Cara Melepas Kewarganegaraan Indonesia: Syarat, Prosedur, dan Biaya Kehilangan Status WNI

Keputusan untuk melepas kewarganegaraan bukan perkara administratif semata. Ia menyentuh lapisan paling mendasar dari hubungan seseorang dengan negara: hak politik, perlindungan hukum, hingga identitas kewargaan. Di Indonesia, proses kehilangan kewarganegaraan diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, yang memperbarui rezim hukum sebelumnya dan menegaskan peran negara dalam mengawal keputusan personal yang berdampak konstitusional.

Di tengah meningkatnya mobilitas global, perkawinan lintas negara, dan migrasi profesional, aturan ini menjadi rujukan penting bagi Warga Negara Indonesia yang mempertimbangkan untuk melepas status kewarganegaraannya secara sah dan tertib hukum.

Kerangka Hukum Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

PP Nomor 21 Tahun 2022 merupakan perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan dan bagaimana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan, baik atas permintaan sendiri maupun karena kondisi tertentu yang ditentukan undang-undang.

Pasal 31 ayat (1) PP ini menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi secara sukarela maupun otomatis. Namun, khusus untuk kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri, negara meletakkan standar yang tinggi, termasuk keharusan adanya persetujuan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri yang berwenang.

Syarat Melepas Kewarganegaraan atas Permintaan Sendiri

Hukum Indonesia tidak membuka ruang kehilangan kewarganegaraan secara serampangan. WNI yang mengajukan permohonan harus telah berusia 18 tahun atau sudah menikah serta bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Selain itu, pemohon harus memastikan bahwa pelepasan kewarganegaraan RI tidak menyebabkan dirinya tanpa kewarganegaraan, sehingga wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari otoritas negara asing yang akan memberikan kewarganegaraan baru.

Di luar permohonan sukarela, PP ini juga mengatur kondisi kehilangan kewarganegaraan secara otomatis, antara lain ketika seseorang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, atau secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia.

Prosedur Pengajuan Kehilangan Kewarganegaraan RI

Permohonan kehilangan kewarganegaraan diajukan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM. Permohonan tersebut harus memuat identitas lengkap pemohon, riwayat kewarganegaraan, serta alasan hukum yang melandasi permohonan pelepasan status WNI.

Seiring digitalisasi layanan publik, pemerintah menyediakan jalur pengajuan elektronik melalui Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik atau SAKE AHU Online. Melalui platform ini, pemohon dapat mendaftarkan akun, mengisi formulir permohonan, mengunggah dokumen pendukung, hingga memantau proses verifikasi secara daring.

Dokumen yang dipersyaratkan mencakup bukti kelahiran, dokumen perkawinan atau perceraian jika relevan, paspor RI atau KTP, surat keterangan dari negara asing terkait kewarganegaraan baru, serta bukti pembayaran PNBP. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan kehilangan kewarganegaraan dilakukan secara sadar, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Biaya Resmi Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Selain persyaratan administratif, pemohon juga dibebani kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024, permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan dikenai biaya sebesar Rp500.000, sedangkan permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan yang ditetapkan oleh Presiden dikenai biaya Rp1.000.000.

Penetapan biaya ini mencerminkan pendekatan negara yang tidak mengkomersialisasi kewarganegaraan, namun tetap memastikan adanya mekanisme administratif yang tertib dan terukur.

Menimbang Konsekuensi Hukum dan Kewargaan

Melepas kewarganegaraan Indonesia bukan sekadar urusan pindah paspor. Ia berarti melepaskan hak memilih dan dipilih, hak tinggal tanpa izin di wilayah Indonesia, serta perlindungan diplomatik negara. Karena itu, PP Nomor 21 Tahun 2022 menempatkan proses ini dalam kerangka kehati-hatian negara, sekaligus penghormatan terhadap hak individu.

Bagi WNI yang mempertimbangkan langkah ini, pemahaman yang utuh terhadap syarat, prosedur, dan konsekuensi hukumnya menjadi krusial. Konsultasi hukum sebelum mengajukan permohonan bukan hanya bijak, tetapi sering kali menentukan kelancaran dan kepastian status hukum di masa depan.

Jika Anda sedang mempertimbangkan perubahan status kewarganegaraan atau menghadapi persoalan hukum terkait administrasi kewarganegaraan, memahami regulasi sejak awal adalah langkah pertama untuk menghindari risiko hukum yang tidak perlu.

Chayra Law Center adalah Consulting Firm di Jakarta dengan spesialisasi pada bidang hukum pidana, hukum konstitusi, hukum perdata dan perdagangan. Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat mengakses website kami di https://s.id/chayralawcenter atau melalui email di chayralawcenter@gmail.com.