Benarkah? — Tentang Pustakawan dan Literasi #ceritaku

Setiap tanggal 23 April kita memperingati Hari Buku Nasional, sebuah momentum untuk merenung tentang perjalanan literasi bangsa ini. Ironisnya, meski setiap tahun kita merayakan Hari Buku Nasional dengan berbagai kampanye literasi yang meriah, fakta pahitnya adalah indeks literasi Indonesia masih terbilang rendah.

Tak perlu-lah saya tuliskan lebih jauh tentang indeks-indeks literasi seperti itu. Saya tetiba teringat beberapa hari lalu ada teman yang bertanya di twitter:

[embed]

Pertanyaan ini menarik untuk saya. Bukankah seharusnya pustakawan berada di garis terdepan dalam gerakan membaca dan literasi? Apakah benar bahwa pustakawan kurang terlibat, atau justru mereka sebenarnya terlibat namun tak terlihat?

Sebenarnya ingin saya jawab langsung di twitter, tapi saya pikir akan lebih bebas ketika saya tulis melalui artikel blog seperti ini. Namun sebelum lebih jauh, sebagai penafian, semua yang saya tulis di sini bersifat subjektif ya. Bebas untuk dibantah jika memang argumen saya di sini tidak sesuai menurut teman-teman.

Pertama, kita perlu memahami sejarahnya dulu. Indonesia sebagai negara pos-kolonial mewarisi perpustakaan sebagai sebuah institusi yang hadir dari atas, bukan dari akar rumput masyarakat.

Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan kata “pustaka” untuk sebuah institusi buatan mereka, yaitu Balai Pustaka. Dalam bahasa aslinya, institusi ini sebenarnya bernama Kantoor voor de Volklectuur, alias “kantor yang mengurusi bacaan rakyat”. Sedangkan per-pustaka-an lebih merupakan instrumen negara/pemerintah untuk melakukan intervensi-intervensi di bidang pendidikan formal maupun informal, serta kemudian juga ilmu pengetahuan.

Jadi, Balai Pustaka cenderung menjadi lembaga budaya, sementara per-pustaka-an cenderung merupakan birokrasi pemerintah. Semua ini dijelaskan oleh Putu Laxman Pendit dalam bukunya, *Pustaka dan Kebangsaan.*

Meskipun dalam sejarah juga banyak ditemukan berbagai taman pustaka atau perpustakaan pribadi milik pribumi. Namun tak pernah benar-benar berkembang secara masif.

Nah, sebagai peninggalan kolonial Belanda, perpustakaan di Indonesia tumbuh dengan pendekatan institusional yang cenderung birokratis, formal, dan kaku. Berbeda misalnya dengan negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris atau Amerika Serikat, di mana perpustakaan lahir dari kesadaran kolektif masyarakat, lalu secara bertahap melembaga.

Pendekatan institusional inilah yang menyebabkan perpustakaan seolah terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tak heran jika gerakan literasi seperti taman baca masyarakat, perpustakaan jalanan, atau komunitas-komunitas literasi, justru muncul sebagai antitesis terhadap perpustakaan formal tersebut.

Munculnya gerakan-gerakan literasi ini juga sekaligus bentuk dekonstruksi terhadap pola pikir institusional tadi. Mereka menawarkan pendekatan yang jauh lebih cair, informal, dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, di titik inilah, tanpa sadar muncul jarak antara pustakawan dengan gerakan literasi informal. Pustakawan dianggap bagian dari institusi yang birokratis dan formal, sementara taman baca dianggap sebagai gerakan organik yang lebih spontan dan bebas aturan.

Namun, kenyataannya juga tak sehitam-putih itu. Banyak pustakawan yang sebenarnya sudah aktif di berbagai gerakan literasi. Pengalaman saya pribadi saat mengikuti ajang lomba Pustakawan Berprestasi Nasional yang diselenggarakan oleh Perpusnas misalnya, membuka mata saya bahwa sesungguhnya banyak pustakawan yang terjun langsung di tengah masyarakat, menjalankan taman baca, atau aktif mendukung gerakan literasi di daerah-daerah terpencil.

Jadi, bukan berarti pustakawan sama sekali absen, hanya saja tidak begitu tampak, mungkin juga karena kalah sorot dibanding para aktivis literasi yang non-pustakawan.

Alasan kedua, secara praktis, perpustakaan sebagai institusi kini telah bergeser peran menjadi penyedia jasa layanan informasi yang berbasis administrasi. Dalam kesehariannya, pustakawan lebih disibukkan dengan tugas administratif seperti pengadaan buku, pengatalogan, layanan sirkulasi, dan pekerjaan teknis lainnya.

Kesibukan administratif ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak pustakawan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi yang lebih luas di luar tembok institusi.

Harus dipahami juga, tugas pustakawan sebenarnya tak hanya soal meningkatkan minat baca masyarakat saja, tetapi juga memastikan koleksi perpustakaan terawat, melestarikan karya-karya penting, serta mengelola informasi secara profesional agar mudah diakses pengguna.

Tanggung jawab yang banyak ini menyebabkan pustakawan sulit membagi perhatian antara tugas institusional dengan aktivitas-aktivitas informal seperti gerakan literasi masyarakat.

Ketiga, ada persoalan mendasar soal perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap perpustakaan, terutama di tingkat daerah. Perpustakaan masih sering dianggap sebagai institusi kelas dua, sehingga tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan maupun pengembangan sumber daya manusia.

Akibatnya, rekrutmen pustakawan seringkali bukan berdasarkan passion atau minat pada buku dan literasi. Banyak kasus pustakawan di daerah yang menjadi pustakawan karena tidak punya pilihan lain, sekadar ingin “mengamankan diri” dari dinamika politik kepegawaian, atau bahkan menjadi “buangan” dari instansi lain.

Tentu saja ini menjadi ironis. Bagaimana perpustakaan akan berkembang, kalau SDM-nya sendiri tak memiliki kecintaan terhadap literasi? Namun, ada juga yang menarik di sini. Beberapa pustakawan yang saya temui awalnya bukanlah pecinta buku atau bahkan jauh dari dunia literasi. Tetapi, begitu mulai bekerja di perpustakaan, berinteraksi dengan buku-buku dan berbagai aktivitas literasi, mereka menemukan kecintaan baru yang justru membawa mereka menjadi garda terdepan dalam upaya membangun budaya baca di lingkungan sekitar.

Memang benar bahwa jika dilihat sekilas, pustakawan tidak banyak terlihat terlibat secara langsung dalam gerakan-gerakan literasi seperti taman baca, perpustakaan jalanan, atau komunitas baca di tingkat akar rumput. Hal ini disebabkan karena kultur institusional perpustakaan Indonesia masih sangat kental dengan birokrasi dan formalitas, sehingga pustakawan lebih banyak menghabiskan waktu di balik meja pelayanan atau di ruang-ruang administratif perpustakaan.

Pustakawan secara umum kurang fleksibel untuk bergerak bebas di ruang-ruang informal ini, akibat tuntutan pekerjaan yang bersifat administratif. Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah terhadap kualitas rekrutmen juga membuat banyak pustakawan yang bekerja tanpa passion pada literasi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi pribadi untuk turun langsung mengembangkan taman baca atau kegiatan literasi di luar institusi.

Namun, jika kita melihat lebih dekat, sebenarnya banyak pustakawan yang terlibat aktif di gerakan-gerakan literasi, meski mungkin tidak begitu terlihat oleh publik. Mereka secara aktif melakukan kerja-kerja literasi di tingkat akar rumput, meski mungkin tidak selalu terekspos oleh media mainstream.

Oleh karena itu, mengatakan bahwa pustakawan tidak banyak terlibat dalam gerakan literasi adalah pernyataan yang kurang tepat, karena faktanya, banyak pustakawan yang justru menjadi penggerak di balik gerakan literasi tersebut.

Memang ada jarak historis, institusional, dan struktural antara pustakawan dengan gerakan-gerakan literasi yang berkembang di masyarakat. Tapi ini bukan berarti bahwa pustakawan tidak peduli atau tidak mau terlibat. Sebaliknya, perlu ada dialog, kolaborasi, dan saling mendukung antara perpustakaan sebagai institusi dengan gerakan-gerakan literasi informal di masyarakat. Karena sesungguhnya, tujuan akhirnya sama: menciptakan masyarakat Indonesia yang cinta membaca dan sadar akan pentingnya literasi

Selamat hari buku!

Photo by Andhi Prasetyo on Unsplash