Tolak Kenaikan PPN 12% Bagai Suara Lama yang Tak Didengar

Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dipastikan berlaku mulai Januari 2025. Reaksi penolakan dari masyarakat muncul utamanya di media sosial. Banyak warga menilai kenaikan PPN hanya akan berdampak buruk bagi daya beli masyarakat juga pendapatan perusahaan yang berimbas langsung pada gaji mereka sebagai karyawan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan PPN tentunya hanya akan semakin mencekik kehidupan masyarakat.

Saat mengumumkan hal ini, dalam rapat kerja bersama komisi DPR RI, Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beralasan keputusannya tersebut demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengklaim yang dilakukannya bukan kebijakan membabi buta tanpa memikirkan rakyat.

Sri Mulyani berdalih rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% masih sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 7. Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap dijalankan di tengah tekanan ekonomi global dan seretnya penerimaan pajak.

UU HPP ditetapkan oleh Joko Widodo ketika menjabat presiden. Melalui regulasi tersebut, Jokowi melakukan perubahan signifikan terhadap tarif PPN yang dinaikkan secara bertahap yakni pada April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Selanjutnya, pada tahun 2025, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12%.

Penolakan dari masyarakat juga ramai muncul ketika PPN naik menjadi 11% pada tahun 2022. Suara dari pengamat ekonomi juga masih sama seperti sekarang. Saat itu tidak sedikit dari mereka yang mengkritisi kenaikan PPN menjadi 11% tidak tepat di tengah tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Seolah menutup telinga dari seruan publik, pemerintah saat itu tetap menaikkan PPN menjadi 11%.

Kejadian saat itu seolah terulang kembali. Ada banyak hal yang melatarbelakangi penolakan masyarakat terhadap keputusan kenaikan PPN 12%. Di antaranya adalah kondisi daya beli masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih lesu imbas tekanan ekonomi global. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tumbuh melambat sebesar 4,95%. Lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 5,11% dan kuartal I-2024 sebesar 5,05%.

Tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat pada kuartal III-2024 sebesar 4,91% juga tercatat lebih rendah dibanding kuartal II-2024 sebesar 4,93%. Tingkat konsumsi rumah tangga padahal merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB yang mencapai 53,08%. Kondisi ini mencerminkan ekonomi Indonesia yang masih mengalami tekanan.

Kondisi lain yang mencerminkan tekanan ekonomi Indonesia adalah lesunya sektor industri yang ditandai dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 2024. Hal ini memunculkan ketakutan masyarakat, khususnya kelas pekerja jika tarif PPN tetap diputuskan naik. Belum lagi ancaman semakin dipangkasnya pendapatan kelas pekerja melalui sejumlah kebijakan yang direncanakan mulai berlaku di tahun 2025 seperti tambahan wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga rencana pembatasan subsidi transportasi umum.

Keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dana pajak juga menjadi sorotan dalam rencana kenaikan PPN 12% ini. Publik mempertanyakan apakah kenaikan PPN nantinya akan benar-benar diimbangi dengan perbaikan fasilitas publik dan pemberian jaminan sosial yang layak bagi kesejahteraan bersama?

Selengkapnya bisa dibaca di laman jangkara.id