Mengapa Petani dan Pelaku UMKM Selalu Jadi yang Terakhir Diuntungkan

Menelusuri Akar Ketidakadilan Ekonomi Lokal

Pernah ga sih kamu mikir atau lost in thought pas lagi berdiri di depan rak makanan atau minuman di toko-toko? Dan tanpa pikir dua kali pun kamu lebih memilih produk impor, tapi kamu melakukan hal tersebut tanpa sadar, tidak mencari alasan lebih lanjut dibalik keputusan kamu itu. Dan aku pun memiliki pengalaman yang sama seperti itu.

Photo by Redicul Pict on Unsplash

Yang membuat aku akhirnya berpikir tentang alasan di balik keputusan itu bukan hanya sekadar pilihan konsumsi itu sendiri, melainkan pertanyaan yang muncul setelahnya: di manakah posisi petani yang menanam bahan baku produk tersebut? Di mana pelaku UMKM yang bisa saja memproduksi sesuatu yang setara? Atau bahkan bisa melampaui produk impor itu sendiri? Lalu terakhir, apakah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan kita, atau justru kita yang tidak pernah benar-benar memberi mereka kesempatan?

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah UMKM terbesar di dunia. Lebih dari 65 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Di balik angka yang kelihatannya besar itu, ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan: sebagian besar pelaku UMKM dan petani lokal hidup di garis tipis antara cukup dan tidak cukup.

Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang justru paling rapuh ketika sistem tidak berpihak.

Di sisi lain, arus globalisasi membawa masuk produk-produk impor dengan kemasan yang menarik perhatian konsumen, strategi pemasaran yang matang, dan branding yang sudah dibangung selama puluhan tahun. Masyarakat terpapar setiap hari melalui media sosial, iklan, hingga konten kreator yang secara tidak langsung dapat membentuk persepsi individu atau kelompok bahwa “produk luar = berkualitas” dalam ekosistem ini, UMKM lokal tidak hanya bersaing soal produk, namun mereka bersaing melawan narasi.

Kondisi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di tingkat global, SDG nomor 1, tanpa kemiskinan, menggarisbawahi urgensi untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan struktural yang dialami oleh pelaku ekonomi kecil. Masalahnya, kemiskinan struktural ini sering kali tidak tampak sebagai kemiskinan biasa. Fenomena ini dipicu oleh rantai pasok yang tidak adil, akses pasar yang timpang, dan ketidakhadiran di tempat yang paling dibutuhkan.

Pertanyaan yang paling sering aku dengar, dan tidak jarang dikambinghitamkan, yaitu: “Memang produk lokal bisa bersaing?”. Pertanyaan ini terdengar netral namun sebenarnya menyimpan asumsi yang berbahaya: bahwa ketertinggalan UMKM semata-mata soal kapasitas. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks.

Photo by Luba Glazunova on Unsplash

Contoh sederhana: seorang petani kopi di Toraja menghasilkan biji kopi dengan cita rasa kelas dunia. Kopinya diekspor, dijual mahal di kafe-kafe Tokyo dan Amsterdam, lalu kembali masuk ke Indonesia dalam bentuk produk kemasan premium, dan konsumen lokal membelinya dengan rasa bangga. Namun, bagaimana dengan petani bersangkutan? Mereka menjual panen dengan harga yang ditentukan tengkulak, jauh dari harga akhir yang bisa dinikmatinya.

Inilah rantai pasok yang tidak adil: nilai tercipta di ujung rantai, sementara yang memulai rantai itu justru yang paling sedikit menikmati hasilnya.

Terdapat tiga lapis masalah yang perlu diungkap. Pertama, soal visibilitas: banyak UMKM yang tidak dibeli bukan karena produk mereka tidak bagus, melainkan karena konsumen bahkan tidak tahu kalau produk itu ada. Minimnya akses ke platform digital, keterbatasan modal untuk branding, dan tidak adanya ekosistem distribusi yang terstruktur membuat produk lokal tenggelam sebelum sempat dikenalkan. Ini bukan masalah kualitas, ini masalah jangkauan.

Kedua, soal kebijakan: subsidi, akses permodalan, dan regulasi impor adalah variabel yang sangat menentukan apakah UMKM bisa bertahan di pasar yang kompetitif. Ketika impor masuk dengan tarif rendah, sementara UMKM lokal berjuang mendapatkan sertifikasi, pembiayaan, atau bahkan sekadar tempat berjualan yang layak, maka yang sedang kita saksikan bukan persaingan bebas, melainkan ketidaksetaraan yang dilegalkan.

Ketiga, ini merupakan hal yang cenderung sulit dibahas. Ada dimensi struktural yang menyangkut siapa yang diuntungkan dari kondisi ini. Ketergantungan impor menciptakan ekosistem bisnis tersendiri yang menguntungkan importir besar, distributor multinasional, dan platform ritel yang tidak selalu memiliki kepentingan untuk mempromosikan produk lokal. UMKM kecil tidak hanya bersaing dengan produk, mereka bersaing dengan sistem yang tidak dirancang untuk mereka menang.

Photo by Wherda Arsianto on Unsplash

Dalam SDG 1, kemiskinan bukan hanya soal angka pendapatan di bawah garis tertentu. Hal ini juga tentang ketidakberdayaan struktural, ketika seseorang bekerja keras tetapi sistem tidak memberi mereka jalan keluar. Selama rantai pasok tetap timpang dan visibilitas UMKM lokal tidak diprioritaskan, angka kemiskinan mungkin turun di kertas, tetapi kesenjangan riil terus terpampang.

Yang sering membuat aku kepikiran dari seluruh refleksi ini adalah satu kemungkinan yang sederhana: bagaimana jika alasan utama masyarakat tidak membeli produk UMKM lokal sesederhana karena mereka tidak tahu produk itu ada? Bukan karena tidak mau. Bukan tidak peduli, tetapi karena minim eksposur.

Jika hal ini benar, maka kita sebagai individu yang bergerak di ruang impact, sosial, dan pemberdayaan memiliki peran yang sangat konkret: menjadi jembatan antara produk lokal dan konsumen yang selama ini tidak terjangkau. Bukan hanya dengan kampanye “beli lokal” yang bersifat emosional sesaat, melainkan dengan membangun ekosistem yang membuat produk lokal mudah ditemukan, mudah dipercaya, dan mudah dibeli.

Hal ini relevan bagi siapa saja yang bekerja dalam konteks dampak sosial: bahwa perubahan struktural tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Kadang dimulai dari memastikan warung tertentu muncul di Google, dari mendampingi pengrajin lokal membuat foto produk yang layak, dari menghubungkan petani langsung ke konsumen tanpa rantai perantara yang menggerus margin mereka. Langkah kecil, namun memberikan dampak yang sistemik.

Ada jarak yang bukan sekadar geografis, melainkan jarak antara kerja keras dan penghargaan yang layak, antara potensi dan kesempatan, antara visi global tentang dunia tanpa kemiskinan dan kenyataan di lapangan yang masih jauh dari itu.

Photo by Devi Puspita Amartha Yahya on Unsplash

UMKM dan petani lokal bukan pihak yang perlu dikasihani, karena mereka adalah aktor ekonomi yang membutuhkan ruang yang setara untuk bertanding. Dan mungkin, langkah paling ekstrem yang bisa kita ambil hari ini bukan menulis proposal kebijakan atau membangun platform baru, tetapi sesuatu yang lebih sederhana: saat kita dihadapkan dengan keputusan membeli produk impor, coba diam sejenak dan pikirkan apakah ada produk lokal yang bisa menggantikan produk ini. Karena terkadang, kesadaran kecil itulah yang mengawali perubahan besar.

SDG 1 bukan hanya agenda pemerintah atau lembaga internasional. Ini adalah undangan bagi setiap kita untuk bertanya: sistem seperti apa yang sedang kita turut bangun dengan setiap pilihan yang kita buat?

Identitas Penulis Raden Khairunnisa Shafa Darmawan Head of Project Management

Written by Raden Khairunnisa Shafa Darmawan, Contact: khairunnisashafadarmawan@gmail.com

Identitas Editor Annisa Anindya Eka Putri Founder HiddenImpact.id