru memperkuat ketidakpercayaan mahasiswa terhadap netralitas forum tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi aksi interupsi tersebut dengan mengatakan “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan, bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” dalam keterangan tertulis (Nur, 2026). Pernyataan ini, meski tampak membela prinsip demokrasi deliberatif, justru mengabaikan akar persoalan sesungguhnya. Menurut Jundi, selaku orator aksi, interupsi tersebut lahir dari ketidakpedulian pemerintah atas serangkaian kritik yang telah disampaikan melalui berbagai forum, demonstrasi, bahkan kritik langsung sebelumnya (Santyatita & Nurkhaifa, 2026). Dalam hal ini, seruan “Pergi kamu dari sini!” bukanlah sebuah upaya untuk menghindari diskusi, melainkan sebuah undangan agar narasumber turun dari panggung dan dapat berdialog secara setara dengan mahasiswa.

Disrupsi Forum sebagai Strategi Gerakan Sosial

Sumber: Putri

Aksi penginterupsian forum oleh mahasiswa tersebut memunculkan opini yang beragam. Walaupun banyak yang menyepakati bahwa aksi tersebut sebagai tindakan valid karena didasari amarah rakyat yang merasa tidak pernah terdengar suaranya, ada juga yang memperdebatkan bahwa perilaku tersebut tidak etis dan tidak mencerminkan nilaidemokrasi yang dijunjung Indonesia.

Efektivitas sebuah gerakan sosial sangat bergantung pada strategi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah aksi. Pendekatan tersebut dapat berpengaruh baik ataupun buruk karena banyak faktor yang memengaruhi. Dan J. Wang dan Alessandro Piazza (2016) membedakan strategi gerakan sosial menjadi tiga. Yang pertama adalah taktik non-disruptif, yang tidak bertujuan untuk mengganggu rutinitas atau kegiatan sehari-hari target ataupun masyarakat, karena pada dasarnya taktik ini mengandalkan cara yang terinstitusionalisasi dan formal untuk menyampaikan keluhan seperti tuntutan hukum, petisi, dll. Yang kedua adalah taktik disruptif yang terbagi menjadi dua kategori. Taktik inilah yang kerap menjadi sasaran empuk untuk membuat konflik horizontal yang baru. Taktik disruptif tanpa kekerasan berniat untuk mengganggu rutinitas sebuah lingkungan publik. Biasanya, taktik ini adalah aksi simbolik dengan pawai, demonstrasi, okupasi ruangan, boikot, dll. Sementara ketiga, taktik disruptif dengan kekerasan yang menargetkan kerusakan fisik kepada individu maupun objek.

Dalam kajian Wang dan Piazza yang melibatkan 23.000 massa aksi, mereka menunjukkan bahwa taktik disruptif tanpa kekerasan cenderung lebih disukai daripada taktik non-disruptif (taktik disruptif dengan kekerasan tidak dihitung karena dibuktikan hanya terjadi apabila ada tindakan represif dari aparat, bukan inisiatif dari massa). Studi ini juga berkiblat pada power balance model Walter Korpi yang berargumen bahwa kemungkinan terjadinya konflik paling rendah ketika perbedaan kekuatan sangat besar, paling rendah ketika perbedaan tersebut semakin tipis. Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan bahwa ketika para pengunjuk rasa dan target mereka memiliki kekuatan yang lebih dekat, kemungkinan perilaku kekerasan dari pihak aktivis akan meningkat. Namun, ketika para pengunjuk rasa menargetkan aktor-aktor yang sangat terinstitusionalisasi seperti entitas pemerintah, perbedaan kekuatan menjadi tinggi. Ini dapat dipahami pada realitas bahwa pemerintahan cenderung tidak perlu menghadapi protes disruptif karena kapasitas mereka yang jelas untuk merepresi, memengaruhi, dan ketidakrentanan mereka.

Gerakan disruptif semacam ini dapat dijelaskan sebagai strategi yang sangat berpotensi untuk membuat masa aksi diasingkan oleh publik. Sebagai konsekuensi, gerakan semacam ini rawan mendapat serangan balik karena menyinggung pendukung yang sudah ada, terutama apabila bentuk protes tersebut mengganggu rutinitas masyarakat atau lingkungan publik secara ekstrem. Seperti yang terjadi pada pemberontakan kulit hitam pada tahun 1960-an, walaupun gelombang awal aksi memperoleh dukungan luas, seiring berjalannya waktu, banyak kaum moderat kulit hitam merasa bahwa pemberontakan tidak lagi diperlukan karena mengganggu dan bahkan mungkin kontraproduktif dengan memprovokasi reaksi balik dari kaum kulit putih.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih banyak gerakan disruptif yang meledak walaupun sudah diketahui bahwa perbedaan kekuatan di antara rakyat dan pemerintah sangatlah jauh?

Inilah yang disebut dengan activist’s dilemma oleh Feinberg et al. (2020). Walaupun massa aksi mengetahui bahwa reaksi negatif publik sebagai konsekuensi gerakan disruptif, massa aksi tetap meyakini bahwa sebuah memerlukan eksposur luas dan signifikan. Aksi semacam ini kemudian menargetkan institusi ataupun aktor yang sudah biasa mengahadapi taktik non-disruptif seperti lembaga pemerintahan ataupun pejabat negara. Pada saat taktik disruptif dilakukan dengan target tertentu, gerakan ini akan mendorong atensi yang lebih luas daripada bisanya. Eksposur inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menaikkan daya tawar tuntutan massa aksi di hadapan kekuasaan.

Kami coba memaknai gerakan sosial sebagai sebuah usaha juang untuk menata kembali struktur kekuasaan dalam masyarakat dengan memobilisasi diri untuk memberdayakan mereka yang dianggap dirugikan oleh sistem yang ada. Dalam hal ini, mahasiswa dan entitas pemerintah saling berhadapan dengan pendiriannya masing-masing. Keduanya memiliki media sebagai master forum, ruang pembentuk opini publik. Mahasiswa yang melakukan taktik disrupsi forum tak hanya berniat mendorong perubahan melalui beragam tuntutan, aksi disrupsi forum di GIK 15 Juni kemarin juga digunakan untuk membangun dan menyebarkan rasa ketidakadilan, identitas sosial, dan efikasi kelompok kepada khalayak umum.

Sorakan Revolusi: Pertentangan Kelas dan Akumulasi Kemarahan

Saat melancarkan aksinya, teriakan ‘revolusi’ berkumandang di tengah panggung. Mahasiswa coba membangun wacana bahwa apa yang mereka lakukan sebagai tindakan menuju revolusi.

Untuk hal tersebut, kami menyadur buku Aksi Massa karangan Tan Malaka. Tan Malaka mengakui pentingnya taktik disruptif dalam gerakan revolusioner pada bukunya Aksi Massa. Pada bab pembukanya yang berjudul Revolusi, ia menyebutkan bahwa revolusi memang bukanlah sebuah ide yang luar biasa ataupun istimewa, dan lahirnya sebuah hasrat revolusi adalah akibat dari pergaulan hidup masyarakat. Bagi Tan Malaka, revolusi disebabkan pertentangan kelas yang kian hari kian tajam. Semakin besar kekaayaan pada satu pihak, semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi bergentayangan menghasut kaum proletar untuk memberontak.

Tan Malaka lantas menegaskan bahwa revolusi ialah upaya menentukan kelas mana yang akan memegang kekuasaan negeri, politik dan ekonomi, dan revolusi itu dijalankan dengan kekerasan. Sorakan revolusi dari mahasiswa UGM bukan sekadar omong kosong, ia merupakan ekspresi amarah yang terakumulasi dari beragam aksi dengan taktik non-disruptif yang tak pernah didengar oleh yang berkuasa di atas sana.

Jika suara rakyat terus diabaikan dan negara terus melanggengkan penindasan, bukankah logika untuk bertumpu pada taktik disruptif menjadi valid?

Battle of Seattle

Strategi disrupsi forum seperti yang dilakukan mahasiswa UGM di GIK bukanlah hal yang baru. Strategi serupa juga sering dilakukan di berbagai tempat sebagai alat untuk menekan kekuasaan secara langsung. Salah satu gerakan massa yang menggunakan strategi ini adalah battle of seattle. Battle of Seattle merupakan gerakan protes yang dilakukan demonstran saat gelaran Konferensi Tingkat Menteri negara anggota WTO tahun 1999. Bertempat di Washington State Convention and Trade Center di Seattle, Washington, forum ini digadang-gadang menjadi lompatan besar dalam globalisasi perdagangan dunia dalam rangka menyambut milenium baru.

Sumber: Al Crespo

Namun, forum ini tidak berjalan mulus. Hampir 50.000 massa memadati Washington State Convention and Trade Center dengan satu tujuan: menghentikan Konferensi WTO tahun 1999. Massa memprotes wacana liberalisasi perdagangan yang meminggirkan aspek hak asasi manusia, demokrasi, dan kedaulatan lokal. Massa meyakini bahwa forum ini hanya akan menjadi alat legitimasi WTO untuk melakukan penindasan dengan topeng perdagangan bebas.

Dalam kurun waktu lima hari, massa melakukan blokade jalan dan menduduki objek vital di perkotaan guna mengganggu jalannya forum sebelum akhirnya bentrok dengan pihak keamanan. Total, 504 pengunjuk rasa ditangkap dalam aksi protes tersebut. Aksi ini berhasil membatalkan beberapa forum pembahasan dan mendorong wacana penolakan terhadap hegemoni neoliberal perdagangan dunia.

Black Lives Matter

Sumber: Marcio Jose Sanchez

Black Lives Matter (BLM) merupakan gerakan politik yang menyoroti diskriminasi yang dialami orang kulit hitam di Amerika Serikat. Lahir pada tahun 2013, BLM menentang rasisme sistemik terhadap orang kulit hitam dengan kampanye media sosial dan beragam aksi langsung. Salah satu aksi yang paling banyak menyedot perhatian adalah disrupsi konferensi Netroots Nation. Konferensi itu sejatinya ditujukan sebagai mimbar pidato Martin O’Malley dan Bernie Sanders, kandidat presiden AS dari Partai Demokrat. Aktivis BLM menginterupsi forum tersebut sembari menuntut Martin O’Malley dan Bernie Sanders untuk segera menyusun rencana konkret penghapusan rasisme struktural dan berbicara secara terbuka tentang daftar nama korban kekerasan kepolisian. Tak hanya sekali, aktivis BLM juga banyak terjun ke dalam aksi disrupsi forum sebagai taktik menekan penguasa untuk menaruh perhatian lebih pada isu rasisme di Amerika Serikat.

Refleksi

Disrupsi forum diskusi Kopdar Bareng Mas Dar di Joglo GIK oleh mahasiswa UGM bukan semata-mata gerakan tanpa alasan. Ia merupakan strategi gerakan untuk menuntut penguasa yang terlampau tuli mendengar tuntutan rakyat. Sebagai sebuah strategi, langkah ini diharapkan mampu mendesak penguasa untuk melakukan tindakan konkret yang berpihak pada rakyat. Nahas, penguasa melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap demokrasi, alih-alih sebagai ruang refleksi. Reaksi yang diberikan hanya sibuk menuduh mahasiswa sebagai agen anti-demokrasi sebab membubarkan diskusi.

Terlampau naif rasanya menilai disrupsi forum di GIK sebagai gerakan yang berhasil. Sebab, hingga hari ini, tak ada satu tuntutan pun yang dipenuhi. Namun, taktik seperti ini menarik untuk didiskusikan ulang — bahkan digencarkan — untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban penguasa yang teramat abai terhadap derita rakyat.

Referensi

Affan, H., & Himawan, F. U. (2026). Mengapa mahasiswa UGM menggeruduk acara Budiman Sudjatmiko? — “Kami muak dan tidak percaya dengan rezim.” https://www.bbc.com/indonesia/articles/c992p4r13mjo

Feinberg, M., Willer, R., & Kovacheff, C. (2020). The activist’s dilemma: Extreme protest actions reduce popular support for social movements. Journal of Personality and Social Psychology, 119(5), 1086–1111. https://doi.org/10.1037/pspi0000230

Korpi, W. (1974). Conflict and the Balance of Power. Acta Sociologica, 17(2), 99–114. https://doi.org/10.1177/000169937401700201

Nur, M. F. (2026). Mahasiswa Interupsi Diskusi di UGM, Bakom: Demokrasi Itu Dialog. https://tirto.id/mahasiswa-interupsi-diskusi-di-ugm-bakom-demokrasi-itu-dialog-hx6d

Santyatita, C. B., & Nurkhaifa, S. (2026). Interupsi Mahasiswa UGM dalam Diskusi Tiga Menteri Bukan Kerusuhan Impulsif. https://www.balairungpress.com/2026/06/interupsi-mahasiswa-ugm-dalam-diskusi-tiga-menteri-bukan-kerusuhan-impulsif/

Wang, D. J., & Piazza, A. (2016). The use of disruptive tactics in protest as a trade-off: The role of social movement claims. Social Forces, 94(4), 1675–1710. https://doi.org/10.1093/sf/sov124