Di Bawah Sepatu Kekuasaan

Ketika Rakyat Kecil Menanggung Beban Kekuasaan

Source: Pinterest

Di sebuah sudut negeri ini, di antara lorong-lorong sempit yang dihuni jutaan wajah lelah, ada cerita yang jarang benar-benar masuk ke ruang rapat para pengambil keputusan. Cerita tentang anak-anak yang bangun pagi bukan untuk sekolah. Cerita tentang ibu yang harus memberi makan anaknya selama satu hari. Cerita tentang ayah yang banting tulang demi mencari sesuap nasi. Cerita tentang rakyat kecil yang bahkan tidak tahu nasibnya esok hari.

Laporan dari Bappenas dan UNICEF, menyatakan bahwa 11,8 persen anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan lebih banyak lagi yang mengalami kemiskinan multidimensi. Bentuk kemiskinan yang tak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, sanitasi, kesehatan, dan kecukupan nutrisi.

Di waktu yang sama, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka itu menggambarkan ada jutaan manusia yang bangun pagi tanpa kepastian, melamar pekerjaan tanpa kabar, dan pulang dengan tangan hampa.

Kesenjangan antara narasi pemerintah dan kenyataan rakyat semakin terasa menyakitkan ketika melihat bagaimana politik berjalan. Para elit berdebat soal kursi kementerian, tunjangan jabatan, dan anggaran untuk dirinya. Sementara rakyat harus berhitung lebih lama di depan kasir karena harga kebutuhan pokok naik, gaji tak bertambah, dan biaya hidup terus melonjak.

Ada rasa sedih yang sulit dijelaskan ketika melihat anak-anak tetangga harus berhenti sekolah karena biaya. Ada rasa marah ketika mendengar berita tunjangan pejabat dinaikkan demi “kenyamanan kerja.” Dan lebih parahnya lagi, suara rakyat sering kali dianggap tidak penting. Rakyat kritis dianggap mengancam negara, rakyat melawan dipenjara. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rakyat tidak diberi hak untuk bersuara.

Kita semua berhak untuk bertanya, mengkritik, dan berhak untuk memajukan negeri ini. Kita semua harus sadar bahwa kesadaran publik adalah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Saat kita mulai mengerti bagaimana kebijakan bekerja, bagaimana data bisa diputarbalikkan, dan bagaimana suara bisa diperjuangkan, saat itulah perubahan dimulai.

Indonesia tidak membutuhkan bahasa yang rumit atau janji-janji manis. Indonesia membutuhkan ketulusan untuk melihat kenyataan apa adanya, keberanian untuk mengaku bahwa masih banyak yang harus diperbaiki, dan komitmen untuk tidak membiarkan rakyat kecil terus memikul beban sendirian.

Kemajuan negara bukan hanya tentang gedung baru, jalan tol, dan angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan negara adalah ketika anak-anak bisa sekolah dengan layak, ketika orang tua tidak takut kehilangan pekerjaan, dan ketika rakyat tidak merasa hidup di bawah telapak sepatu kekuasaan.

Pada akhirnya, rakyat tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin merasa dilihat, didengar, dan diajak berbicara sebagai manusia. Mereka hanya ingin tindakan nyata dari sila kelima. Jika kekuasaan terus menekan dari atas, setidaknya kesadaran publik harus bangkit dari bawah. Karena masa depan negeri ini tidak akan dibangun oleh gemerlap gedung megah, tetapi oleh rakyat kecil yang selama ini memanggul beban paling berat dari perjalanan bangsa.

B. J. Habibie mengingatkan kepada kita bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai warganya sendiri.” Jika hari ini jutaan rakyat kecil masih hidup dalam ketidakpastian, anak-anak yang kekurangan nutrisi, keluarga yang bekerja tanpa libur, masyarakat pinggiran yang terabaikan, maka ini menjadi cermin bahwa bangsa belum berjalan sepenuhnya menuju kebesaran yang dijanjikan. Kebesaran bukanlah jumlah gedung tinggi atau retorika pembangunan, tetapi sejauh mana negara melindungi mereka yang lemah.