Artikel Dasar Libertarianisme

Bagaimana Kita Menjelaskan “Kapitalisme Kroni”?

Oleh: Iman Amirullah*

Sumber: Canva. Desain: Isaura Jasmine Aulia (2026).

Sering kali para pendukung pasar bebas membedakan antara “kapitalisme sejati” dan sistem ekonomi apa yang kita lihat. hari ini. Ketika muncul praktik kolusi antara pengusaha dan pemerintah, advokat pasar bebas yang paling berdedikasi akan segera mengatakan bahwa kondisi itu bukan kapitalisme yang sesungguhnya melainkan bentuk penyimpangan, yakni kapitalisme kroni.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penyimpangan itu sekadar deviasi historis, atau justru kecenderungan yang terus muncul dalam praktik sistem itu sendiri? Dengan demikian, kita dapat menggeser perdebatan ini agar tidak lagi berhenti pada soal definisi normatif, melainkan bergeser ke persoalan institusional dan empiris.

Kita terbiasa mendengar argumen serupa dalam perdebatan tentang sosialisme. Ketika eksperimen sosialisme menghasilkan kegagalan seperti di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya, para pendukungnya akan selalu muncul dengan jawaban bahwa itu bukan sosialisme yang “sejati”. Kritik terhadap kapitalisme pun sering dijawab dengan cara yang sama: masalahnya bukan kapitalisme, melainkan intervensi negara. Tetapi jika sebuah sistem secara konsisten menghasilkan pola tertentu ketika diterapkan dalam dunia nyata, kita perlu bertanya apakah pola itu benar-benar kebetulan.

Dalam masyarakat modern, pasar tidak pernah berdiri sendiri. Ia beroperasi dalam kerangka hukum dan politik yang memberi negara kekuasaan besar untuk mengatur, memberi izin, membatasi, mensubsidi, atau melindungi. Kekuasaan ini menciptakan insentif.

Artikel Dasar Libertarianisme kali ini akan mengulas hal tersebut lebih lanjut, dengan merujuk pada Michael Munger dan Mario Villarreal-Diaz dalam “The Road to Crony Capitalism”. Michael dan Mario mengajukan kemungkinan bahwa kapitalisme, ketika beroperasi dalam konteks negara demokratis dengan kewenangan regulatif luas, memiliki kecenderungan struktural untuk bergerak menuju kroniisme (Munger & Villarreal-Diaz, 2019). Jika keuntungan dapat diperoleh bukan hanya melalui inovasi dan efisiensi, tetapi juga melalui akses politik, maka para pelaku ekonomi yang rasional tentu akan mempertimbangkan jalur tersebut. Dalam banyak kasus, mencari privilese politik dapat lebih murah dan lebih mudah dibanding harus bersaing di pasar secara terbuka (Robert, 2019).

Inilah yang disebut sebagai praktik “rent-seeking”, yaitu penggunaan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan melalui kebijakan publik alih-alih melalui penciptaan nilai produktif. Ketika praktik ini meluas, batas antara pasar dan negara menjadi kabur. Kapitalisme berubah dari arena kompetisi menjadi arena negosiasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, kapitalisme kroni bukan semata hasil dari moralitas buruk individu, melainkan konsekuensi dari struktur insentif yang melekat dalam interaksi antara pasar dan negara (Munger & Villarreal-Diaz, 2018). Bahkan, jika semua aktor bertindak rasional sesuai kepentingannya, hasil agregatnya tetap dapat berupa kolusi sistemik. Oleh sebab itu, persoalannya bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan seberapa besar kekuasaan yang tersedia untuk diperebutkan.

Selain itu, perlu disadari bahwa demokrasi elektoral modern justru memperluas arena lobi. Kampanye politik membutuhkan pendanaan, regulasi membuka ruang negosiasi, dan birokrasi menciptakan diskresi administratif. Seluruh elemen ini memperbesar kemungkinan terbentuknya jaringan timbal balik antara pejabat publik dan pelaku usaha. Dengan demikian, kapitalisme kroni dapat tumbuh bukan karena pasar terlalu bebas, tetapi karena pasar beroperasi dalam struktur politik yang memberi nilai ekonomi pada kedekatan dengan kekuasaan.

Pertanyaan kuncinya kemudian adalah apakah kapitalisme dalam konteks negara demokratis modern dengan birokrasi besar dan kewenangan regulatif luas seperti yang ada di hari ini dapat secara stabil mempertahankan dirinya sebagai sistem kompetisi terbuka. Ataukah ia akan selalu secara bertahap cenderung bergerak menuju kolusi dan privilese?

Tidak ada jawaban pasti bahwa apakah kapitalisme kroni merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Namun, ada alasan serius untuk mempertimbangkan bahwa selama negara memiliki kekuasaan untuk mendistribusikan keuntungan ekonomi, akan selalu ada dorongan untuk memengaruhi dan menguasai proses politik tersebut. (Munger & Villarreal-Diaz, 2019). Dengan demikian, persoalannya bukan hanya bagaimana merancang pasar yang ideal, tetapi bagaimana membangun institusi yang meminimalkan godaan untuk mengubah kekuasaan politik menjadi sumber rente ekonomi.

Pada akhirnya, diskusi ini menuntut kita meninggalkan perbandingan antara sistem ideal dan sistem nyata. Yang perlu dibandingkan adalah sistem nyata dengan segala insentif dan keterbatasannya. Jika kapitalisme yang benar-benar ada secara berulang menghasilkan kroniisme, maka kita harus menjelaskan mengapa dan apakah ada cara institusional untuk mencegah kecenderungan tersebut.

Referensi

Munger, Michael C., & Villarreal-Diaz, Mario. (2019). “The road to crony capitalism”. The Independent Review, 23(3).

Roberts, Russ. (Host). (2019, March 25). “Michael Munger on Crony Capitalism”. Diakses dari https://www.econtalk.org/michael-munger-on-crony-capitalism/, pada 11 Februari 2025, pukul 12.35 WIB.

(*) Iman Amirullah adalah Managing Editor Suara Kebebasan dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan fokus studi internasionalisasi gerakan sosial.