Dominasi Institusi Politik dalam KeputusanAS Menarik Diri dari JCPOA:

Meminimalisir Birokrasi dan Opini Publik

Penulis : Azalia Biani Tiatara

Presiden Amerika dan Supreme Leader Iran

Senjata nuklir merupakan sebuah senjata yang sangat berbahaya, karena efeknya yang tidak main-main. Dengan perkembangan nuklir yang dimiliki oleh negara Iran, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak negara, khususnya negara-negara besar. Oleh karena itu dibentuklah sebuah perjanjan bersama yang bernama JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang menekankan Iran untuk mengurangi serta menekan pengayaan nuklirnya sampai di angka dua pertiga dari total kapabilitas keseluruhan yang mereka miliki yang dibarengi dengan upaya pemberhentian fasilitas pengayaan uranium yang mereka miliki hingga tahun 2030. Negara-negara yang melayangkan sanksi atas iran menawarkan untuk pencabutan sanksi-sanksi terkait program nuklir Iran yang sebelumnya mereka layangkan sebagai imbalan atas pembatasan tersebut. Negara-negara yang ikut dalam perjanjian ini adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB, atau yang dikenal dengan P5, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Perancis, ditambah dengan satu negara tambahan yakni Jerman.

Namun, Amerika Serikat sebagai salah satu pihak yang ikut kedalam perjanjian ini, Amerika Serikat yang ketika itu dipimpin oleh presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik Amerika dari perjanjian tersebut melalui National Security Presidential Memorandum 11. Juga Amerika kembali menerapkan sanksi-sanksi yang sebelumnya sudah dicabut. Secara birokrasi, alasan utama Amerika menarik diri dari JCPOA adalah karena Iran dianggap telah melanggar JCPOA sesuai yang telah disebutkan dalam National Security Presidential Memorandum 11 (NSPM-11), alasan kedua yakni dikarenakan tidak tercapainya usulan revisi JCPOA, dan alasan ketiga yakni Amerika masih menganggap Iran sebagai negara yang mendanai aksi terorisme serta masih aktif melakukan tindakan kekerasan di timur tengah.

Wilayah timur tengah sendiri merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya konflik. Untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut, diperlukan intervensi dari negara-negara non-regional, termasuk disini adalah Amerika Serikat. Ditenga ketidakpastian seperti ini, ini mendorong banyak negara untuk melindungi kepentingannya masing-masing, karena tidak ada yang bisa menjamin keamanan mereka dimasa yang akan mendatang, yang sesuai dengan pemahaman dari paham realisme yang mengatakan sistem internasional adalah anarkis.

Ketidakpastian regional ini juga mempengaruhi Iran untuk mengamankan dirinya dari ancaman yang mungkin akan menimpanya, yang mendorong Iran untuk membekali negaranya dengan senjata nuklir untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan negaranya. Disisi lain, hal ini menimbulkan dilemma keamanan bagi Amerika dan negara sekutunya di timur tengah yang memandang Iran sebagai ancaman bagi mereka. Ditambah dengan kondisi aliansi negara-negara P5 +1 tadi yang renggang, sehingga tidak menghasilkan hasil apapun saat proses mediasi dengan Amerika yang berdampak pada Amerika yang akhirnya bisa bergerak sebebasnya tanpa mempertimbangkan negara lain. Hal ini juga diperkuat dengan kapabilitas militer dan ekonomi Amerika yang semakin memberinya kebebasan dalam mengambil keputusan.

Kesimpulannya, keputusan Amerika untuk keluar dari JCPOA berpengaruh kepada stabilitas dunia, terkhususnya kepada wilayah timur tengah sendiri. Karena dengan keluarnya Amerika dan pemberlakuan kembali sanksi-sanksi yang sebelumnya pernah dilayangkan kepada Iran. Hal ini tentu akan berefek kepada pengembangan nuklir Iran yang semakin diluar kendali. Terbukti dari tindakan-tindakan Iran yang pada awalnya berjanji untuk memenuhi tuntutan dari JCPOA, menjadi mereka tidak akan lagi mempertimbangkan peraturan dan batas yang tersisa. Serta keputusan Amerika untuk keluar dianggap sebagai “emosi sesaat” karena dianggap merugikan banyak pihak.

Namun, kebijakan Amerika untuk keluar dari JCPOA dibawah kepemimpinan Trump dapat dijelaskan dari perspektif realisme yang memang lebih mementingkan kepentingan nasional serta keamanan nasional negaranya. Trump juga bertindak seenaknya tanpa mempertimbangkan pendapat dan opini masyarakat maupun kongres Amerika, sehingga menimbulkan kesan bahwa keputusan yang diambil gegabah dan berlandaskan emosi pribadi.