Mundur Dari Jabatan Bukan Budaya Kita

Desakan pengunduran diri ketua umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) terus digaungkan, buntut dari tragedi Kanjuruhan. Sebulan berlalu, yang masih menjadi topik hangat perbincangan adalah soal pengunduran diri Iwan bule sebagai ketua umum PSSI yang didesak oleh berbagai kalangan di lini masa sosial media. Namun, alih-alih mengundurkan diri, PSSI tak bergeming dan merespon hal tersebut dengan berlindung dibalik statuta.

Ahmad Riyadh/PSSI

Padahal TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) sudah memberikan rekomendasi, yang salah satu poinnya berisi agar ketua umum PSSI mengundurkan diri, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tidak hanya sampai disitu, TGIPF juga merekomendasikan transformasi sepakbola Indonesia yang diwujudkan dalam KLB yang semestinya segera dilaksanakan oleh PSSI.

Sikap pengurus PSSI yang terkesan mengabaikan desakan untuk mengundurkan diri membuat publik geram dan geregetan. Ditambah lagi kedatangan FIFA (Football International Football Asociation) yang awalnya memberikan harapan untuk segera melakukan transformasi sepakbola Indonesia justru malah membuat blunder, setelah para pengurus PSSI bermain fun football bersama presiden FIFA disaat jumlah korban meninggal masih bertambah dan ketua umum PSSI mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi.

Tragedi Kanjuruhan bukan saja menyisakan duka tapi juga drama. Sikap pengurus PSSI menjadi contoh betapa sulitnya para pejabat di negara ini mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara moral dengan mengundurkan diri. Apakah memang mengundurkan diri dari jabatan bukan budaya kita?

Mundur dari jabatan bukan solusi

Alasan klise yang digunakan oleh para pejabat untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya ketika dianggap gagal oleh publik adalah merasa bahwa mundur dari jabatan bukanlah sebuah solusi. Mereka mengartikan mundur berarti melepaskan tanggung jawab. Dalam tragedi Kanjuruhan misalnya, ketua umum PSSI memberikan statement bahwa jika Ia mengundurkan diri berarti dirinya menjadi seorang pengecut.

Padahal yang diinginkan oleh publik adalah dengan mengundurkan diri berarti seorang pejabat masih memiliki tanggungjawab secara moral untuk merasa bahwa dirinya gagal mengemban tugas yang menjadi tanggungjawab nya. Sikap seperti inilah yang akhir-akhir ini sangat diharapkan oleh masyarakat kepada para pejabat yang dianggap telah gagal menjalankan tugasnya.

Sepertinya kita sebagai masyarakat perlu mengakui kalau kesadaran para pejabat memang rendah soal sikap mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lihat saja, berbagai kasus korupsi, apa ada pejabat yang langsung mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka? Sepertinya mereka lebih banyak menyangkal sambil tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera dengan menggunakan rompi oranye.

Jadikan negara lain sebagai contoh

Sebagai sebuah perbandingan sepertinya para pejabat kita perlu melihat pejabat negara lain untuk dijadikan contoh bagaimana semestinya mengambil sikap yang tepat jika lalai atau gagal dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, dilansir dari detik.com Menteri Dalam Negeri Britania Raya, Suella Braverman, mundur dari jabatannya.

Braverman mundur usai insiden salah kirim email. Braverman mengatakan dia mundur setelah dia menggunakan email pribadinya untuk mengirim dokumen resmi kenegaraan kepada rekannya. Dia menyebut itu sebagai ‘pelanggaran teknis’. Bayangkan saja hanya permasalahan salah mengirim email, seorang mendagri rela mundur dari jabatannya. Padahal dengan meminta maaf pun rasanya sudah cukup untuk bertanggung jawab atas kesalahannya.

Lain lagi dengan yang terjadi di Thailand, Sasis Singtothong, pelatih klub Chonburi FC mengundurkan diri karena ulah anak asuhnya yang berkendara sambil mabuk sehingga menabrak orang hingga tewas. Atas apa yg dilakukan Worawut (pemain yang terlibat kecelakaan), tentu sang pelatih kepala tidak dapat mengontrolnya 100% diluar klub. Para pemain punya hak dan kehidupan diluar klub, akan tetapi Worawut melakukan hal yang fatal.

Mungkin saja, menurut Sasis sebagai pelatih merasa telah gagal membina pemainnya, sehingga Ia mengambil sikap untuk mengundurkan diri dari jabatan pelatih. Gesture yang ditunjukkan oleh Sasis menunjukkan bahwa dirinya sadar akan risiko dan tanggungjawab yang ia jalani.

Adakah pejabat negara sekarang ini yang berbesar hati mengundurkan diri?

Mengundurkan diri memang tidak serta merta menjadi solusi yang paling utama ketika terjadi masalah, tentunya ada banyak pertimbangan yang mesti dipikirkan oleh seorang pejabat ketika ingin mengambil sikap. Namun, ketika terjadi sebuah kesalahan yang fatal sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, secara moral memang baiknya seorang pejabat mengundurkan diri.

Melihat seorang pejabat mengundurkan diri di negara ini memang menjadi suatu fenomena yang langka. Tentu yang akan selalu membekas diingatan masyarakat adalah pengunduran diri presiden RI ke 2, Soeharto. Itupun terjadi setelah Indonesia dihantam krisis ekonomi yang menghasilkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Memasuki era reformasi, masyarakat tentunya mengharapkan pejabat negara yang mempunyai kebesaran hati dalam mengemban amanat yang dititipkan kepadanya. Salah satu harapan itu adalah ketika para pejabat tersebut mengakui kesalahan dan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya.

Kenyataannya hal seperti itu sangat langka terjadi. Namun, harapan itu sepertinya masih ada. Seperti yang telah dilakukan oleh ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin. Dilansir dari Tempo, Anang tidak lancar dalam melafalkan Pancasila, dalam sebuah forum kegiatan perhimpunan mahasiswa. Sehingga Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari ketua dewan. Pernyataan mundur itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lumajang.

Apa yang dilakukan oleh Anang, tentu menjadi hal yang tidak lazim sebagai seorang pejabat di Indonesia. Karena Ia rela melepaskan jabatannya hanya karena tidak hafal Pancasila. Sikap Anang bagaikan menjadi sebuah oase di padang pasir yang dapat dijadikan contoh oleh pejabat lainnya, tentang bagaimana cara menunjukkan sikap ksatria. Meskipun kesalahan yang Ia lakukan terkesan sepele bila dibandingkan ratusan korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan.