Percepat Pemenuhan Hak WBP, Kabid Yanbin Kanwil Ditjenpas Sulbar Beri Pengarahan di Lapas Polewali

Pengarahan Kabid Yanbin dalam Pemenuhan Hak WBP

POLEWALI MANDAR — Mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sulawesi Barat, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan (Kabid Yanbin) Kanwil Ditjenpas Sulbar, Ronald Heru Praptama, memberikan pengarahan intensif kepada jajaran Lapas Kelas IIB Polewali pada Jumat (06/03).

Kegiatan ini berfokus pada percepatan pemenuhan hak bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta kesiapan pengamanan menjelang hari besar keagamaan.

Dalam arahannya, Kabid Yanbin menekankan pentingnya akurasi data dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Ia menginstruksikan agar verifikasi terhadap WBP yang telah menjalani 2/3 masa pidana dilakukan secara teliti agar tidak ada hak integrasi yang terlewat.

Persiapan Remisi dan Pengamanan Idul Fitri 1447 H, Menghadapi agenda besar di tahun 2026, Lapas Polewali diminta bersiap melakukan pengusulan remisi tepat waktu, yang meliputi Remisi Nyepi, Remisi Idul Fitri 1447 H, serta Remisi Sakit Berkepanjangan.

Jajaran Lapas Polewali dalam pengarahan terkait pemenuhan hak WBP

Target utamanya adalah tercapainya “Zero Susulan” melalui tertib administrasi. Terkait aspek Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Kabid Yanbin menginstruksikan skema pengamanan terpadu untuk menyambut Idul Fitri: Penebalan Personel: Penambahan tenaga penjagaan dari staf kantor. Sinergi Eksternal: Permintaan bantuan pengamanan dari TNI/Polri mulai H-7 hingga H+7 Lebaran. * Pembatasan Cuti: Seluruh pegawai dilarang mengambil cuti selama periode pengamanan Idul Fitri guna memastikan kondisi Lapas tetap kondusif.

Menutup arahannya, Kabid Yanbin menyampaikan pesan dari pimpinan mengenai komitmen nihil pelanggaran. Larangan keras diberlakukan terhadap segala bentuk kekerasan, peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, pungutan liar (pungli), hingga judi online di dalam Lapas.

Selain itu, ditekankan bahwa pembinaan harus memberikan dampak nyata bagi WBP, termasuk pemenuhan hak pendidikan melalui program Paket A, B, dan C. “Tidak boleh ada hak WBP yang terlewat. Pastikan proses berjalan sesuai SOP dan pembinaan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi mereka saat kembali ke masyarakat nanti,” pungkasnya.