Dialektika Prabowo dan Jokowi

Pada suatu ketika aku tengah berbincang dengan ayah mertua, seperti biasa semacam obrolan warung kopi. Membahas isu-isu terkini yang muncul di televisi dan media sosial.

Saat itu Jokowi dan PDIP masih akur-akurnya, di tengah gesekan dari sejumlah pihak untuk memecah keduanya. Sebut saja itu kalangan dari Partai Biru 😃, yang memang posisinya sebagai oposisi. Konon pada awal periode kedua, Jokowi sempat ingin mengajak AHY masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi adanya resistensi dari PDIP membuat rencana itu urung dilakukan, alhasil Partai Biru kembali beroposisi.

Tetapi kepada mertua, kubilang akan ada satu titik di mana Jokowi dan Megawati (matriark PDIP) akan pecah dan bersimpang jalan. Yaitu ketika kepentingan antara keduanya tidak lagi sejalan, atau bahkan berbenturan. Kontradiksi yang antagonistik.

Menjelang Pemilu 2024 lalu, apa yang kuandaikan itu ternyata menjadi kenyataan. Megawati mempercepat deklarasi Ganjar sebagai capres dari PDIP, padahal sebelumnya elite PDIP terkesan enggan mengusung. Malah Jokowi yang sebelumnya menggadang-gadang Ganjar sebagai “si rambut putih”. PDIP juga menolak jika Ganjar hanya menjadi cawapres, berpasangan dengan Prabowo. Pada momen panen raya padi di Kebumen, Jokowi sempat memberikan isyarat dukungan terhadap paket Prabowo-Ganjar, ditandai dengan kehadiran kedua tokoh itu di hamparan sawah.

Jokowi lalu mengalihkan dukungan terhadap Prabowo, hingga bermuara pada paket Prabowo-Gibran. Perpecahan pun tak terhindarkan. PDIP yang mengusung Jokowi sejak dari Solo, DKI Jakarta, hingga Pilpres 2 periode, tiba-tiba menjadi paling galak mengkritik pemerintah. Sebagai catatan, PDIP adalah partai pemenang pemilu dan notabene adalah partai berkuasa.

Bebas dari kekangan Teuku Umar, Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan AHY pun melenggang masuk pemerintahan. Partai Biru bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran, dan menang.

PDIP berbalik menjadi oposisi. Upaya Prabowo untuk merangkul semua kekuatan politik masih harus menghadapi tantangan, hingga muncul momen pemberian amnesti kepada Hasto (kubu Ganjar) dan abolisi kepada Tom Lembong (kubu Anies). Mengutip kata-kata Ketua Umum Projo Budi Arie, “kalau kalah pemilu siap-siap masuk penjara,” demikianlah nasib Hasto dan Tom yang sempat mencicipi dinginnya lantai tahanan.

[embed]

Amnesti dan abolisi kepada dua tokoh dari kubu yang kalah Pilpres menyiratkan sikap Prabowo untuk mengakhiri residu elektoral. Sekaligus bisa dimaknai bahwa irisan kepentingan Prabowo dengan Jokowi telah selesai, atau katakan menuju selesai. Dalam sejumlah kesempatan Prabowo kerap memuji Jokowi, hingga tak sungkan-sungkan meneriakkan “Hidup Jokowi!” Harus diakui, kemenangan Prabowo tak lepas dari dukungan yang diberikan Jokowi sebagai “presiden petahana”.

Jika dulu Partai Biru menggosok-gosok perpecahan Jokowi dan Megawati, belakangan PDIP yang sibuk meniupkan isu Prabowo dan Jokowi pecah. Mereka yang selama ini getol mengkritik Jokowi juga menyerukan agar Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi. Ironisnya, patron politik Partai Biru (SBY) turut menyuarakan narasi soal adanya “matahari kembar” di tubuh pemerintahan saat ini. Sebagai catatan, Jokowi sempat melontarkan adanya “orang besar dari Partai Biru” di balik isu ijazah palsu yang menyerang dirinya. Hingga insiden Gibran tak bersalaman dengan AHY pada upacara militer di Batujajar.

Balik ke obrolanku dengan ayah mertua. Ketika akhirnya Jokowi dan PDIP berpisah jalan, aku mengingatkan pada obrolan beberapa tahun sebelumnya itu. Kini apakah dialektika serupa akan terjadi antara Prabowo dan Jokowi? Mungkin aku akan ngobrol lagi dengan mertuaku, ketika hal itu betul-betul terjadi.

Tetapi kalaupun terjadi, dialektika yang menghadapkan antara tesis dan antitesis bakal melahirkan sintesis baru. Artinya, bisa jadi akan muncul kepemimpinan yang benar-benar baru dari hasil dialektika tersebut. Bukan Jokowi, bukan pula Prabowo.