Pemuda dan Pendidikan: Latihan Panjang Menuju Tanggung Jawab

Oleh: Mohammad Raskie_12324049_Teknik Geofisika

Di sebuah sekolah dokter bernama Stovia, awal abad ke-20, sekelompok pemuda berkumpul bukan untuk membahas mata kuliah anatomi atau farmakologi. Mereka bicara soal bangsa yang belum punya nama, masyarakat yang belum punya arah, dan masa depan yang masih harus direbut. Dari pertemuan semacam itu lahir Budi Utomo. Dari ruang-ruang kuliah lain di negeri Belanda, lahir gerakan non-kooperasi. Dari kongres pemuda, lahir Sumpah Pemuda 1928. Dan di sekitar hari-hari menjelang Proklamasi 1945, mahasiswa kembali jadi penghubung antara gagasan dan tindakan. Pola pengulangan ini tidak terjadi begitu saja. Ada benang merah yang menyambungkan tiap generasi pemuda terpelajar itu dengan keresahan yang serupa, yaitu kesadaran bahwa ilmu yang mereka kumpulkan di ruang kuliah tidak cukup hanya disimpan untuk kepentingan diri sendiri.

Pola itu berulang terus. Pendidikan tinggi di Indonesia, sejak awal mulanya, tidak pernah benar-benar netral. Ruang-ruang pendidikan yang sempit dan terbatas pada masa itu, anehnya, justru menjadi tempat pertama gagasan tentang nasib bersama mulai dirumuskan, jauh sebelum gagasan itu menemukan bentuk politiknya yang lebih matang. Tapi pendidikan selalu jadi tempat kesadaran kebangsaan tumbuh, jauh sebelum kata “kebangsaan” itu sendiri punya definisi yang disepakati. Dan dari sana muncul satu hal yang sering dilupakan kaum terpelajar generasi sekarang, bahwa perguruan tinggi tidak pernah dimaksudkan semata-mata untuk mencetak tenaga kerja terampil. Ia dimaksudkan untuk membentuk insan-insan yang berilmu sekaligus berkarakter, manusia yang sadar bahwa ilmu yang dimilikinya membawa tanggung jawab yang tidak bisa ditolak.

Pertanyaannya kemudian sederhana tapi tak semudah itu untuk dijawab; siapa sebenarnya yang disebut “insan akademis” itu? Untuk apa sebenarnya perguruan tinggi ada? Dan bagaimana pemuda Indonesia, dari generasi ke generasi, dituntun untuk menjawab panggilan tanggung jawab tersebut? Tiga pertanyaan inilah yang akan coba dijawab melalui tiga rujukan yang saling melengkapi: Konsepsi KM ITB, pidato Bung Hatta tentang tanggung jawab moril kaum inteligensia, dan filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Bukan Sekadar Pemegang Ijazah

Mahasiswa tidak diposisikan sebagai sekadar peserta didik yang duduk di bangku kuliah menunggu nilai. Mahasiswa diidentifikasi sebagai insan akademis, sebuah identitas yang mengemban dua peran sekaligus, dan keduanya sama-sama berat untuk dipikul sendirian.

Peran pertama adalah mengembangkan diri. Terus berupaya menjadi bagian dari lapisan masyarakat masa depan yang berkualitas, calon sarjana yang siap menjawab tantangan zamannya sendiri, bukan zaman orang lain. Pengembangan diri ini bukan sekadar urusan akademik di ruang kelas, melainkan juga kematangan cara berpikir dan cara bersikap yang akan terus diuji setelah seseorang meninggalkan kampus. Peran kedua, yang kerap kali kurang ditekankan pun bahkan diterapkan, adalah mencari dan membela kebenaran ilmiah, sebuah peran yang berpijak pada nilai ilmiah dan moralitas, bukan pada kepentingan pragmatis sesaat. Dua peran ini sering dianggap terpisah, padahal sebetulnya saling menopang: mengembangkan diri tanpa keberanian membela kebenaran hanya akan melahirkan individu yang pintar tapi pasif, sementara membela kebenaran tanpa pengembangan diri yang memadai berisiko jatuh pada sikap yang gegabah.

Dua peran ini bukan kebetulan. Awal mulanya dapat dilacak sampai ke gagasan Bung Hatta tentang apa yang ia sebut “akademikus.” Bagi beliau, tanggung jawab seorang akademikus bersifat ganda, yakni intelektual dan moral. Tanggung jawab itu sudah terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri yang wujudnya adalah mencari kebenaran sekaligus membelanya. Dari titik inilah Konsepsi KM ITB merumuskan apa yang disebut “watak keilmuan” perilaku yang selalu mencari dan membela kebenaran ilmiah, sehingga mahasiswa dituntut mampu mengkritisi keadaan sosialnya dan menawarkan solusi dengan berpegang pada kebenaran, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan dari pihak mana pun, termasuk tekanan dari kekuasaan. Watak keilmuan semacam ini tidak tumbuh dalam semalam; ia dilatih lewat kebiasaan kecil, seperti bertanya alih-alih sekadar menerima, atau menimbang argumen alih-alih langsung percaya pada siapa yang bersuara paling keras.

Ada satu hal yang penting digarisbawahi di sini, karena sering disalahpahami, bahwasannya menjadi insan akademis bukan soal status administratif. Memiliki ijazah perguruan tinggi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai insan akademis dalam arti yang sesungguhnya. Bung Hatta sendiri mengingatkan bahwa tamat sekolah tinggi tidak berarti seseorang sudah “selesai.” Diploma, katanya, hanya mengandung pengakuan bahwa pemiliknya cukup bersyarat untuk melakukan studi dan penyelidikan sendiri, serta dianggap layak “dilepaskan” ke masyarakat untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Gelar, dengan kata lain, adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Yang menjadikan seseorang benar-benar insan akademis adalah kesadaran tanggung jawab yang terus dijaga sepanjang hidupnya, tanggung jawab untuk menjadi sebuah karakter, bukan sekadar selembar dokumen yang dibingkai dan digantung di dinding. Karakter semacam ini, kalau dipikir-pikir lagi, jauh lebih sulit diukur dibanding indeks prestasi, dan justru karena itulah ia sering luput dari perhatian.

Tiga Pekerjaan Rumah Perguruan Tinggi

Jika insan akademis adalah subjek yang ingin dibentuk atau dipupuk, maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih ringkas, apa tujuan sebenarnya diadakannya perguruan tinggi? Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta pada pidatonya, ia menggagaskan bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokratis. Dan untuk memenuhi hal tersebut, ada tiga komponen yang harus terpenuhi.

Pertama, memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Lulusan perguruan tinggi harus merasa terpanggil pada nasib masyarakat di sekitarnya, bahkan ketika nasib itu tidak menyentuh kehidupannya secara langsung, dan tidak menggunakan gelar juga ilmu pengetahuan yang dimiliki hanya untuk kepentingan diri sendiri. Keinsafan ini tidak datang otomatis begitu seseorang lulus, melainkan harus dipupuk sejak masih duduk di bangku kuliah, lewat keterlibatan langsung dengan persoalan-persoalan di luar tembok kampus.

Kedua, perguruan tinggi harus cakap dan mandiri dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan. Karena perguruan tinggi tidak dirancang untuk menyuapi pengetahuan sampai habis layaknya memberi makan balita. Justru, yang dilatih adalah kemandirian berpikir, agar ilmu yang disampaikan terus berkembang di tangan dan kepala yang memilikinya, bukan harus berhenti saat pakaian toga mulai dikenakan. Kemandirian ini juga berarti keberanian untuk mempertanyakan ulang apa yang sudah dianggap mapan, sebab ilmu pengetahuan yang berhenti dipertanyakan cenderung berhenti berkembang.

Ketiga, cakap dalam memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh harus dapat dirubah menjadi kontribusi nyata, bukan sekadar pengetahuan teoritis yang berhenti di ruang kelas kuliah dan tertinggal di bangku saat meninggalkan ruangannya. Kecakapan ini tidak melulu soal jabatan struktural; ia bisa berwujud sesederhana kemampuan menjelaskan persoalan rumit kepada masyarakat awam dengan bahasa yang bisa dipahami, atau kepekaan membaca kebutuhan riil yang sering luput dari kacamata akademis semata.

Rumusan tiga komponen ini diangkat langsung dari pidato Bung Hatta, yang kala itu sedang membahas mengenai rancangan undang-undang perguruan tinggi Indonesia. Beliau menegaskan bahwa jika ingin membentuk manusia susila dan demokratis yang sadar akan tanggung jawabnya adalah tujuan utama perguruan tinggi, maka titik berat pendidikan semestinya terletak pada pembentukan karakter dan watak, bukan hanya kecerdasan semata. Karena, ilmu dapat dipelajari oleh siapa saja, bahkan hingga di tahap dikuasai oleh siapapun, tapi manusia berkarakter tidak diciptakan dalam semalam. Pangkal segala pendidikan karakter, tegasnya, adalah cinta akan kebenaran dan keberanian untuk mengatakan salah ketika menghadapi sesuatu yang memang tidak benar sekalipun tidak nyaman untuk dikatakan.

Tiga tujuan ini juga menjelaskan kenapa perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di dalamnya tidak boleh berhenti hanya dalam fungsi administrasi saja. Ruang-ruang diskusi di tiap pojok kampus, ruang kecil yang menjelma rumah himpunan, dan kegiatan mahasiswa pada dasarnya adalah laboratorium kecil untuk melatih ketiga hal tersebut secara sekaligus, yakni kepekaan sosial, kemandirian intelektual, dan kecakapan untuk benar-benar berperan dalam masyarakat kelak. Bukan sekadar mengisi waktu luang di sela-sela jadwal kuliah, meski dari luar kegiatan-kegiatan itu kerap terlihat tidak lebih dari sekadar rutinitas organisasi semata.

Leren dan Studeren: Pelajaran dari Bung Hatta

Pidato Bung Hatta yang disampaikan pada Hari Alumni Pertama Universitas Indonesia, 11 Juni 1957, hingga hari ini masih menjadi salah satu rujukan paling penting untuk memahami hubungan pemuda dan pendidikan tinggi di Indonesia. Hampir tujuh dekade berlalu, namun keresahan yang diangkat dalam pidato itu terasa tidak banyak berubah.

Pidatonya diawali dengan membedakan dua cara belajar, dalam istilah belanda disebut leren dan studeren. Leren adalah cara belajar sekolah menengah, yaitu mengisi otak dengan pengetahuan yang diterima dari guru dan buku tanpa banyak membantah, atau dapat dikatakan menabung informasi dan pengetahuan. Studeren adalah cara belajar sekolah tinggi, yang mana mempelajari sesuatu untuk benar-benar memahami duduk masalahnya, menguji kebenarannya secara logis maupun empiris, dan memahami bagaimana sebuah pendapat berkembang dari masa ke masa. Inilah seni pembelajaran yang semestinya membedakan mahasiswa dari siswa, karena sudah bukan saatnya lagi menghafal, namun berpikir kritis secara mandiri. Sayangnya, perbedaan ini sering luntur di ruang-ruang kuliah yang justru mereplikasi gaya leren, karena mahasiswa hanya duduk, mencatat, menghafal untuk ujian, lalu pengetahuan tersebut sirna begitu saja ketika musim ujian telah usai. Ironisnya, sistem yang seharusnya melatih studeren justru kerap secara tidak sadar menghidupkan kembali kebiasaan leren, hanya dengan materi yang lebih rumit.

Dari titik ini, Bung Hatta melangkah ke inti pidatonya, membahas tanggung jawab moril kaum inteligensia. Beliau mengingatkan bahwa kaum terpelajar, sebagai golongan yang dianggap mengetahui dan menguasai metode berpikir, memiliki tanggung jawab intelektual sekaligus moral atas keadaan bangsanya. Tanggung jawab ini, tegasnya, tidak hilang hanya karena seseorang berada di luar jabatan pemerintahan. Justru sebaliknya, berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat, menurut Bung Hatta, sama artinya dengan mengkhianati dasar kemanusiaan yang seharusnya jadi pedoman hidup kaum terpelajar. Diam bukan netralitas, tapi diam adalah pilihan, dan pilihan itu punya konsekuensi moral, baik konsekuensi yang langsung terlihat maupun yang baru terasa bertahun-tahun kemudian.

Ada satu peringatan dari Bung Hatta yang masih terasa relevan sampai sekarang, ia menyebutkan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa rasa tanggung jawab. Ia mencatat bagaimana suasana sesudah revolusi nasional, ketika kebebasan baru saja diperoleh, justru membuka peluang bagi sikap mencari keuntungan pribadi dan golongan, yang pada akhirnya melahirkan korupsi dan demoralisasi. Demokrasi yang melewati batas tanggung jawabnya, menurut beliau, akan meluap menjadi anarki, dan pada akhirnya tergantikan, meski mungkin hanya sementara oleh kediktatoran. Obat dari krisis kepercayaan semacam itu, katanya, hanya satu, yaitu memberikan kepada negara seorang pimpinan yang benar-benar dipercaya rakyat, melalui pendidikan tanggung jawab yang ditanamkan sejak di bangku perguruan tinggi.

Di bagian akhir pidatonya, Bung Hatta menitipkan harapan besar kepada kaum inteligensia muda untuk meneruskan tradisi gilang-gemilang kaum terpelajar Indonesia, mereka yang memulai Budi Utomo, mereka yang menggagas non-kooperasi dari Belanda, mereka yang merumuskan Sumpah Pemuda 1928, dan mereka yang menjadi penghubung perjuangan di sekitar Proklamasi 1945. Bung Hatta menyebutkan perbedaannya, kalau dahulu kerja kaum terpelajar lebih banyak merobohkan, seperti merobohkan kekuasaan kolonial, maka kerja kaum inteligensia masa kini terletak semata-mata pada pembangunan, membangun Indonesia yang adil dan makmur dengan rasa tanggung jawab serta keberanian menghadapi segala kesukaran. Merobohkan itu pekerjaan yang singkat dan dramatis. Membangun itu pekerjaan yang panjang dan sering tidak terlihat, dan justru di situlah letak kesulitannya, karena tidak ada sorotan yang menanti di ujung jalan.

Cipta, Rasa, Karsa: Warisan Ki Hadjar Dewantara

Jika Bung Hatta menyoroti tanggung jawab kaum terpelajar yang sudah berada di jenjang pendidikan tinggi, Ki Hadjar Dewantara menyumbangkan sesuatu yang lebih mendasar, tentang bagaimana sebenarnya seorang anak, yang kelak akan menjadi pemuda, itu dibentuk sejak awal, jauh sebelum menginjak bangku kuliah. Bagi Ki Hadjar, pendidikan adalah usaha kebudayaan untuk membimbing tumbuhnya jiwa dan raga anak didik sesuai kodrat pribadinya, agar ia mencapai kemajuan hidup lahir dan batin. Pendidikan, dengan kata lain, bukan sekadar memenuhi kepala dengan pengetahuan, melainkan menumbuhkan keseluruhan diri manusia, bukan cuma otaknya.

Gagasan ini terwujud dalam konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang menyatakan tentang pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ketiganya harus berjalan selaras, bukan saling menggantikan. Keluarga menanamkan benih kebatinan dan menjadi tempat pertama anak belajar tolong-menolong. Perguruan mengusahakan kecerdasan pikiran tanpa membuat anak kehilangan jiwanya. Masyarakat dan pergaulan pemuda menjadi ruang uji bagi nilai-nilai yang sudah ditanamkan sebelumnya, tempat di mana nilai yang semula hanya berupa pengetahuan mulai benar-benar dibenturkan dengan kenyataan. Ki Hadjar menegaskan bahwa pendidikan intelektual semestinya tetap disesuaikan dengan kodrat alam dan pendidikan keluarga, agar tidak menumbuhkan egoisme maupun sikap yang kering dari nilai.

Konsep ini ditopang oleh sistem among, yang bersendi pada dua dasar, yaitu kodrat alam, sebagai syarat kemajuan yang wajar bagi anak, dan kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan kekuatan lahir batin anak agar mampu berpikir dan bertindak merdeka. Dari sinilah lahir falsafah kepemimpinan yang sangat dikenal sampai hari ini “Ing Ngarsa Sung Tuladha” di depan memberi teladan; Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Tiga prinsip ini sebenarnya juga bisa dibaca sebagai tiga peran yang silih berganti, sebab seorang pemimpin tidak selalu harus berdiri di depan; kadang ia justru paling dibutuhkan saat berdiri paling belakang. Pendidik, dalam kerangka ini, hanya akan mengambil alih ketika kebebasan anak didik justru membahayakan dirinya sendiri, bukan sekadar karena anak itu mengambil jalan yang berbeda dari yang diharapkan.

Untuk proses belajarnya sendiri, Ki Hadjar merumuskan konsep Tri Nga, yaitu ngerti artinya memahami dengan akal, ngrasa yang artinya memahami dengan perasaan, dan nglakoni itu menjalankan dalam tindakan nyata. Pendidikan yang hanya membangun “ngerti” tanpa “ngrasa” dan “nglakoni,” menurutnya, akan melahirkan manusia pintar tapi kering nilai, tipe orang yang bisa menjelaskan teori keadilan dengan sempurna tapi tidak pernah benar-benar bertindak adil. Sebagai muara akhirnya, manusia hasil pendidikan yang dicita-citakan Ki Hadjar adalah manusia yang sanggup menjalankan Tri Pantangan, tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Tiga pantangan yang, jika direnungkan sekali lagi, persis menjawab keresahan Hatta soal korupsi dan demoralisasi di kalangan pemimpin, dua pemikir berbeda zaman, sampai pada kekhawatiran yang sama, seolah keduanya sedang menatap persoalan yang sama dari dua sudut yang berbeda.

Satu hal lain yang penting dari Ki Hadjar adalah caranya menyikapi pengaruh budaya luar, lewat prinsip Trikon, yaitu kontinu dengan akar budaya masyarakat Indonesia sendiri, konvergen secara selektif-adaptif dengan dunia luar, dan akhirnya konsentris atau menyatu dengan dunia universal tanpa kehilangan kepribadian sendiri. Prinsip ini relevan bagi pemuda hari ini yang hidup di tengah arus globalisasi dan informasi tanpa batas, terbuka pada pengetahuan dan teknologi dari mana pun datangnya, tapi tidak kehilangan akar dan jati diri sebagai bangsa di tengah derasnya arus itu. Di era ketika informasi datang lebih cepat daripada kemampuan kita menyaringnya, prinsip kontinu-konvergen-konsentris ini terasa seperti pengingat yang justru semakin relevan, bukan semakin usang.

Tiga Suara, Satu Arah

Ketiga pemikiran di atas yang bersumber dari Konsepsi KM ITB, pidato Bung Hatta, dan filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara sesungguhnya bukan tiga hal yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah satu rangkaian yang saling mengisi, meski lahir di zaman dan konteks yang berbeda jauh.

Ki Hadjar menjelaskan bagaimana manusia dibentuk sejak dini, melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Hatta melanjutkan kerangka itu ke jenjang yang lebih tinggi bagaimana mahasiswa, sebagai hasil dari proses panjang tersebut, dituntut memikul tanggung jawab intelektual dan moral begitu mereka memasuki dunia studi yang sesungguhnya dunia studeren, bukan lagi leren. Dan Konsepsi KM ITB merangkum keduanya menjadi satu identitas operasional bagi mahasiswa hari ini, insan akademis, yang harus mengembangkan diri sekaligus mencari dan membela kebenaran ilmiah, demi mencapai tiga tujuan perguruan tinggi yang sudah diuraikan sebelumnya.

Yang menyatukan ketiganya adalah satu kesadaran, pendidikan tidak boleh berhenti menjadi sekadar pemenuhan pasar tenaga kerja atau status sosial. Ketika pendidikan mulai bergeser menjadi komoditas sesuatu yang dibeli untuk ditukar dengan gaji dan gelar, bukan untuk membentuk manusia maka yang hilang bukan hanya idealisme, melainkan juga arah dasar pendidikan itu sendiri mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerdekakan manusia. Krisis karakter, ketidakjujuran, lemahnya tanggung jawab sosial, hingga memudarnya kepekaan terhadap masyarakat sekitar, adalah gejala yang sesungguhnya sudah diperingatkan jauh sebelumnya, baik oleh Hatta maupun oleh para penerus pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Bagi pemuda Indonesia hari ini, pesan dari ketiga sumber ini sebenarnya cukup jelas, meski tidak selalu mudah dijalankan. Menjadi mahasiswa bukan sekadar menempuh studi untuk meraih ijazah, melainkan menjalani proses menjadi insan akademis yang utuh, cerdas dalam berpikir, kritis dalam menimbang, tapi juga berkarakter dan peka terhadap nasib masyarakatnya. Organisasi kemahasiswaan, diskusi ilmiah, kerja sosial, hingga keberanian menyuarakan kebenaran, adalah bagian dari latihan panjang menuju tanggung jawab itu latihan yang, sebagaimana dikatakan Hatta, memang harus ditempuh dengan bersusah payah, karena di situlah justru terletak keindahan dan nilai dari sebuah kehidupan yang dijalani dengan sadar.

Pulang Sebagai Pemimpin

Pemuda dan pendidikan tinggi di Indonesia memiliki ikatan sejarah yang panjang dan terus berulang dari generasi ke generasi dari Stovia hingga ruang-ruang kuliah hari ini, meski bentuk ruangnya sudah jauh berubah. Konsepsi KM ITB mengingatkan kita pada identitas insan akademis dan tiga tujuan perguruan tinggi. Pidato Bung Hatta mengingatkan kita pada tanggung jawab intelektual dan moral kaum terpelajar, yang tidak pernah luntur hanya karena seseorang tidak memegang jabatan. Filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengingatkan kita bahwa semua itu harus dibangun sejak dini, melalui keseimbangan cipta, rasa, dan karsa bukan dadakan begitu seseorang menyandang status mahasiswa.

Ketiganya bertemu pada satu titik yang sama pendidikan tinggi sejatinya adalah arena latihan bertanggung jawab, dan pemuda yang melewatinya diharapkan kembali ke masyarakat bukan hanya sebagai sarjana, tetapi sebagai pemimpin yang berpengetahuan dan berkarakter pemimpin yang, dalam bahasa Hatta, benar-benar dapat dipercaya oleh rakyatnya. Bukan karena gelarnya, bukan karena IPK-nya, tetapi karena ia sudah menempuh latihan panjang itu dengan jujur, dan tidak berhenti di tengah jalan hanya karena jalannya ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Dan barangkali di situlah letak ujian yang sesungguhnya bagi setiap pemuda terpelajar: bukan pada seberapa megah ia memulai, melainkan pada seberapa setia ia menempuh jalan yang panjang dan sering tidak terlihat itu, sampai akhirnya benar-benar pulang sebagai pemimpin.

Daftar Pustaka:

Konsepsi KM ITB (Amandemen 2025)

Mohammad Hatta tentang Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia

Pidato Bung Hatta

Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara