Menakar Marwah Regulasi di Tengah Duka Sumatera: Regulasi Harusnya dibuat untuk Melindungi Manusia, Bukan Hanya Melindungi Aset.

Postingan edukasi dari @malakaproject.id yang diunggah pada 25 Desember 2025 *(Lihat postingannya di sini) *membedah bagaimana alur sebuah korporasi bertransformasi atau legalitas industri sawit bekerja secara administratif. Dari OSS-RBA hingga terbitnya HGU, semua tampak tertib di atas kertas. Namun, di tengah situasi hari ini, kita harus bicara lebih jujur “Sejak kapan kita sepakat kalau kerapihan administrasi boleh dibayar dengan tragedi ribuan kemanusian dan tragedi ekosida?”

Bencana yang telah berlangsung selama satu bulan ini bukan sekadar “musibah alam” Ini adalah Ekosida! sebuah penghancuran ekosistem yang masif dan terstruktur yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Kita tidak sedang berdebat di ruang seminar yang nyaman. Per hari ini, Jumat, 26 Desember 2025, realitas di lapangan berbicara melalui tangis evakuasi yang tak kunjung usai. Berdasarkan data terbaru dari BNPB, angka kematian akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menembus 1.135 jiwa.

Aceh Menjadi episentrum duka dengan 503 korban jiwa. Kabupaten Aceh Utara mencatat angka kematian tertinggi yakni 205 orang. Sumatera Utara mencatat 371 korban jiwa. Sumatera Barat mencatat 261 korban jiwa. Warga Hilang Masih ada 173 orang yang belum ditemukan, terkubur di bawah material tanah dan kayu sisa pembukaan lahan di hulu.

Celah Maut dalam “Status Komitmen”

Postingan @malakaproject.id menjelaskan dengan jernih tentang izin berbasis risiko (OSS-RBA). Salah satu poin krusial adalah izin yang terbit dengan “Status Komitmen” (seperti IUP yang belum efektif). Secara teoretis, ini mempercepat investasi. Namun secara praktis, ini bisa menjadi celah maut.

Tanpa pengawasan lapangan yang ketat, status komitmen sering kali dijadikan karpet merah bagi korporasi untuk “curi start” melakukan pembukaan lahan (land clearing) sebelum dokumen lingkungan seperti AMDAL benar-benar divalidasi secara independen. Banjir katastropik yang menghancurkan 157.838 rumah di Sumatera adalah bukti fisik bahwa “komitmen” di atas kertas tidak memiliki akar untuk menahan air hujan. Ketika hutan hulu dibabat atas nama efisiensi birokrasi, warga di hilir yang harus membayar cicilan nyawanya.

HGU dan Legitimasi yang Berdarah

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) adalah kasta tertinggi legalitas lahan. Namun, kita perlu menegaskan kembali, HGU tidak boleh turun dari ruang hampa. Legalitas negara harus berjalan selaras dengan legitimasi sosial dan kelestarian ekologis.

Kewajiban plasma 20% bagi rakyat, sebagaimana disebutkan dalam aturan adalah instrumen keadilan ekonomi. Namun, keadilan tersebut menjadi semu jika di saat yang sama korporasi merusak fungsi hidrologis bumi. Apa gunanya kebun plasma jika setiap tahun rumah warga hancur dan anggota keluarga mereka hilang tersapu air bah? Legal di atas kertas tidak otomatis berarti etis secara kemanusiaan.

Mari Tarik Kesimpulan Menuntut Marwah di Balik Regulasi

Kita mendukung transparansi hukum yang diedukasikan oleh rekan-rekan aktivis, namun kita menolak jika hukum tersebut hanya menjadi prosedur formalitas yang tumpul pada pengawasan korporasi. Ribuan nyawa yang melayang di Sumatera adalah alarm keras bahwa sistem pengawasan kita sedang sakit.

Tuntutan kita jelas, Audit total dan ketegasan sanksi. Jika sebuah korporasi terbukti melanggar bentang alam di wilayah hulu dan mengabaikan komitmen lingkungan, maka pencabutan izin (IUP/HGU) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Sudah saatnya martabat sebuah regulasi diukur dari berapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan, sekali lagi bukan dari Bencana yang telah berlangsung selama satu bulan ini bukan sekadar “musibah alam” Ini adalah Ekosida! sebuah penghancuran ekosistem yang masif dan terstruktur yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.