Ketika Janji Gizi Menjadi Ancaman

Oleh: Mohammad Nursodiq

Janji yang Menggoda, Realitas yang Mencemaskan

Sejak diumumkan sebagai program unggulan pemerintahan baru, Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai jawaban atas persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Dengan anggaran raksasa dan target ambisius menjangkau hampir 90 juta siswa serta ibu hamil dan menyusui program ini dipasarkan sebagai bukti nyata keberpihakan negara pada masa depan generasi.

Namun di balik gemerlap jargon, ada sisi gelap yang sulit dibantah; lemahnya sistem pengawasan, minimnya kesiapan infrastruktur, dan akhirnya, tragedi keracunan massal yang melanda anak-anak sekolah. Alih-alih menjadi tonggak kemajuan, MBG justru berisiko tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kegagalan kebijakan paling fatal.

School Feeding Standar Dunia yang Tidak Ditiru Indonesia

Konsep makan di sekolah bukan hal baru. Jepang telah lama menjadikan makan siang sekolah sebagai bagian dari pendidikan gizi, dengan menu yang disusun ahli nutrisi dan diolah di dapur higienis. Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar mengandalkan bahan pangan lokal yang terjamin kualitasnya, serta melibatkan komunitas dalam pengawasannya.

Sejumlah studi mendukung manfaat program serupa. Penelitian di Ethiopia mencatat bahwa siswa penerima program makan sekolah memiliki angka ketidakhadiran lebih rendah dan nilai akademik lebih baik dibandingkan yang tidak (Stoecker, et al., Cambridge Public Health Nutrition).

Namun, sebuah tinjauan sistematis oleh Lawson-More dkk. (2012) menunjukkan dampak positif hanya nyata ketika standar gizi dan keamanan pangan ditegakkan ketat. Tanpa itu, School Feeding bisa menjadi sekadar proyek simbolis tanpa efek jangka panjang. Sayangnya, inilah yang justru absen dari MBG di Indonesia.

Dari Pusat ke Sekolah, Rantai yang Rapuh

Secara teori, MBG dikelola dari pusat melalui kementerian terkait. Anggaran dialirkan ke daerah, lalu ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan dapur komunitas atau penyedia katering (SPPG). Setiap rantai ini seharusnya memegang peran vital: pusat menetapkan standar, daerah mengawasi, sekolah memastikan distribusi aman.

Namun, realitas di lapangan berbeda jauh:

1. Kontrol mutu minim dan belum ada mekanisme uji laboratorium yang konsisten sebelum makanan disajikan ke siswa.

2. Infrastruktur tidak siap sertabanyak dapur komunitas tanpa standar sanitasi, penyimpanan suhu dingin, atau tenaga terlatih.

3. Distribusi terburu-buru dan penyedia dipaksa memenuhi kuota besar tanpa dukungan logistik memadai.

4. Transparansi rapuh menjadikan pengadaan rawan kepentingan bisnis lokal dan politik elektoral.

Ketika rantai panjang ini goyah, yang menanggung akibatnya adalah anak-anak.

Bandung Barat dan Tragedi yang Membuka Tabir

Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat menjadi titik kulminasi dari semua kelemahan itu. Lebih dari 1.300 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG, dengan gejala muntah, diare, hingga dehidrasi.

Penyelidikan menemukan makanan yang kurang matang, kualitas bahan meragukan, dan penyimpanan buruk. Beberapa dapur penyedia bahkan ditutup sementara. (Reuters, 25 September 2025).

Yang lebih mengkhawatirkan, kasus ini bukanlah yang pertama. Laporan serupa bermunculan di Sukoharjo, Kupang, dan daerah lain (Antara News). Dengan pola berulang, sulit untuk menyebut tragedi ini sebagai “kebetulan” belaka.

Gratis Bukan Alasan untuk Asal-asalan

Jika kita menimbang janji MBG dengan realitas, hasilnya justru paradoks:

1. Janji mengurangi stunting menjadi potensi menambah risiko penyakit massal.

2. Janji membangun generasi sehat menjadi trauma anak yang takut makan di sekolah.

3. Janji bukti keberpihakan negara menjadi bukti kelalaian negara dalam menjaga kesehatan dasar.

Seperti diingatkan ahli gizi Prof. Hardinsyah (IPB), “Makanan bukan hanya soal kenyang, tapi juga aman dan bergizi. Tanpa keamanan pangan, semua manfaat gizi menjadi nol.” Pernyataan ini menohok tepat ke jantung MBG.

Apa gunanya program besar bila keamanan pangan terabaikan?

Saatnya Hentikan Euforia, Mulai Evaluasi Serius

Program MBG di Indonesia saat ini lebih tampak sebagai proyek politis berbiaya besar daripada intervensi gizi berkelanjutan. Ia gagal mencontoh praktik terbaik dunia, gagal menyiapkan infrastruktur, dan gagal memberi rasa aman pada siswa.

Jika tidak ada perbaikan drastis, MBG berpotensi tercatat sebagai periode kegagalan kebijakan publik paling memalukan. Program yang dimaksudkan untuk menyelamatkan anak-anak justru mencelakakan mereka.

Sejarah bisa mencatat MBG bukan sebagai “Pahlawan Gizi Nasional”, melainkan sebagai janji beracun yang menggerogoti masa depan bangsa.