Entrok: Menelisik Kembali Bayang-Bayang Militerisme

Memang syarat menulis adalah membaca ya kwkw. Sudah lama sekali saya tidak menulis, alasannya yaa karena saya jarang membaca juga. Kali ini, saya berkesempatan untuk menamatkan sebuah novel cukup lawas yang terbit tahun 2010. Berjudul “Entrok”, yang ditulis oleh Okky Madasari. Bukunya tidak terlalu tebal, berkisar 280 halaman. Mba Okky menyajikan kisah yang nggak semua orang mengerti dan memahami. Meski buku ini termasuk kategori fiksi, ada banyak sekali pengetahuan dan fakta sejarah yang bisa diambil. Saya suka dengan bahasa yang mengantarkan menuju kisah berlatar 1950 an ini. Barangkali topiknya memang berat — tentang cengkeraman militer dalam kehidupan suatu wilayah — tapi dibawakan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami.

Keterbatasan Pemenuhan Kebutuhan Primer

Entrok sendiri dalam Bahasa Jawa memiliki arti “BH” atau Bra sebagai pakaian dalam perempuan. Dikisahkan seorang Marni yang tinggal di sebuah wilayah Jawa Timur bersama Simbok — ibunya. Mereka tidak pernah memiliki sepeser pun uang. Kebutuhan makan ditopang dengan bekerja di pasar — mengupas singkong — yang nantinya akan diberikan upah berupa singkong pula. Marni digambarkan sebagai seorang gadis yang menjelang remaja, sudah ada tanda-tanda pubertas dalam dirinya. Salah satunya adalah payudara yang mulai tumbuh dan menonjol di dadanya. Pada tahun 1950, masyarakat belum lazim mengenakan baju yang betul-betul berbentuk baju. Aktivitas sehari-harinya mengenakan kain yang dililit, aku membayangkannya kayak memakai kemben gitu kali ya? Tidak ada pakaian dalam yang melapisi. Marni merasa membutuhkan pakaian dalam, karena ia merasa tidak nyaman dengan pertumbuhan baru dalam tubuhnya. Boro-boro beli pakaian dalam, uang aja mereka nggak punya.

Dengan tekadnya yang kuat, ia mencoba menjadi kuli di pasar — yang saat itu semua kuli adalah laki-laki — karena hanya dengan menjadi kulilah seseorang bisa diberikan upah berupa uang. Marni mendobrak kebiasaan yang telah tumbuh di masyarakat. Hingga akhirnya, ia mendapatkan uang, menabung sedikit demi sedikit, dan berhasil membeli entrok impiannya. Pun uang-uang yang lain, ia kumpulkan dan digunakan untuk modal berjualan.

Ketimpangan Relasi Kuasa

Singkat cerita, Marni sukses menjadi pedagang sayur keliling dan menikah dengan Teja, salah satu kuli yang menjadi temannya kala itu. Waktu terus berjalan dan lahirlah seorang Rahayu dari rahim Marni. Marni terus bekerja keras dengan dibantu Teja, dagangannya tidak hanya sayur tapi juga perabot rumah tangga. Keberhasilan ini kemudian mendatangkan sebuah peristiwa yang nggak pernah mereka bayangkan dan mungkin masih ada sampai sekarang di beberapa wilayah tertentu hehe. Adalah didatangi oleh tentara dan diminta “uang kemanan”. Marni sempat beradu mulut dengan tentara, katanya untuk apa uang kemanan lhawong kita cuma jualan biasa? Tapi mau tidak mau, Marni dan Teja harus tetap memberikan uang tersebut dengan berat hati.

Ini bukan hanya soal ketidaktahuan warga negara, tapi soal kuasa yang timpang. Warga negara tidak mau berurusan panjang dengan aparat yang penuh kuasa itu. Padahal kalo soal keamanan, warga negara punya hak untuk itu.

Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Bukankah sudah jelas? Selain uang keamanan, kadang ada juga tuh uang damai. Halah, itu mah sejenis. Kalo aku yang dihadapkan dengan situasinya, aku juga males berurusan panjag. Tapi aku nggak mau juga keluar uang damai/keamanan. Enak aja. Apalagi nggak ada prosedur formal yang mewajibkan. Rata-rata orang kalo disenggol sama aparat, mereka lebih banyak memilih “membayar” karena takut atau terlalu malas berurusan. Lah, ketimpangan kuasanya dimana? Ya di sini. Aparat seakan memberikan “intimidasi”, biar mau gamau pilihannya adalah patuh dengan perintahnya yang kadang cuma keluar dari mulutnya tanpa ada landasan hukum yang jelas. Sedihnya, hal ini masih terjadi sampai tahun 2025 dan beberapa orang masih menormalisasikannya.

Intimidasi dalam Partisipasi Politik

Tahun 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pemilu adalah suatu hal baru bagi masyarakat. Dalam Novel Entrok, dikisahkan warga tuh nggak tau apa itu Pemilu. Mereka cuma diminta berkumpul di Balai Desa dan mencoblos tanpa diberikan sosialisasi yang transparan. Sebagai masyarakat yang gatau apa-apa, bahkan rata-rata buta huruf mana tau fungsi pemilu. Yaudah ngikut aja gimana arahannya. Pemilu ini juga membuat Marni harus “menyumbang” untuk keberlangsungan agenda karena ia dianggap sebagai orang terpandang.

Pemilu selanjutnya, pada tahun 1971 yang menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Lagi-lagi warga diwajibkan untuk mencoblos. Lebih parahnya, dipaksa untuk memilih partai tertentu — kalo menurut kisah di novel, mereka dipaksa memilih Partai Beringin. Jika tidak memilih partai tersebut, siap-siap terkena labelling PKI. Permintaan sumbangan juga masih terus berlanjut dengan nominal yang lebih besar. Label PKI menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi warga sekitar. Framing terhadap “komunis” memang sekiri dan sekejam itu. Padahal ada peran negara yang lebih kejam juga hehe. *kabuur.

Menurutku, Marni tuh cerdas bray. Dari dalam dirinya bertanya-tanya “Apasih fungsi pemilu? Buat apa ada pemilu kalo aku diperas sumbangan gini? Lhawong juga nggak ada perubahan yang berarti” Nah, berarti udah ada kesadaran dari diri Marni.

Pada zaman itu intimidasi dilakukan oleh aparat berseragam. Kalo kita tarik pada kondisi hari ini, bentuk intimidasinya lebih cair dan halus melalui tokoh masyarakat, struktur sosial lokal, hingga algoritma di media sosial. Bentuk intimidasinya nggak selalu berupa ancaman, justru dibungkus apik dengan embel-embel bantuan sembako atau seratus dua ratus ribu rupiah. Esensi keduanya sama — baik keras ataupun halus caranya, yaitu mereduksi kesadaran politik masyarakat menjadi kepatuhan semu.

Konflik Horizontal dan Rantai Intimidasi

Entrok tidak selesai pada Marni. Rahayu — anak semata wayang Marni juga mengalami hal yang sama. Oiya, Rahayu tumbuh lebih beruntung daripada Marni. Ia berhasil menamatkan SMA dan melanjutkan bangku kuliah di Yogyakarta. Rahayu menikah dan memutuskan untuk tinggal jauh dari orang tuanya. Dalam perjalanan kampusnya, ia melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di suatu desa. Bersama dengan suaminya yang saat itu adalah dosennya, Rahayu mengajarkan ilmu-ilmu agama — termasuk cara membaca Alquran. Rahayu dan Kawan-kawannya sempat dicurigai oleh aparat setempat. Dan ya, terjadilah adu mulut. Tidak berhenti di situ, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri aparat dengan sewenang-wenang menghajar sekelompok tukang becak yang sedang bermain kartu. Alasannya, memberantas judi ceunah. Sekelompok tukang becak menyangkalnya, karena ya benar-benar mereka tidak memiliki sepese pun uang. Ya bagus sih memberantas judi, cuma caranya kurang baik kalo sampe disakiti. Termasuk penganiayaan bukan? Ya tentu saja.

Selesai proyek KKN, Rahayu dan suaminya melanjutkan kehidupan sebagai seorang guru di sebuah pesantren. Pesantren ini kemudian mengantarkan mereka pada misi baru, yaitu menguatkan penduduk di sebuah desa untuk bertahan dan mendapatkan keadilan atas perintah relokasi untuk pembuatan waduk. Bagi Rahayu, perlawanan ini melampaui penolakan terhadap proyek pembangunan semata; ia menyangkut hak atas ruang hidup yang secara konstitusional seharusnya dijamin oleh negara. Namun tekanan tidak hanya datang dari luar — dari aparat yang sistematis mendesak relokasi — melainkan juga dari dalam struktur sosial desa itu sendiri.

Konflik internal yang destruktif mulai menggerogoti solidaritas masyarakat. Wagiman, tokoh desa memproduksi dikotomi yang berbahaya antara “loyalis” dan “pengkhianat”. Fanatisme yang tak berdasar ini mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap warga yang memilih mengambil kompensasi dan pindah dari desa tersebut. Tragedi lain menyusul, seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Ayah korban, yang dilumpuhkan oleh amarah dan duka yang mendalam, membunuh saudaranya itu. Dua peristiwa kekerasan ini mengaburkan narasi perjuangan — aparat kemudian memanfaatkan kekacauan ini sebagai justifikasi paling gampang untuk melabeli desa tersebut sebagai zona yang rawan, tidak terkendali, dan mendesak untuk ditertibkan.

Di tengah situasi yang carut-marut tersebut, Rahayu justru semakin mengokohkan posisinya di garis depan. Ia berupaya merekatkan kembali ikatan warga, mengajak mereka untuk tidak membiarkan konflik internal menggugurkan legitimasi perjuangan mereka. Bahwa tanah yang mereka diami tetap layak dipertahankan — terlepas dari kekacauan yang menimpanya. Namun keteguhan ini justru menempatkan dirinya sebagai subjek pengawasan intensif aparat. Suara Rahayu dianggap menghambat kepentingan pembangunan nasional. Sikapnya yang tidak berkompromi dibaca sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Hingga pada suatu titik, aparat datang bukan lagi untuk mengintimidasi warga secara kolektif, melainkan untuk menyasar Rahayu secara personal. Ia ditangkap, diinterogasi dalam proses yang tertutup, dan dilabeli sebagai individu yang membahayakan ketertiban umum. Tidak ada transparansi, tidak ada keadilan prosedural. Ketika ia akhirnya dibebaskan, Rahayu tidak hanya kehilangan sebagian waktu hidupnya — ia kehilangan status kewarganegaraan yang utuh. Identitas baru yang akan melekat seumur hidupnya kini terekam resmi: eks tahanan politik.

Epilog

Entrok bukan sekadar novel; ia adalah catatan emosional tentang bagaimana negara pernah berubah menjadi mesin yang menggilas rakyatnya sendiri. Lewat kisah Marni dan Rahayu, kita dipaksa melihat bahwa ketidakadilan lahir dari dua hal sekaligus, yaitu kebijakan yang salah dan kultur kekuasaan yang dibiarkan berjalan tanpa rem. Cengkeraman militerisme yang mengakar kuat — mulai dari pungli, teror, manipulasi politik, sampai represi terhadap warga yang menuntut haknya — adalah bagian dari sejarah Indonesia yang terlalu lama disembunyikan.

Apa yang dialami Rahayu — yang pada akhirnya dicap eks tapol — memperlihatkan ironi paling menyakitkan: warga yang memperjuangkan keadilan justru dikriminalisasi oleh negaranya sendiri. Label itu lebih dari sekadar hukuman, ia adalah alat negara untuk membungkam memori kolektif tentang perlawanan rakyat kecil.

Novel ini mengingatkan kita bahwa militerisme pernah menggurita begitu dalam di negara kita — berperan sebagai pengendali kehidupan sehari-hari, alih-alih pelindung. Mengingatkan bahwa kekuatan bersenjata pernah (dan bisa kembali) menyusup ke ruang sosial, politik, bahkan ruang privat kita. Perlu disadari, bahwa sekarang kita hidup di zaman yang kembali menunjukkan tanda-tanda itu: pelibatan aparat bersenjata dalam urusan sipil, pemuliaan kekuatan represif, kriminalisasi terhadap kritik, dan meningkatnya sentimen yang menganggap wajar pendekatan kekerasan.

Dalam konteks itulah Entrok bekerja seperti alarm: sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk terulang ketika kita lengah.

Cheers!